Fokus
Data & alat
Rabu, 08 April 2020 | 09:12 WIB
KURS PAJAK 8 APRIL-14 APRIL 2020
Selasa, 07 April 2020 | 13:30 WIB
STATISTIK DAYA SAING PAJAK
Jum'at, 03 April 2020 | 17:01 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Kamis, 02 April 2020 | 14:31 WIB
PROFESI
Komunitas
Selasa, 07 April 2020 | 17:08 WIB
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Selasa, 07 April 2020 | 16:45 WIB
STISIPOL PAHLAWAN 12 BANGKA
Kamis, 02 April 2020 | 15:11 WIB
LEE JI-EUN:
Selasa, 31 Maret 2020 | 09:52 WIB
PROGRAM BEASISWA
Reportase

DJP Beri Pengecualian Denda Keterlambatan Lapor SPT Masa PPN 1111

A+
A-
2
A+
A-
2
DJP Beri Pengecualian Denda Keterlambatan Lapor SPT Masa PPN 1111

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) memberikan pengecualian pengenaan sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan penyampaian SPT Masa PPN 1111 yang jatuh tempo pada 31 Januari 2020.

Pengecualian itu diatur dalam Keputusan Dirjen Pajak No.KEP-157/PJ/2020. Beleid yang ditandatangani langsung oleh Dirjen Pajak Suryo Utomo ini ditetapkan dan mulai berlaku pada 20 Maret 2020.

“Bahwa pada tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan 3 Februari 2020 telah terjadi gangguan aplikasi yang mengakibatkan permohonan surat elektronik pengusaha kena pajak (PKP) tidak dapat disetujui dan berdampak pada pemenuhan kewajiban untuk menyampaikan SPT Masa PPN 111,” demikian bunyi bagian pertimbangan dalam beleid itu.

Baca Juga: Cara Melapor SPT Masa PPh Pasal 23/26 Melalui e-Bupot

Ada sejumlah ketentuan yang diatur dalam beleid itu. Pertama, PKP yang menyampaikan SPT Masa PPN 1111 masa pajak Desember 2019 melalui saluran tertentu (e-Filing) pada 1—7 Februari 2020 dikecualikan dari pengenaan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian SPT Masa PPN 1111.

Kedua, PKP yang diwajibkan membuat faktur pajak pada 29 Januari-3 Februari 2020 – karena menyerahkan barang kena pajak (BKP) dan/atau jasa kena pajak (JKP) – tapi baru menerbitkan faktur pajak melalui aplikasi e-Faktur dengan tanggal yang tercantum pada faktur pajak yaitu 3-7 Februari 2020, diberikan penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penerbitan faktur pajak.

PKP yang dimaksud adalah PKP yang diwajibkan untuk menyampaikan SPT Masa PPN 1111 masa pajak Desember 2019 melalui saluran tertentu (e-Filing) dengan 2 ketentuan. Pertama, masa berlaku sertifikat elektroniknya telah berakhir sampai dengan 31 Januari 2020.

Baca Juga: Apa Kabar Rencana Unifikasi SPT Masa PPh? Ini Penjelasan DJP

Kedua, menyampaikan permintaan sertifikat elektronik baru pada 29 Januari 2020—7 Februari 2020 sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pemberian dan pencabutan sertifikat elektronik.

“Terhadap sanksi administrasi berupa denda …, tidak diterbitkan surat tagihan pajak,” demikian penggalan diktum keenam beleid itu.

Jika terhadap sanksi administrasi berupa denda itu telah diterbitkan surat tagihan pajak (STP), Kepala Kanwil DJP secara jabatan menghapuskan sanksi administrasi berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). (kaw)

Baca Juga: Sering Rancu, Ini Beda EFIN dan Password DJP Online

“Bahwa pada tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan 3 Februari 2020 telah terjadi gangguan aplikasi yang mengakibatkan permohonan surat elektronik pengusaha kena pajak (PKP) tidak dapat disetujui dan berdampak pada pemenuhan kewajiban untuk menyampaikan SPT Masa PPN 111,” demikian bunyi bagian pertimbangan dalam beleid itu.

Baca Juga: Cara Melapor SPT Masa PPh Pasal 23/26 Melalui e-Bupot

Ada sejumlah ketentuan yang diatur dalam beleid itu. Pertama, PKP yang menyampaikan SPT Masa PPN 1111 masa pajak Desember 2019 melalui saluran tertentu (e-Filing) pada 1—7 Februari 2020 dikecualikan dari pengenaan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian SPT Masa PPN 1111.

Kedua, PKP yang diwajibkan membuat faktur pajak pada 29 Januari-3 Februari 2020 – karena menyerahkan barang kena pajak (BKP) dan/atau jasa kena pajak (JKP) – tapi baru menerbitkan faktur pajak melalui aplikasi e-Faktur dengan tanggal yang tercantum pada faktur pajak yaitu 3-7 Februari 2020, diberikan penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penerbitan faktur pajak.

PKP yang dimaksud adalah PKP yang diwajibkan untuk menyampaikan SPT Masa PPN 1111 masa pajak Desember 2019 melalui saluran tertentu (e-Filing) dengan 2 ketentuan. Pertama, masa berlaku sertifikat elektroniknya telah berakhir sampai dengan 31 Januari 2020.

Baca Juga: Apa Kabar Rencana Unifikasi SPT Masa PPh? Ini Penjelasan DJP

Kedua, menyampaikan permintaan sertifikat elektronik baru pada 29 Januari 2020—7 Februari 2020 sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pemberian dan pencabutan sertifikat elektronik.

“Terhadap sanksi administrasi berupa denda …, tidak diterbitkan surat tagihan pajak,” demikian penggalan diktum keenam beleid itu.

Jika terhadap sanksi administrasi berupa denda itu telah diterbitkan surat tagihan pajak (STP), Kepala Kanwil DJP secara jabatan menghapuskan sanksi administrasi berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). (kaw)

Baca Juga: Sering Rancu, Ini Beda EFIN dan Password DJP Online
Topik : SPT Masa, SPT Masa PPN 1111, sanksi administrasi, DJP, surat elektronik
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
0/1000
artikel terkait
Minggu, 05 April 2020 | 08:05 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Minggu, 05 April 2020 | 08:00 WIB
PAJAK DIGITAL
Sabtu, 04 April 2020 | 08:52 WIB
PERPU 1/2020
Jum'at, 03 April 2020 | 15:18 WIB
PELAPORAN SPT
berita pilihan
Rabu, 08 April 2020 | 19:00 WIB
KOREA SELATAN
Rabu, 08 April 2020 | 18:15 WIB
PROFIL PERPAJAKAN SERBIA
Rabu, 08 April 2020 | 17:20 WIB
MEMO PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 08 April 2020 | 16:42 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Rabu, 08 April 2020 | 16:22 WIB
TIPS E-BUPOT
Rabu, 08 April 2020 | 16:16 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
Rabu, 08 April 2020 | 15:45 WIB
KABUPATEN JENEPONTO
Rabu, 08 April 2020 | 15:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 08 April 2020 | 15:12 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Rabu, 08 April 2020 | 15:05 WIB
MALAYSIA