Fokus
Data & Alat
Rabu, 26 Januari 2022 | 08:11 WIB
KURS PAJAK 26 JANUARI - 1 FEBRUARI 2022
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

DJBC Sebut Realisasi Insentif Pajak Impor Tembus Rp2 Triliun

A+
A-
0
A+
A-
0
DJBC Sebut Realisasi Insentif Pajak Impor Tembus Rp2 Triliun

Kasubdit Perencanaan Strategis dan Manajemen Transformasi DJBC M. Zamroni dalam webinar yang diselenggarakan P3KPI, Rabu (2/12/2020). (foto: hasil tangkapan layar).

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Bea Cukai (DJBC) mengklaim telah melayani pemberian relaksasi kepabeanan dan pajak dalam rangka impor (PDRI) dengan nilai mencapai sekitar Rp2 triliun hingga 2 Oktober 2020.

Kasubdit Perencanaan Strategis dan Manajemen Transformasi DJBC M. Zamroni mengatakan besaran insentif tersebut berasal dari tiga aturan antara lain PMK No. 83/2020, PMK No. 171/2019, dan PMK No. 70/2012.

"Realisasi stimulus tersebut berasal dari pembebasan bea masuk, PPN tidak dipungut, dan PPh Pasal 22 yang dikecualikan, senilai Rp2 triliun," katanya dalam webinar yang diselenggarakan P3KPI, Rabu (2/12/2020).

Baca Juga: Dapat Resititusi Pajak Rp1,3 T, Warga Kota Ini Tak Rasakan Manfaatnya

Untuk insentif dalam PMK No. 83/2020, lanjut Zamroni, nilai fasilitas yang diberikan mencapai Rp1,5 triliun dari nilai impor Rp7,3 triliun. Fasilitas ini berlaku untuk impor 73 jenis barang untuk keperluan penanganan pandemi Covid-19.

Lalu, realisasi insentif dalam PMK No.171/2019 mencapai Rp364 miliar dari nilai impor Rp925 miliar. Fasilitas ini berlaku untuk impor barang bagi kepentingan umum yang dapat menggunakan basis data DIPA atau hibah pemerintah pusat/daerah dan BLU.

Kemudian, realisasi insentif untuk impor yang dilakukan oleh yayasan atau lembaga non-profit dalam PMK No.70/2012 mencapai Rp117 miliar. Adapun nilai impor yang dilakukan yayasan/lembaga non-profit hingga 2 Oktober 2020 sebesar Rp491 miliar.

Baca Juga: Terbit Surat Edaran Soal P3B, KPP Diminta Samakan Pemahaman

"Dilihat dari jenis insentif maka PPN tidak dipungut nilainya paling besar yaitu Rp867 miliar, disusul pembebasan bea masuk Rp733 miliar dan insentif dikecualikan dari PPh 22 sebesar Rp413 miliar," ujar Zamroni.

Di sisi lain, realisasi penyerapan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) dalam penanganan Covid-19 hingga 25 November 2020 mencapai Rp431,4 triliun. Realisasi tersebut setara dengan 62,1% dari pagu anggaran Rp695,2 triliun. (rig)

Baca Juga: Sri Mulyani Komitmen Tekan Defisit di Bawah Target APBN, Ini Alasannya
Topik : djbc, insentif pajak, pajak dalam rangka impor, kepabeanan, relaksasi, pandemi corona, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 26 Januari 2022 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

BEI: 65% Investor Aktif Berpeluang Terbebas dari Bea Meterai

Rabu, 26 Januari 2022 | 13:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Tak Didukung Senat, Biden Berbelok Cari Dukungan CEO Top AS

Rabu, 26 Januari 2022 | 12:51 WIB
KEBIJAKAN BEA DAN CUKAI

Sederhanakan Proses Bisnis, Dirjen Bea Cukai Minta TIK Dioptimalkan

Rabu, 26 Januari 2022 | 12:07 WIB
EDUKASI PAJAK

Pahami Ketentuan Pajak dengan Mudah, Pakai Perpajakan.id Versi 2

berita pilihan

Kamis, 27 Januari 2022 | 18:41 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Wajib Pajak UMKM Bisa Catat Omzet dan Buat Kode Billing di Fitur Ini

Kamis, 27 Januari 2022 | 18:30 WIB
KPP PRATAMA PAREPARE

Giliran Nasabah Bank Jadi Sasaran Petugas Pajak Promosikan PPS

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:49 WIB
KOTA BANJARMASIN

Perda Baru Dirancang, Atur Pungutan Pajak Atas Perdagangan Online

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:35 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Terbit Surat Edaran Soal P3B, KPP Diminta Samakan Pemahaman

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Terlalu Sering Ditanya Soal Pajak Kendaraan, Begini Jawaban DJP

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Simak! Ini Deret Stimulus untuk Pulihkan Sektor Otomotif dan Properti

Kamis, 27 Januari 2022 | 16:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPh Pasal 21 Naik, Kemenkeu: Upah Pegawai Mulai Membaik

Kamis, 27 Januari 2022 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sambut Pajak Minimum Global, Insentif Pengganti Tax Holiday Belum Siap