Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Dirjen Pajak Imbau Restitusi PPN Diperketat

0
0

JAKARTA, DDTCNews – Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi mengimbau agar Kepala Kanwil dan Kepala KPP di lingkungan Ditjen Pajak secara ketat mengawasi pemberian restitusi PPN di setiap masanya. Imbauan ini tertuang dalam surat Dirjen Pajak Nomor S-69/PJ/2016.

Ken mengatakan, terdapat kondisi-kondisi yang biasanya menjadi penyebab timbulnya restitusi PPN, antara lain terjadi pada PKP yang melakukan ekspor, penyerahan kepada pemungut PPN, serta penyerahan ke kawasan berikat dan kawasan bebas (free trade zone) Batam.

“Jika yang meminta restitusi adalah PKP diluar itu, misalnya PKP perdagangan, maka hal tersebut perlu diwaspadai,” ujar Ken dalam surat tersebut.

Baca Juga: Ketergantungan pada Komoditas Tinggi, Penerimaan Perpajakan Rentan

Ken menegaskan, restitusi yang diminta karena kegiatan ekspor pun masih perlu diyakini bahwa barang yang ekspor memang benar-benar ke luar daerah pabean. Restitusi PPN yang telah dipungut oleh pemungut PPN non bendahara pemerintah, harus dipastikan PPN tersebut sudah disetor tepat waktu.

“Selain itu, PKP yang melakukan penyerahan kepada pengusaha di kawsan berikat ataupun kawasan pelabuhan bebas Batam, harus dipastikan barangnya benar-benar masuk ke kawasan tersebut,” kata Ken.

Pengetatan ini dilakukan sebagai salah satu strategi mengamankan target penerimaan pajak 2016, khususnya berkaitan dengan strategi peningkatan pengawasan terhadap pengusaha kena pajak (PKP) secara kontinyu, termasuk pengawasan di kawasan berikat dan kawasan bebas. Selain itu, pengawasan ini juga menjadi mitigasi risiko terkait restitusi PPN.

Baca Juga: Penerimaan Perpajakan 5 Tahun Terakhir Hanya Tumbuh 7,2%, Kok Bisa?

Menurut catatan DDTCNews, pengawasan secara ketat ini tentunya tidak menjadi alasan bagi Ditjen Pajak untuk menahan pemberian hak restitusi, tetapi lebih diarahkan untuk mewaspadai permintaan restitusi oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan pribadi yang berpotensi mengancam penerimaan pajak di tahun ini.

Pada dasarnya, restitusi atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak adalah hak wajib pajak. Artinya, wajib pajak hanya wajib membayar pajak yang seharusnya terutang, sedangkan jika ada kelebihan, negara harus segera mengembalikannya. (Amu)

Baca Juga: DJP: Ajukan Permintaan Sertifikat Elektronik Sebelum Libur Lebaran

“Jika yang meminta restitusi adalah PKP diluar itu, misalnya PKP perdagangan, maka hal tersebut perlu diwaspadai,” ujar Ken dalam surat tersebut.

Baca Juga: Ketergantungan pada Komoditas Tinggi, Penerimaan Perpajakan Rentan

Ken menegaskan, restitusi yang diminta karena kegiatan ekspor pun masih perlu diyakini bahwa barang yang ekspor memang benar-benar ke luar daerah pabean. Restitusi PPN yang telah dipungut oleh pemungut PPN non bendahara pemerintah, harus dipastikan PPN tersebut sudah disetor tepat waktu.

“Selain itu, PKP yang melakukan penyerahan kepada pengusaha di kawsan berikat ataupun kawasan pelabuhan bebas Batam, harus dipastikan barangnya benar-benar masuk ke kawasan tersebut,” kata Ken.

Pengetatan ini dilakukan sebagai salah satu strategi mengamankan target penerimaan pajak 2016, khususnya berkaitan dengan strategi peningkatan pengawasan terhadap pengusaha kena pajak (PKP) secara kontinyu, termasuk pengawasan di kawasan berikat dan kawasan bebas. Selain itu, pengawasan ini juga menjadi mitigasi risiko terkait restitusi PPN.

Baca Juga: Penerimaan Perpajakan 5 Tahun Terakhir Hanya Tumbuh 7,2%, Kok Bisa?

Menurut catatan DDTCNews, pengawasan secara ketat ini tentunya tidak menjadi alasan bagi Ditjen Pajak untuk menahan pemberian hak restitusi, tetapi lebih diarahkan untuk mewaspadai permintaan restitusi oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan pribadi yang berpotensi mengancam penerimaan pajak di tahun ini.

Pada dasarnya, restitusi atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak adalah hak wajib pajak. Artinya, wajib pajak hanya wajib membayar pajak yang seharusnya terutang, sedangkan jika ada kelebihan, negara harus segera mengembalikannya. (Amu)

Baca Juga: DJP: Ajukan Permintaan Sertifikat Elektronik Sebelum Libur Lebaran
Topik : berita pajak, restitusi pajak, penerimaan pajak, PPN, kawasan berikat
artikel terkait
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Senin, 06 Mei 2019 | 14:30 WIB
PMK 49/2019
Jum'at, 26 Oktober 2018 | 15:43 WIB
PEKAN INKLUSI 2018
berita pilihan
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 13 Maret 2019 | 15:39 WIB
TATA PEMERINTAHAN
Sabtu, 24 September 2016 | 12:03 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Jum'at, 23 Desember 2016 | 10:15 WIB
PENAGIHAN PAJAK
Senin, 29 Oktober 2018 | 09:54 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 09 Januari 2017 | 17:06 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 11 Agustus 2016 | 16:52 WIB
KANWIL DJP YOGYAKARTA
Kamis, 22 September 2016 | 12:01 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 16 Februari 2017 | 09:55 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 21 Maret 2017 | 09:07 WIB
BERITA PAJAK HARI INI