Berita
Senin, 02 Agustus 2021 | 20:20 WIB
AMERIKA SERIKAT
Senin, 02 Agustus 2021 | 19:57 WIB
KANWIL DJP JAKARTA SELATAN II
Senin, 02 Agustus 2021 | 19:32 WIB
PENANGANAN PANDEMI
Senin, 02 Agustus 2021 | 19:00 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG
Fokus
Data & Alat
Senin, 02 Agustus 2021 | 17:00 WIB
KMK 43/2021
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Dapat 6 Rekomendasi dari Panja Penerimaan Negara, Ini Kata Sri Mulyani

A+
A-
1
A+
A-
1
Dapat 6 Rekomendasi dari Panja Penerimaan Negara, Ini Kata Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Selasa (8/6/2021).

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerima 6 rekomendasi Panja Penerimaan Negara Komisi XI dalam pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2022.

Sri Mulyani mengatakan perekonomian 2022 diprediksi masih dalam kondisi yang dinamis. Namun, lanjutnya, pemerintah akan menetapkan estimasi target penerimaan secara hati-hati dengan melakukan berbagai upaya optimalisasi.

"Kami menerima, termasuk tadi yang disampaikan menggunakan data tax amnesty, mengoptimalkan penerimaan dari digital economy, dan perluasan basis cukai," katanya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Selasa (8/6/2021).

Baca Juga: Penuhi Kebutuhan Hakim Agung Khusus Pajak, KY Siapkan Dua Solusi

Sri Mulyani berharap target rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB yang tertuang dalam KEM-PPKF 2022 dapat tercapai seiring dengan upaya optimalisasi penerimaan, baik dari pajak, bea, dan cukai, serta PNBP.

Menkeu juga menegaskan hasil rapat Panja akan menjadi rambu-rambu bagi pemerintah dalam menyusun RUU APBN 2022 secara akurat. Pemerintah akan mengupayakan pemulihan ekonomi dan menyehatkan defisit APBN.

"Kami mencari keseimbangan di antara dua ini," ujarnya.

Baca Juga: Bakal Timbulkan Pajak Berganda, Ratusan Perusahaan Ajukan Keberatan

Panja telah memberikan 6 rekomendasi kepada pemerintah di antaranya seperti meningkatkan setoran perpajakan dari perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) dan merumuskan objek cukai baru yang bisa dikenakan dengan tetap memperhatikan UU Cukai.

Selain itu, Panja juga meminta pemerintah memaksimalkan data dari program pengampunan pajak (tax amnesty) pada 2016 dan informasi keuangan untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Pada 2022, pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan senilai Rp1.499,3 triliun—Rp1.528,7 triliun, naik 4—6% dari target penerimaan perpajakan tahun ini. Target penerimaan perpajakan pada 2022 tersebut akan berkisar 8,37—8,42% terhadap PDB.

Baca Juga: Perluasan Cakupan OECD Pilar 1 Berdampak Terhadap PTE? Ini Kata DJP

Sementara itu, kebutuhan belanja negara dipatok pada kisaran Rp2.631,8 triliun—Rp2.775,3 triliun, sehingga defisit APBN 2022 tetap berada di kisaran Rp807 triliun—Rp881,3 triliun, atau 4,51—4,85% terhadap PDB. (rig)

Topik : menkeu sri mulyani, KEM-PPKF 2022, penerimaan pajak, panja penerimaan negara, DPR, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Daffa Abyan

Rabu, 09 Juni 2021 | 20:38 WIB
Program TA 2 sebenarnya dapat menjadi turning point untuk memaksimalkan penerimaan pajak untuk kedepannya terkait underground economy yang sampaai saat ini belum memiliki kepastian hukum yang jelas
1

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 30 Juli 2021 | 18:07 WIB
DDTC TAX AUDIT & TAX DISPUTE WEBINAR SERIES

Solusi Bila Data Pembanding Transfer Pricing Saat Pandemi Kurang

Jum'at, 30 Juli 2021 | 18:00 WIB
KANWIL DJP JAWA TIMUR I

Aplikasi Buat Mekanisme Kerja DJP dalam Awasi WP Makin Sempurna

Jum'at, 30 Juli 2021 | 17:29 WIB
PROYEK STRATEGIS NASIONAL

LMAN Salurkan Pendanaan Lahan Proyek Strategis Nasional Rp13,4 Triliun

Jum'at, 30 Juli 2021 | 16:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Wow, Potensi Setoran Pajak dari Cryptocurrency Capai Rp404 Triliun

berita pilihan

Senin, 02 Agustus 2021 | 20:39 WIB
DDTC NEWSLETTER

BKP Strategis yang Tidak Dipungut PPN, Download Aturannya di Sini

Senin, 02 Agustus 2021 | 20:20 WIB
AMERIKA SERIKAT

SPT Pajak Donald Trump Bakal Dibuka

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:57 WIB
KANWIL DJP JAKARTA SELATAN II

Kantor Baru KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Diresmikan

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:32 WIB
PENANGANAN PANDEMI

PPKM Level 4 Diperpanjang Hingga 9 Agustus 2021, Ini Penjelasan Jokowi

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:00 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Penuhi Kebutuhan Hakim Agung Khusus Pajak, KY Siapkan Dua Solusi

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:35 WIB
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Hanya Bulan Ini, Pemutihan Denda Pajak Digelar

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:30 WIB
KOREA SELATAN

Bakal Timbulkan Pajak Berganda, Ratusan Perusahaan Ajukan Keberatan

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:17 WIB
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Lantik Inspektur Jenderal yang Baru, Sri Mulyani Minta Ini

Senin, 02 Agustus 2021 | 17:50 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Ini Penyebab Para Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak Tak Lolos Seleksi

Senin, 02 Agustus 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Perluasan Cakupan OECD Pilar 1 Berdampak Terhadap PTE? Ini Kata DJP