Review
Minggu, 09 Agustus 2020 | 09:00 WIB
KEPALA KKP PRATAMA JAKARTA MAMPANG PRAPATAN IWAN SETYASMOKO:
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:26 WIB
TAJUK
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:19 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 30 Juli 2020 | 11:01 WIB
OPINI EKONOMI
Fokus
Literasi
Senin, 10 Agustus 2020 | 17:29 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:15 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 10 Agustus 2020 | 14:27 WIB
SISTEM PAJAK
Data & alat
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 16:12 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PERPAJAKAN
Minggu, 02 Agustus 2020 | 16:00 WIB
STATISTIK PAJAK KEKAYAAN
Komunitas
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 14:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 11:15 WIB
IPB ACCOUNTING COMPETITION 2020
Kamis, 06 Agustus 2020 | 18:46 WIB
UNIVERSITAS MULIA
Reportase

Dobel Pungut PPN PMSE? Ini 4 Pilihan bagi Wajib Pajak

A+
A-
2
A+
A-
2
Dobel Pungut PPN PMSE? Ini 4 Pilihan bagi Wajib Pajak

Ilustrasi. Warga mengakses layanan film daring melalui gawai di Jakarta, Sabtu (16/5/2020). DJP akan melakukan pungutan PPN sebesar 10% bagi produk digital impor dalam bentuk barang tidak berwujud maupun jasa (streaming music, streaming film, aplikasi, games digital dan jasa daring dari luar negeri) oleh konsumen di dalam negeri mulai 1 Juli 2020. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/hp.

JAKARTA, DDTCNews – Melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-12/PJ/2020, otoritas menyediakan empat opsi apabila terjadi dobel pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) atas perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

Dobel pemungutan tersebut terjadi ketika pemungutan PPN sebenarnya telah dilakukan oleh pemungut PPN PMSE. Namun, ternyata pembeli juga memungut dan menyetorkan sendiri PPN yang terutang atas pemanfaatan barang kena pajak (BKP) tidak berwujud dan/atau jasa kena pajak (JKP) dari luar negeri sesuai dengan ketentuan Pasal 3A Undang-Undang PPN.

Empat opsi tersebut mengatur tentang langkah yang dapat dilakukan terhadap PPN yang terlanjur disetor sendiri oleh pembeli. Pertama, diajukan permohonan pemindahbukuan ke setoran pajak lainnya.

Baca Juga: DJP dan Telkom Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Integrasi Data Perpajakan

“[Pemindahbukuan ke setoran pajak lainnya] sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pembayaran dan penyetoran pajak melalui pemindahbukuan,” demikian bunyi penggalan Pasal 16 PER-12/PJ/2020, seperti dikutip pada Selasa (30/6/2020).

Kedua, diajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.

Ketiga, dikreditkan dengan pajak keluaran sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan pajak masukan. Keempat, dikurangkan dari penghasilan bruto sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan.

Baca Juga: DJP Dapat Akses Data Keuangan dan Transaksi Telkom dengan Pihak Ketiga

Seperti diberitakan sebelumnya, melalui PER-12/PJ/2020, penunjukan sebagai pemungut PPN dilakukan terhadap pelaku usaha PMSE yang telah memenuhi batasan kriterian tertentu. Batasan itu meliputi pertama, nilai transaksi dengan pembeli di Indonesia melebihi Rp600 juta dalam setahun atau Rp50 juta dalam sebulan.

Kedua, jumlah traffic atau pengakses di Indonesia melebihi 12.000 dalam setahun atau 1.000 dalam sebulan. Kriteria tersebut bisa dipakai salah satu atau keduanya. Simak artikel ‘Pernyataan Resmi DJP Soal Peraturan Baru Pemungutan PPN Produk Digital’.

Pelaku usaha PMSE yang memenuhi kriteria tapi belum ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE, bisa memilih untuk ditunjuk dengan cara menyampaikan pemberitahuan kepada Dirjen Pajak.Simak artikel ‘Ingin Jadi Pemungut PPN PMSE? Sampaikan Pemberitahuan ke DJP’. (kaw)

Baca Juga: Login DJP Online, Diminta Update Nomor HP & Email? Ini Kata Otoritas

Topik : PER-12/PJ/2020, PPN, produk digital, PMSE, PMK 48/2020, pemungut PPN, Ditjen Pajak, DJP
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 12:07 WIB
PER-14/PJ/2020
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 10:08 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 09:25 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 08:09 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
berita pilihan
Senin, 10 Agustus 2020 | 19:03 WIB
BANTUAN SOSIAL
Senin, 10 Agustus 2020 | 17:29 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 10 Agustus 2020 | 17:23 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 10 Agustus 2020 | 17:12 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:54 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:35 WIB
INTEGRASI DATA PERPAJAKAN
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:20 WIB
PELAYANAN PAJAK
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:15 WIB
TIPS PAJAK