Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Dispenda Optimis Raup Miliaran Pajak Hotel

0
0

PEKANBARU, DDTCNews – Di tengah keluhan para pengusaha hotel yang tingkat huniannya menurun, Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru justru optimis mampu meraup pendapatan asli daerah (PAD) yang besar dari pajak hotel.

Kepala Seksi Pajak Hotel Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Pekanbaru, Iwandri mengatakan pihaknya mempunyai waktu sekitar 2,5 bulan lagi untuk mengejar target pajak daerah. Tahun ini, lebih dari 30 hotel berbintang yang sudah mulai beroperasi. Ia meyakini bakal mendapatkan potensi pajak perhotelan dengan jumlah miliaran rupiah.

“Surat teguran telah kami layangkan ke hotel-hotel terutama yang terlambat menyetorkan pajak. Oleh karena itu, untuk tahun depan kami akan turun ke lapangan untuk membuktikan bahwa target Rp5 miliar per bulan setiap pekan dapat tercapai,” ungkapnya beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Bank Jateng Genjot Digitalisasi Pembayaran Pajak Daerah

Sementara itu seperti dilansir dari riaunews.com, Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Riau, Ondi Sukmara meminta Pemkot Pekanbaru untuk tidak royal dalam memberikan izin pembangunan usaha hotel yang berikutnya.

Dia menambahkan Pekanbaru bukanlah kota wisata yang banyak dikunjungi pengunjung. Kamar hotel hanya banyak dihuni jika ada acara yang diselenggarakan oleh penyewa saja, justru berkurang. Menurutnya PAD yang besar bukan berarti dari pajak hotel, justru pendapatan hotel turun.

“PAD besar, bukan berarti hotel harus banyak. Ini kelihatan, kalau Pemkot berpikir hotel banyak seolah-olah PAD meningkat. Nyatanya, PAD juga tidak akan bertambah besar,” Ungkapnya Kamis (10/11).*

Baca Juga: Genjot Setoran, Raja Ampat Terapkan Sistem Pajak Online

“Surat teguran telah kami layangkan ke hotel-hotel terutama yang terlambat menyetorkan pajak. Oleh karena itu, untuk tahun depan kami akan turun ke lapangan untuk membuktikan bahwa target Rp5 miliar per bulan setiap pekan dapat tercapai,” ungkapnya beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Bank Jateng Genjot Digitalisasi Pembayaran Pajak Daerah

Sementara itu seperti dilansir dari riaunews.com, Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Riau, Ondi Sukmara meminta Pemkot Pekanbaru untuk tidak royal dalam memberikan izin pembangunan usaha hotel yang berikutnya.

Dia menambahkan Pekanbaru bukanlah kota wisata yang banyak dikunjungi pengunjung. Kamar hotel hanya banyak dihuni jika ada acara yang diselenggarakan oleh penyewa saja, justru berkurang. Menurutnya PAD yang besar bukan berarti dari pajak hotel, justru pendapatan hotel turun.

“PAD besar, bukan berarti hotel harus banyak. Ini kelihatan, kalau Pemkot berpikir hotel banyak seolah-olah PAD meningkat. Nyatanya, PAD juga tidak akan bertambah besar,” Ungkapnya Kamis (10/11).*

Baca Juga: Genjot Setoran, Raja Ampat Terapkan Sistem Pajak Online
Topik : pajak daerah, kota pekanbaru, pajak hotel, pad
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Rabu, 27 Juli 2016 | 13:25 WIB
KOTA PEKANBARU
Rabu, 10 Agustus 2016 | 17:26 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Selasa, 28 November 2017 | 16:01 WIB
KOTA TANGERANG SELATAN
Rabu, 23 Agustus 2017 | 17:30 WIB
BALIKPAPAN
berita pilihan
Senin, 27 Agustus 2018 | 09:57 WIB
KABUPATEN BUTON
Rabu, 01 Agustus 2018 | 16:40 WIB
KABUPATEN WAY KANAN
Selasa, 22 November 2016 | 20:02 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Jum'at, 16 September 2016 | 08:30 WIB
KABUPATEN KEP. SERIBU
Jum'at, 23 November 2018 | 17:54 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 16:15 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 15:03 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 15:29 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 17:04 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 14:32 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI