Fokus
Data & Alat
Selasa, 24 Mei 2022 | 20:00 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Dituduh Hindari Pajak, Bursa Kripto Ini Pasrah Bayar Denda Rp16 Miliar

A+
A-
0
A+
A-
0
Dituduh Hindari Pajak, Bursa Kripto Ini Pasrah Bayar Denda Rp16 Miliar

Ilustrasi.

NEW DELHI, DDTCNews – Bursa kripto (cryptocurrency), WazirX membayar bunga dan denda senilai INR87 juta atau setara dengan Rp16,7 miliar kepada negara lantaran bursa kripto asal India tersebut tidak menyetorkan PPN.

Otoritas pajak India menyebutkan nilai PPN yang belum disetorkan WazirX mencapai INR405 juta. Dengan demikian, total pajak yang disetorkan WazirX kepada negara, termasuk bunga dan denda, mencapai INR492 juta atau Rp94,58 miliar.

“Pada 30 Desember 2021, WazirX telah menyetorkan PPN sejumlah INR405 juta, ditambah bunga dan denda sehingga total pajak yang berhasil dipulihkan mencapai INR492 juta,” jelas otoritas pajak, dikutip pada Minggu (9/1/2022).

Baca Juga: Tanda Pengenal Wajib Pajak Pakai NIK, NPWP Bakal Dihapus Bertahap

Otoritas menjelaskan WazirX didenda lantaran hanya menyetorkan PPN atas komisi berupa mata uang rupee, sedangkan PPN atas komisi berbentuk WRX tidak disetorkan. Menurut otoritas, PPN dengan tarif 18% seharusnya dipungut atas komisi berupa WRX tersebut.

Untuk diketahui, WRX merupakan mata uang kripto yang diterbitkan WazirX. Para trader pengguna WazirX memiliki opsi untuk bertransaksi menggunakan rupee atau WRX. Adapun WazirX dikelola oleh Zanmai Labs Private Limited Ltd.

Menanggapi temuan pengelakan pajak tersebut, juru bicara Zanmai menegaskan perusahaan telah rutin dan patuh menyetorkan PPN ke kas negara setiap bulannya. Menurutnya, tidak ada niat dari perusahaan untuk menghindari pajak.

Baca Juga: Sengketa PPN Perbedaan Waktu Pengakuan Transaksi Pembelian

"Kami telah secara sukarela dan patuh membayar tambahan PPN tersebut. Tidak ada niat dari WazirX untuk melakukan pengelakan pajak," tuturnya dikutip dari livemint.com.

Menurut jubir Zanmai, temuan PPN yang tidak disetor tersebut disebabkan adanya perbedaan dalam penafsiran ketentuan antara wajib pajak dan otoritas. Alhasil, PPN yang disetorkan bursa tidak sesuai dengan perhitungan otoritas pajak.

Dia pun mendorong Pemerintah India untuk dapat memberikan kejelasan dan kepastian regulasi pajak guna mendukung perkembangan industri kripto ke depannya. (rig)

Baca Juga: Omzet UMKM di Bawah PTKP Rp500 Juta, Perlu Laporan Bulanan ke DJP?

Topik : india, pajak, denda, pajak internasional, penghindaran pajak, PPN

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 27 Mei 2022 | 09:00 WIB
KABUPATEN KOTAWIRINGIN TIMUR

Pemda Luncurkan Aplikasi Smart Tax, Warga Pelosok Gampang Bayar Pajak

Jum'at, 27 Mei 2022 | 08:32 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Update Daftar Wajib Pajak Prioritas Pengawasan Tiap Kuartal

Kamis, 26 Mei 2022 | 15:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP: Ikut PPS, Wajib Pajak Terbebas Sanksi dan Dapat Perlindungan Data

berita pilihan

Jum'at, 27 Mei 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tanda Pengenal Wajib Pajak Pakai NIK, NPWP Bakal Dihapus Bertahap

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:54 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPN Perbedaan Waktu Pengakuan Transaksi Pembelian

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Omzet Rp500 Juta Tak Kena Pajak, DJP: Bukan untuk UMKM WP Badan

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Surat Tanggapan dalam Proses Gugatan Pajak?

Jum'at, 27 Mei 2022 | 16:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Sudah Ikut PPS, Gubernur Ajak Warganya Juga Ungkapkan Hartanya

Jum'at, 27 Mei 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Leburkan Kegiatan Pemeriksaan & Pengawasan, Ternyata Ini Tujuannya

Jum'at, 27 Mei 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK

Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak di e-Faktur 3.2

Jum'at, 27 Mei 2022 | 14:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Restitusi Pajak Diprediksi Meningkat, DJP: Berkat Tingginya Impor