Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Dirjen Pajak Imbau Restitusi PPN Diperketat

A+
A-
0
A+
A-
0

JAKARTA, DDTCNews – Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi mengimbau agar Kepala Kanwil dan Kepala KPP di lingkungan Ditjen Pajak secara ketat mengawasi pemberian restitusi PPN di setiap masanya. Imbauan ini tertuang dalam surat Dirjen Pajak Nomor S-69/PJ/2016.

Ken mengatakan, terdapat kondisi-kondisi yang biasanya menjadi penyebab timbulnya restitusi PPN, antara lain terjadi pada PKP yang melakukan ekspor, penyerahan kepada pemungut PPN, serta penyerahan ke kawasan berikat dan kawasan bebas (free trade zone) Batam.

“Jika yang meminta restitusi adalah PKP diluar itu, misalnya PKP perdagangan, maka hal tersebut perlu diwaspadai,” ujar Ken dalam surat tersebut.

Baca Juga: Masuk Omnibus Law, Batas Atas Denda Kepabeanan Bakal Dipangkas

Ken menegaskan, restitusi yang diminta karena kegiatan ekspor pun masih perlu diyakini bahwa barang yang ekspor memang benar-benar ke luar daerah pabean. Restitusi PPN yang telah dipungut oleh pemungut PPN non bendahara pemerintah, harus dipastikan PPN tersebut sudah disetor tepat waktu.

“Selain itu, PKP yang melakukan penyerahan kepada pengusaha di kawsan berikat ataupun kawasan pelabuhan bebas Batam, harus dipastikan barangnya benar-benar masuk ke kawasan tersebut,” kata Ken.

Pengetatan ini dilakukan sebagai salah satu strategi mengamankan target penerimaan pajak 2016, khususnya berkaitan dengan strategi peningkatan pengawasan terhadap pengusaha kena pajak (PKP) secara kontinyu, termasuk pengawasan di kawasan berikat dan kawasan bebas. Selain itu, pengawasan ini juga menjadi mitigasi risiko terkait restitusi PPN.

Baca Juga: Soal Syarat Ber-NPWP dalam Beleid Baru E-Commerce, Ini Kata DJP

Menurut catatan DDTCNews, pengawasan secara ketat ini tentunya tidak menjadi alasan bagi Ditjen Pajak untuk menahan pemberian hak restitusi, tetapi lebih diarahkan untuk mewaspadai permintaan restitusi oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan pribadi yang berpotensi mengancam penerimaan pajak di tahun ini.

Pada dasarnya, restitusi atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak adalah hak wajib pajak. Artinya, wajib pajak hanya wajib membayar pajak yang seharusnya terutang, sedangkan jika ada kelebihan, negara harus segera mengembalikannya. (Amu)

Baca Juga: Optimalkan Pajak E-Commerce, DJP Tunggu Omnibus Law

“Jika yang meminta restitusi adalah PKP diluar itu, misalnya PKP perdagangan, maka hal tersebut perlu diwaspadai,” ujar Ken dalam surat tersebut.

Baca Juga: Masuk Omnibus Law, Batas Atas Denda Kepabeanan Bakal Dipangkas

Ken menegaskan, restitusi yang diminta karena kegiatan ekspor pun masih perlu diyakini bahwa barang yang ekspor memang benar-benar ke luar daerah pabean. Restitusi PPN yang telah dipungut oleh pemungut PPN non bendahara pemerintah, harus dipastikan PPN tersebut sudah disetor tepat waktu.

“Selain itu, PKP yang melakukan penyerahan kepada pengusaha di kawsan berikat ataupun kawasan pelabuhan bebas Batam, harus dipastikan barangnya benar-benar masuk ke kawasan tersebut,” kata Ken.

Pengetatan ini dilakukan sebagai salah satu strategi mengamankan target penerimaan pajak 2016, khususnya berkaitan dengan strategi peningkatan pengawasan terhadap pengusaha kena pajak (PKP) secara kontinyu, termasuk pengawasan di kawasan berikat dan kawasan bebas. Selain itu, pengawasan ini juga menjadi mitigasi risiko terkait restitusi PPN.

Baca Juga: Soal Syarat Ber-NPWP dalam Beleid Baru E-Commerce, Ini Kata DJP

Menurut catatan DDTCNews, pengawasan secara ketat ini tentunya tidak menjadi alasan bagi Ditjen Pajak untuk menahan pemberian hak restitusi, tetapi lebih diarahkan untuk mewaspadai permintaan restitusi oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan pribadi yang berpotensi mengancam penerimaan pajak di tahun ini.

Pada dasarnya, restitusi atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak adalah hak wajib pajak. Artinya, wajib pajak hanya wajib membayar pajak yang seharusnya terutang, sedangkan jika ada kelebihan, negara harus segera mengembalikannya. (Amu)

Baca Juga: Optimalkan Pajak E-Commerce, DJP Tunggu Omnibus Law
Topik : berita pajak, restitusi pajak, penerimaan pajak, PPN, kawasan berikat
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Jum'at, 06 Desember 2019 | 17:55 WIB
PENGHARGAAN
Jum'at, 06 Desember 2019 | 16:46 WIB
SEA GAMES 2019
Jum'at, 06 Desember 2019 | 11:01 WIB
KEBIJAKAN MONETER
Jum'at, 06 Desember 2019 | 09:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
berita pilihan
Selasa, 12 Desember 2017 | 09:17 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 13 Desember 2017 | 09:21 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 03 November 2017 | 09:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 06 November 2017 | 09:19 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 07 November 2017 | 09:36 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 08 November 2017 | 09:18 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 18 Desember 2017 | 09:53 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 19 Desember 2017 | 09:44 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 10 November 2017 | 09:12 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 20 Desember 2017 | 10:04 WIB
BERITA PAJAK HARI INI