Berita
Kamis, 09 April 2020 | 10:27 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
Kamis, 09 April 2020 | 09:57 WIB
DIRJEN PERBENDAHARAAN ANDIN HADIYANTO:
Kamis, 09 April 2020 | 08:20 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 08 April 2020 | 19:00 WIB
KOREA SELATAN
Fokus
Data & alat
Rabu, 08 April 2020 | 09:12 WIB
KURS PAJAK 8 APRIL-14 APRIL 2020
Selasa, 07 April 2020 | 13:30 WIB
STATISTIK DAYA SAING PAJAK
Jum'at, 03 April 2020 | 17:01 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Kamis, 02 April 2020 | 14:31 WIB
PROFESI
Komunitas
Selasa, 07 April 2020 | 17:08 WIB
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Selasa, 07 April 2020 | 16:45 WIB
STISIPOL PAHLAWAN 12 BANGKA
Kamis, 02 April 2020 | 15:11 WIB
LEE JI-EUN:
Selasa, 31 Maret 2020 | 09:52 WIB
PROGRAM BEASISWA
Reportase

DJP: Rencana Pemajakan Ekonomi Digital Masuk Pembahasan Teknis

A+
A-
3
A+
A-
3
DJP: Rencana Pemajakan Ekonomi Digital Masuk Pembahasan Teknis

Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak (DJP) John Hutagaol saat menghadiri pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 di Riyadh. 

JAKARTA, DDTCNews – Pasca pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 di Riyadh, prospek pemajakan ekonomi digital disebut mengalami kemajuan.

Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak (DJP) John Hutagaol mengatakan akan banyak tindak lanjut terkait pemajakan ekonomi digital setelah pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20. Pembahasan, sambungnya, akan dilanjutkan pada tahapan teknis.

“Pertemuan G20 pada prinsipnya menerima hasil kemajuan pembahasan yang telah dicapai dalam Inclusive Framework. Selanjutnya, akan dilakukan pembahasan yang lebih teknis dan operasional terkait pillar one dan pillar two," katanya, Selasa (25/2/2020).

Baca Juga: Soal Unifikasi SPT Masa PPh, DJP Siapkan Aplikasinya

John menjelaskan tugas pembahasan tersebut akan dijalankan oleh Working Parties, Task Force on Digital Economy (TFDE). Gugus tugas tersebut akan mengikutsertakan para pemangku kepentingan terkait seperti akademisi maupun dunia usaha.

Hasil pembahasan tersebut akan disimpulkan dan dilaporkan perkembangannya dalam rapat Inclusive Framework yang akan dihelat pada Juli 2020 di Berlin, Jerman. Momen rapat tersebut menjadi sarana proposal pemajakan ekonomi digital untuk mendapatkan persetujuan anggotanya yang berjumlah 137 yurisdiksi.

Dia melanjutkan pokok yang harus dipenuhi dalam pembahasan teknis pada pilar pertama terkait Unified Approach harus diterima dalam tiga prinsip. Ketiga prinsip tersebut adalah adil, transparan, dan sederhana.

Baca Juga: Pelaporan SPT Tahunan Secara Manual Turun 52%

Selain itu, penerapan dari Unified Approach harus bisa dilakukan secara efektif dan efisien. Kemudian, mekanisme penyelesaian sengketa juga harus dirumuskan sebagai langkah preventif.

"Model Unified Approach harus diterima oleh semua anggota dan dapat dioperasionalkan secara efektif dan efisien, termasuk mekanisme penyelesaian sengketanya," imbuh John.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut negara-negara anggota G20 terus mengkaji tiga proposal prinsip dalam pengenaan pajak perusahaan raksasa teknologi seperti Google dan Netflix. Tiga proposal itu masuk dalam Unified Approach, pilar pertama terkait pemajakan ekonomi digital. Ketiganya adalah user participation, marketing intangibles, dan sufficient economic presence.

Baca Juga: Apa Kabar Rencana Unifikasi SPT Masa PPh? Ini Penjelasan DJP

Pembahasan mengenai proposal atau pendekatan pada pilar pertama tersebut juga bisa Anda simak dalam Indonesia Taxation Quarterly Report (Q1-2019) bertajuk ‘Tax and Digital Economy: Threats and Opportunities yang dirilis oleh DDTC Fiscal Research. (kaw)

“Pertemuan G20 pada prinsipnya menerima hasil kemajuan pembahasan yang telah dicapai dalam Inclusive Framework. Selanjutnya, akan dilakukan pembahasan yang lebih teknis dan operasional terkait pillar one dan pillar two," katanya, Selasa (25/2/2020).

Baca Juga: Soal Unifikasi SPT Masa PPh, DJP Siapkan Aplikasinya

John menjelaskan tugas pembahasan tersebut akan dijalankan oleh Working Parties, Task Force on Digital Economy (TFDE). Gugus tugas tersebut akan mengikutsertakan para pemangku kepentingan terkait seperti akademisi maupun dunia usaha.

Hasil pembahasan tersebut akan disimpulkan dan dilaporkan perkembangannya dalam rapat Inclusive Framework yang akan dihelat pada Juli 2020 di Berlin, Jerman. Momen rapat tersebut menjadi sarana proposal pemajakan ekonomi digital untuk mendapatkan persetujuan anggotanya yang berjumlah 137 yurisdiksi.

Dia melanjutkan pokok yang harus dipenuhi dalam pembahasan teknis pada pilar pertama terkait Unified Approach harus diterima dalam tiga prinsip. Ketiga prinsip tersebut adalah adil, transparan, dan sederhana.

Baca Juga: Pelaporan SPT Tahunan Secara Manual Turun 52%

Selain itu, penerapan dari Unified Approach harus bisa dilakukan secara efektif dan efisien. Kemudian, mekanisme penyelesaian sengketa juga harus dirumuskan sebagai langkah preventif.

"Model Unified Approach harus diterima oleh semua anggota dan dapat dioperasionalkan secara efektif dan efisien, termasuk mekanisme penyelesaian sengketanya," imbuh John.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut negara-negara anggota G20 terus mengkaji tiga proposal prinsip dalam pengenaan pajak perusahaan raksasa teknologi seperti Google dan Netflix. Tiga proposal itu masuk dalam Unified Approach, pilar pertama terkait pemajakan ekonomi digital. Ketiganya adalah user participation, marketing intangibles, dan sufficient economic presence.

Baca Juga: Apa Kabar Rencana Unifikasi SPT Masa PPh? Ini Penjelasan DJP

Pembahasan mengenai proposal atau pendekatan pada pilar pertama tersebut juga bisa Anda simak dalam Indonesia Taxation Quarterly Report (Q1-2019) bertajuk ‘Tax and Digital Economy: Threats and Opportunities yang dirilis oleh DDTC Fiscal Research. (kaw)

Topik : pajak digital, ekonomi digital, OECD, G20, konsensus global, unified approach, DJP
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
0/1000
artikel terkait
Senin, 06 April 2020 | 12:31 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Senin, 06 April 2020 | 11:11 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 06 April 2020 | 09:40 WIB
KERJA SAMA PERPAJAKAN
berita pilihan
Kamis, 09 April 2020 | 10:27 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
Kamis, 09 April 2020 | 09:57 WIB
DIRJEN PERBENDAHARAAN ANDIN HADIYANTO:
Kamis, 09 April 2020 | 09:19 WIB
OPINI
Kamis, 09 April 2020 | 08:20 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 08 April 2020 | 19:00 WIB
KOREA SELATAN
Rabu, 08 April 2020 | 18:15 WIB
PROFIL PERPAJAKAN SERBIA
Rabu, 08 April 2020 | 17:20 WIB
MEMO PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 08 April 2020 | 16:42 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Rabu, 08 April 2020 | 16:22 WIB
TIPS E-BUPOT