Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Dispenda Optimis Raup Miliaran Pajak Hotel

A+
A-
0
A+
A-
0

PEKANBARU, DDTCNews – Di tengah keluhan para pengusaha hotel yang tingkat huniannya menurun, Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru justru optimis mampu meraup pendapatan asli daerah (PAD) yang besar dari pajak hotel.

Kepala Seksi Pajak Hotel Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Pekanbaru, Iwandri mengatakan pihaknya mempunyai waktu sekitar 2,5 bulan lagi untuk mengejar target pajak daerah. Tahun ini, lebih dari 30 hotel berbintang yang sudah mulai beroperasi. Ia meyakini bakal mendapatkan potensi pajak perhotelan dengan jumlah miliaran rupiah.

“Surat teguran telah kami layangkan ke hotel-hotel terutama yang terlambat menyetorkan pajak. Oleh karena itu, untuk tahun depan kami akan turun ke lapangan untuk membuktikan bahwa target Rp5 miliar per bulan setiap pekan dapat tercapai,” ungkapnya beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Pemkab Ini akan Bentuk Tim Penagih Tunggakan Pajak Hotel

Sementara itu seperti dilansir dari riaunews.com, Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Riau, Ondi Sukmara meminta Pemkot Pekanbaru untuk tidak royal dalam memberikan izin pembangunan usaha hotel yang berikutnya.

Dia menambahkan Pekanbaru bukanlah kota wisata yang banyak dikunjungi pengunjung. Kamar hotel hanya banyak dihuni jika ada acara yang diselenggarakan oleh penyewa saja, justru berkurang. Menurutnya PAD yang besar bukan berarti dari pajak hotel, justru pendapatan hotel turun.

“PAD besar, bukan berarti hotel harus banyak. Ini kelihatan, kalau Pemkot berpikir hotel banyak seolah-olah PAD meningkat. Nyatanya, PAD juga tidak akan bertambah besar,” Ungkapnya Kamis (10/11).*

Baca Juga: Catat, DKI Jakarta akan Gelar Sensus Pajak Daerah Februari 2020

“Surat teguran telah kami layangkan ke hotel-hotel terutama yang terlambat menyetorkan pajak. Oleh karena itu, untuk tahun depan kami akan turun ke lapangan untuk membuktikan bahwa target Rp5 miliar per bulan setiap pekan dapat tercapai,” ungkapnya beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Pemkab Ini akan Bentuk Tim Penagih Tunggakan Pajak Hotel

Sementara itu seperti dilansir dari riaunews.com, Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Riau, Ondi Sukmara meminta Pemkot Pekanbaru untuk tidak royal dalam memberikan izin pembangunan usaha hotel yang berikutnya.

Dia menambahkan Pekanbaru bukanlah kota wisata yang banyak dikunjungi pengunjung. Kamar hotel hanya banyak dihuni jika ada acara yang diselenggarakan oleh penyewa saja, justru berkurang. Menurutnya PAD yang besar bukan berarti dari pajak hotel, justru pendapatan hotel turun.

“PAD besar, bukan berarti hotel harus banyak. Ini kelihatan, kalau Pemkot berpikir hotel banyak seolah-olah PAD meningkat. Nyatanya, PAD juga tidak akan bertambah besar,” Ungkapnya Kamis (10/11).*

Baca Juga: Catat, DKI Jakarta akan Gelar Sensus Pajak Daerah Februari 2020
Topik : pajak daerah, kota pekanbaru, pajak hotel, pad
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Jum'at, 05 Januari 2018 | 08:50 WIB
KABUPATEN SLEMAN
Rabu, 16 Mei 2018 | 13:58 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Selasa, 10 April 2018 | 16:38 WIB
KABUPATEN MALANG
Kamis, 04 Januari 2018 | 17:51 WIB
KOTA PEKANBARU
berita pilihan
Kamis, 23 Januari 2020 | 07:33 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 22 Januari 2020 | 19:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2019
Rabu, 22 Januari 2020 | 19:00 WIB
HUBUNGAN BILATERAL
Rabu, 22 Januari 2020 | 18:50 WIB
DAVOS
Rabu, 22 Januari 2020 | 18:32 WIB
PROFIL PERPAJAKAN SLOVAKIA
Rabu, 22 Januari 2020 | 17:57 WIB
LOMBOK BARAT
Rabu, 22 Januari 2020 | 17:13 WIB
UNI EMIRAT ARAB
Rabu, 22 Januari 2020 | 17:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2019
Rabu, 22 Januari 2020 | 16:27 WIB
OMNIBUS LAW
Rabu, 22 Januari 2020 | 15:58 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK