Fokus
Data & Alat
Rabu, 12 Mei 2021 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 -25 MEI 2021
Rabu, 05 Mei 2021 | 14:32 WIB
STATISTIK TARIF PAJAK
Rabu, 05 Mei 2021 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 5 MEI - 11 MEI 2021
Selasa, 04 Mei 2021 | 16:30 WIB
KMK 25/2021
Komunitas
Sabtu, 15 Mei 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Rabu, 12 Mei 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Senin, 10 Mei 2021 | 17:30 WIB
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
Senin, 10 Mei 2021 | 10:18 WIB
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Reportase
Perpajakan.id

Di Depan Para Gubernur, Jokowi Ungkap Alasan Tak Lakukan Lockdown

A+
A-
1
A+
A-
1
Di Depan Para Gubernur, Jokowi Ungkap Alasan Tak Lakukan Lockdown

Presiden Joko Widodo.

JAKARTA, DDTCNews—Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan sejumlah alasan perihal tidak adanya kebijakan pengisolasian wilayah atau lockdown untuk mencegah penyebaran virus corona, saat membuka rapat dengan para gubernur.

Menurut Presiden, karakter Indonesia berbeda dengan negara-negara lain yang melakukan lockdown. Menurutnya kebijakan menjaga jarak aman antarmanusia atau physical distancing lebih sesuai dengan kondisi di Indonesia.

“Ada yang bertanya kenapa kebijakan lockdown tidak kita lakukan? Perlu saya sampaikan setiap negara memiliki karakter, budaya, kedisiplinan, yang berbeda-beda. Untuk itu, kami tidak memilih jalan itu,” katanya dalam konferensi video, Selasa (24/3/2020).

Baca Juga: Pengecualian PPN dan Diskon Angsuran PPh Pasal 25 Jadi Terpopuler

Jokowi mengatakan physical distancing membutuhkan kedisiplinan masyarakat yang dibarengi dengan ketegasan pemerintah. Warga yang diisolasi tak boleh sampai keluar rumah untuk alasan apapun, termasuk berbelanja ke pasar atau membantu tetangga.

Kebijakan physical distancing juga memerlukan dukungan ketua RW atau lurah karena di dalamnya ada konsep pengisolasian terbatas. Jokowi meyakini penularan corona atau Covid-19 akan terhenti jika semua masyarakat disiplin menjaga jarak.

Dalam rapat, Jokowi mengingatkan gubernur dan bupati/walikota untuk segera merealokasi anggaran yang tidak penting untuk penanganan Covid-19. Anggaran yang menjadi prioritas antara lain bidang kesehatan, jaring pengaman sosial, serta insentif pelaku usaha.

Baca Juga: Tingkatkan Pelayanan Pajak dan Kepabeanan, Dua Instansi Ini Dilebur

Presiden menilai penanganan Covid-19 tidak bisa hanya dari pemerintah pusat, tetapi juga dari pemerintah daerah agar efeknya terasa.

Baru-baru ini, Presiden menerbitkan Instruksi Presiden Np. 4/2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Melalui Inpres itu, kementerian/lembaga (K/L) dan pemda mengutamakan alokasi anggaran untuk mempercepat penanganan Covid-19 sesuai protokol penanganan. K/L dan Pemda bisa merevisi anggaran dan mengajukan kepada Menteri Keuangan. (rig)

Baca Juga: Curhat Sri Mulyani saat Mengambil Kebijakan di Tengah Pandemi Covid-19

Topik : efek virus corona, lockdown, presiden jokowi, gubernur, pemerintah daerah, nasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 10 Mei 2021 | 14:12 WIB
PENGADILAN PAJAK
berita pilihan
Minggu, 16 Mei 2021 | 15:01 WIB
THAILAND
Minggu, 16 Mei 2021 | 14:01 WIB
KABUPATEN SRAGEN
Minggu, 16 Mei 2021 | 13:01 WIB
PAJAK KENDARAAN
Minggu, 16 Mei 2021 | 12:01 WIB
PENINDAKAN HUKUM
Minggu, 16 Mei 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 16 Mei 2021 | 10:01 WIB
INSENTIF PAJAK DAERAH
Minggu, 16 Mei 2021 | 09:01 WIB
KOTA DEPOK
Minggu, 16 Mei 2021 | 08:01 WIB
EDUKASI PAJAK
Minggu, 16 Mei 2021 | 07:01 WIB
HASIL AUDIT BPKP
Minggu, 16 Mei 2021 | 06:01 WIB
ROKOK ILEGAL