BERITA TERKINI
Presiden Joko Widodo.
JAKARTA, DDTCNews—Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan sejumlah alasan perihal tidak adanya kebijakan pengisolasian wilayah atau lockdown untuk mencegah penyebaran virus corona, saat membuka rapat dengan para gubernur.
Menurut Presiden, karakter Indonesia berbeda dengan negara-negara lain yang melakukan lockdown. Menurutnya kebijakan menjaga jarak aman antarmanusia atau physical distancing lebih sesuai dengan kondisi di Indonesia.
“Ada yang bertanya kenapa kebijakan lockdown tidak kita lakukan? Perlu saya sampaikan setiap negara memiliki karakter, budaya, kedisiplinan, yang berbeda-beda. Untuk itu, kami tidak memilih jalan itu,” katanya dalam konferensi video, Selasa (24/3/2020).
Jokowi mengatakan physical distancing membutuhkan kedisiplinan masyarakat yang dibarengi dengan ketegasan pemerintah. Warga yang diisolasi tak boleh sampai keluar rumah untuk alasan apapun, termasuk berbelanja ke pasar atau membantu tetangga.
Kebijakan physical distancing juga memerlukan dukungan ketua RW atau lurah karena di dalamnya ada konsep pengisolasian terbatas. Jokowi meyakini penularan corona atau Covid-19 akan terhenti jika semua masyarakat disiplin menjaga jarak.
Dalam rapat, Jokowi mengingatkan gubernur dan bupati/walikota untuk segera merealokasi anggaran yang tidak penting untuk penanganan Covid-19. Anggaran yang menjadi prioritas antara lain bidang kesehatan, jaring pengaman sosial, serta insentif pelaku usaha.
Presiden menilai penanganan Covid-19 tidak bisa hanya dari pemerintah pusat, tetapi juga dari pemerintah daerah agar efeknya terasa.
Baru-baru ini, Presiden menerbitkan Instruksi Presiden Np. 4/2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19.
Melalui Inpres itu, kementerian/lembaga (K/L) dan pemda mengutamakan alokasi anggaran untuk mempercepat penanganan Covid-19 sesuai protokol penanganan. K/L dan Pemda bisa merevisi anggaran dan mengajukan kepada Menteri Keuangan. (rig)
