Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

DJP Rilis Aplikasi iKSWP, Apa Itu?

15
15

Ilustrasi logo DJP. 

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak resmi meluncurkan aplikasi informasi Konfirmasi Status Wajib Pajak (iKSWP). Fasilitas ini juga berguna untuk keperluan terkait administrasi perpajakan. Aplikasi ini bisa diakses melalui DJP Online.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama mengatakan terdapat tiga layanan dalam aplikasi iKSWP. Pertama, aplikasi untuk mengetahui status KSWP secara langsung.

“Wajib pajak yang ingin mengetahui status KSWP secara mandiri sebelum mengajukan layanan publik tertentu ke instansi pemerintah atau melalui aplikasi Online Single Submission dapat menggunakan aplikasi iKSWP,” katanya dalam keterangan resmi, Senin (11/2/2019).

Baca Juga: Soal Insentif Pajak R&D, Ini Rincian Rencana Kebijakannya

Saat ini sudah ada 11 kementerian/lembaga (K/L) dan 168 pemerintah daerah yang telah mengimplementasikan KSWP. Sesuai amanat Perpres No.54/2018 jumlah K/L akan bertambah menjadi 28 yang akan mengimplentasikan KSWP sebagai syarat perizinan.

Hal serupa juga berlaku untuk Online Single Submission (OSS) yang telah terintegrasi dengan aplikasi KSWP untuk keperluan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Kedua, aplikasi untuk memperoleh Surat Keterangan Fiskal (SKF). Kelebihan dari mengurus SKF lewat iKSWP ada pada sisi kecepatan proses yang dapat dilakukan secara real time. Hal ini berbeda dengan mengurus KSF dengan cara manual yang harus butuh waktu tiga hari kerja untuk proses penerbitan atau penolakan dokumen permohonan.

Baca Juga: Wah, Kepatuhan Formal WP Peserta Tax Amnesty Sudah 90%

"Aplikasi iKSWP dapat digunakan juga untuk mendapatkan SKF yang diterbitkan sistem segera setelah permohonan disampaikan. Apabila syarat untuk mendapatkan SKF tidak terpenuhi maka akan diterbitkan penolakan,” jelas Hestu.

Ketiga, untuk memperoleh Surat Keterangan Domisili (SKD) bagi Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN). Layanan ini berlaku untuk wajib pajak yang akan menggunakan fasilitas dalam tax treaty Indonesia dengan negara lain untuk administrasi perpajakan lintas yurisdiksi.

Melalui aplikasi ini, wajib pajak dapat memperoleh SKD SPDN secara cepat dan mudah. Sistem berbasis elektronik memungkinkan wajib pajak mengurus dokumen tersebut secara daring tanpa harus datang ke kantor pelayanan pajak (KPP) terdaftar.

Baca Juga: Lapor SPT Pakai E-Filing, Ini Imbauan Wapres JK pada Masyarakat

Layanan iKSWP ini serupa dengan layanan otoritas pajak lainnya seperti e-Filing, yang mengharuskan wajib pajak mengaktifkan layanan iKSWP setelah masuk ke dalam akun DJP Online. Untuk bisa menggunakan aplikasi iKSWP ini, wajib pajak harus mengaktifkannya melalui menu DJP Online – Profil Lengkap – Tambah Hak Akses.

"Untuk dapat mengakses layanan DJP Online, wajib pajak harus login menggunakan username dan password yang dimilikinya. Wajib pajak yang lupa password, dapat melakukan reset password mengunakan EFIN," tandasnya. (kaw)

Baca Juga: ‘Rencana Peningkatan Kepatuhan WP Tahun Ini Berbeda’

“Wajib pajak yang ingin mengetahui status KSWP secara mandiri sebelum mengajukan layanan publik tertentu ke instansi pemerintah atau melalui aplikasi Online Single Submission dapat menggunakan aplikasi iKSWP,” katanya dalam keterangan resmi, Senin (11/2/2019).

Baca Juga: Soal Insentif Pajak R&D, Ini Rincian Rencana Kebijakannya

Saat ini sudah ada 11 kementerian/lembaga (K/L) dan 168 pemerintah daerah yang telah mengimplementasikan KSWP. Sesuai amanat Perpres No.54/2018 jumlah K/L akan bertambah menjadi 28 yang akan mengimplentasikan KSWP sebagai syarat perizinan.

Hal serupa juga berlaku untuk Online Single Submission (OSS) yang telah terintegrasi dengan aplikasi KSWP untuk keperluan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Kedua, aplikasi untuk memperoleh Surat Keterangan Fiskal (SKF). Kelebihan dari mengurus SKF lewat iKSWP ada pada sisi kecepatan proses yang dapat dilakukan secara real time. Hal ini berbeda dengan mengurus KSF dengan cara manual yang harus butuh waktu tiga hari kerja untuk proses penerbitan atau penolakan dokumen permohonan.

Baca Juga: Wah, Kepatuhan Formal WP Peserta Tax Amnesty Sudah 90%

"Aplikasi iKSWP dapat digunakan juga untuk mendapatkan SKF yang diterbitkan sistem segera setelah permohonan disampaikan. Apabila syarat untuk mendapatkan SKF tidak terpenuhi maka akan diterbitkan penolakan,” jelas Hestu.

Ketiga, untuk memperoleh Surat Keterangan Domisili (SKD) bagi Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN). Layanan ini berlaku untuk wajib pajak yang akan menggunakan fasilitas dalam tax treaty Indonesia dengan negara lain untuk administrasi perpajakan lintas yurisdiksi.

Melalui aplikasi ini, wajib pajak dapat memperoleh SKD SPDN secara cepat dan mudah. Sistem berbasis elektronik memungkinkan wajib pajak mengurus dokumen tersebut secara daring tanpa harus datang ke kantor pelayanan pajak (KPP) terdaftar.

Baca Juga: Lapor SPT Pakai E-Filing, Ini Imbauan Wapres JK pada Masyarakat

Layanan iKSWP ini serupa dengan layanan otoritas pajak lainnya seperti e-Filing, yang mengharuskan wajib pajak mengaktifkan layanan iKSWP setelah masuk ke dalam akun DJP Online. Untuk bisa menggunakan aplikasi iKSWP ini, wajib pajak harus mengaktifkannya melalui menu DJP Online – Profil Lengkap – Tambah Hak Akses.

"Untuk dapat mengakses layanan DJP Online, wajib pajak harus login menggunakan username dan password yang dimilikinya. Wajib pajak yang lupa password, dapat melakukan reset password mengunakan EFIN," tandasnya. (kaw)

Baca Juga: ‘Rencana Peningkatan Kepatuhan WP Tahun Ini Berbeda’
Topik : iKSWP, Ditjen Pajak, DJP Online, KSWP, OSS, SKF
artikel terkait
Sabtu, 03 November 2018 | 13:40 WIB
WORLDWIDE TAX SYSTEM
Kamis, 22 November 2018 | 16:19 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 10 Oktober 2017 | 16:01 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
berita pilihan
Selasa, 19 Maret 2019 | 14:23 WIB
KEKAYAAN NEGARA
Selasa, 19 Maret 2019 | 12:15 WIB
INSENTIF PAJAK
Selasa, 19 Maret 2019 | 11:00 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Selasa, 19 Maret 2019 | 10:48 WIB
INSENTIF FISKAL
Selasa, 19 Maret 2019 | 08:27 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 18 Maret 2019 | 17:59 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Senin, 18 Maret 2019 | 17:42 WIB
TATA PEMERINTAHAN
Senin, 18 Maret 2019 | 16:49 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Senin, 18 Maret 2019 | 16:14 WIB
DEVISA NEGARA
Senin, 18 Maret 2019 | 14:59 WIB
TATA PEMERINTAHAN