Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Ditjen Pajak: UU AEoI Bukan Penyebab Susutnya Rekening Kakap

0
0

JAKARTA, DDTCNews – Kabar pajak pagi ini, Senin (7/5) datang dari otoritas pajak yang menilai penurunan jumlah rekening tabungan nasabah kelas kakap bukan disebabkan oleh kekhawatiran pada penerapan aturan keterbukaan informasi, melainkan karena situasi finansial nasional berada dalam tekanan.

Kabar lainnya datang dari pemerintah yang berencana untuk menambah subsidi energi akan dilakukan melalui revisi APBN 2018. Hal ini menjadi keputusan pemerintah untuk memasukkan anggaran penambahan subsidi ke dalam RAPBNP 2018, karena sebelumnya beredar anggapan penambahan subsidi tidak perlu dimasukkan ke dalam RAPBNP 2018.

Selain itu, pemerintah memprediksi pertumbuhan ekonomi tahun ini bisa sesuai dengan target dalam UU APBN 2018. Pemerintah memiliki berbagai agenda untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca Juga: DJP Bidik Target Setoran Pajak 2020 Tumbuh 12%

Berikut ringkasannya:

  • UU AEoI Diklaim Bukan Penyebab Turunnya Jumlah Rekening

Berdasar data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), data untuk simpanan dengan nilai saldo di atas Rp2 miliar jumlahnya menurun 0,34% dari sebanyak 251.401 rekening per Januari 2018 menjadi 250.548 rekening per Februari 2018. Direktur P2 Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama merasa hal itu bukan karena penerapan UU tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan (Automatic Exchange of Information/AEoI). Menurutnya otoritas pajak menggunakan laporan jumlah rekening dan jumlah saldo per Desember 2017 yang jumlah rekening maupun saldonya tidak tercatat menurun, pada saldo di atas Rp1 miliar.

  • Subsidi BBM Akhirnya Diatur dalam RAPBNP 2018

Menko Darmin Nasution mengatakan pemerintah akan mengatur APBNP 2018 dalam rangka menambal beban subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan anggaran Rp10 triliun. Menurutnya upaya ini berkat usulan dari Menkeu Sri Mulyani Indrawati. Pemerintah juga telah melakukan rapat dengan PT Pertamina untuk menjalankan tugas dalam menyalurkan premium dan solah tidak hanya di luar jawa, tetapi juga di Jawa, Madura dan Bali.

Baca Juga: Wah, Sektor Properti Dapat Guyuran Insentif Pajak
  • Sri Mulyani Optimis Pertumbuhan Ekonomi 2018 Sesuai UU APBN

Pertumbuhan ekonomi RI triwulan pertama 2018 diperkirakan masih tumbuh pada kisaran 5,1%. Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan jantung perekonomian terus menunjukkan detakan yang menggeliat, hal ini mengonfirmasi target pertumbuhan ekonomi yang sudah ditetapkan dalam APBN. Dia merasa optimis pertumbuhan triwulan pertama 2018 menunjukkan pertumbuhan 5,2%, sementara triwulan kedua 2018 pemerintah punya momentum Lebaran, dan triwulan ketiga 2018 penyelenggaraan Asian Games dan triwulan keempat 2018 ada agenda tahunan IMF-World Bank, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat terjaga pada setiap periodenya.

  • Penawaran SUN Online di Daerah Berpotensi Serap Rp1 Triliun

Pemerintah mulai melakukan sosialisasi dan edukasi hingga 16 Mei 2018 dalam rangka penerbitan obligasi ritel melalui sistem elektronik Surat Berharga Negara (e-SBN) berupa Saving Bond Ritel (SBR) di 10 kota besar Indonesia. Direktur SUN Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Loto Srinaita Ginting mengatakan peminat e-SBN seri SBR003 cukup baik, diharapkan peluncuran perdananya bisa meraup dana Rp1 triliun atau disesuaikan dengan animo masyarakat. (Amu)

Baca Juga: BKF Akan Fokuskan Kajian pada Penurunan Tarif PPh Badan Jadi 20%

Selain itu, pemerintah memprediksi pertumbuhan ekonomi tahun ini bisa sesuai dengan target dalam UU APBN 2018. Pemerintah memiliki berbagai agenda untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca Juga: DJP Bidik Target Setoran Pajak 2020 Tumbuh 12%

Berikut ringkasannya:

  • UU AEoI Diklaim Bukan Penyebab Turunnya Jumlah Rekening

Berdasar data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), data untuk simpanan dengan nilai saldo di atas Rp2 miliar jumlahnya menurun 0,34% dari sebanyak 251.401 rekening per Januari 2018 menjadi 250.548 rekening per Februari 2018. Direktur P2 Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama merasa hal itu bukan karena penerapan UU tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan (Automatic Exchange of Information/AEoI). Menurutnya otoritas pajak menggunakan laporan jumlah rekening dan jumlah saldo per Desember 2017 yang jumlah rekening maupun saldonya tidak tercatat menurun, pada saldo di atas Rp1 miliar.

  • Subsidi BBM Akhirnya Diatur dalam RAPBNP 2018

Menko Darmin Nasution mengatakan pemerintah akan mengatur APBNP 2018 dalam rangka menambal beban subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan anggaran Rp10 triliun. Menurutnya upaya ini berkat usulan dari Menkeu Sri Mulyani Indrawati. Pemerintah juga telah melakukan rapat dengan PT Pertamina untuk menjalankan tugas dalam menyalurkan premium dan solah tidak hanya di luar jawa, tetapi juga di Jawa, Madura dan Bali.

Baca Juga: Wah, Sektor Properti Dapat Guyuran Insentif Pajak
  • Sri Mulyani Optimis Pertumbuhan Ekonomi 2018 Sesuai UU APBN

Pertumbuhan ekonomi RI triwulan pertama 2018 diperkirakan masih tumbuh pada kisaran 5,1%. Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan jantung perekonomian terus menunjukkan detakan yang menggeliat, hal ini mengonfirmasi target pertumbuhan ekonomi yang sudah ditetapkan dalam APBN. Dia merasa optimis pertumbuhan triwulan pertama 2018 menunjukkan pertumbuhan 5,2%, sementara triwulan kedua 2018 pemerintah punya momentum Lebaran, dan triwulan ketiga 2018 penyelenggaraan Asian Games dan triwulan keempat 2018 ada agenda tahunan IMF-World Bank, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat terjaga pada setiap periodenya.

  • Penawaran SUN Online di Daerah Berpotensi Serap Rp1 Triliun

Pemerintah mulai melakukan sosialisasi dan edukasi hingga 16 Mei 2018 dalam rangka penerbitan obligasi ritel melalui sistem elektronik Surat Berharga Negara (e-SBN) berupa Saving Bond Ritel (SBR) di 10 kota besar Indonesia. Direktur SUN Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Loto Srinaita Ginting mengatakan peminat e-SBN seri SBR003 cukup baik, diharapkan peluncuran perdananya bisa meraup dana Rp1 triliun atau disesuaikan dengan animo masyarakat. (Amu)

Baca Juga: BKF Akan Fokuskan Kajian pada Penurunan Tarif PPh Badan Jadi 20%
Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, akses informasi pajak
artikel terkait
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Rabu, 21 September 2016 | 08:01 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 20 September 2016 | 12:01 WIB
KEBIJAKAN INVESTASI
berita pilihan
Selasa, 25 Juni 2019 | 19:06 WIB
PENERIMAAN NEGARA
Selasa, 25 Juni 2019 | 18:26 WIB
TATA KELOLA KEUANGAN NEGARA
Selasa, 25 Juni 2019 | 17:38 WIB
PENERIMAAN NEGARA
Selasa, 25 Juni 2019 | 16:39 WIB
PENERIMAAN NEGARA
Selasa, 25 Juni 2019 | 15:25 WIB
TATA KELOLA KEUANGAN NEGARA
Selasa, 25 Juni 2019 | 08:12 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 24 Juni 2019 | 17:40 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Senin, 24 Juni 2019 | 16:56 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Senin, 24 Juni 2019 | 14:09 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Senin, 24 Juni 2019 | 13:10 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA