Fokus
Literasi
Senin, 27 Juni 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 27 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 29 Juni 2022 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI - 5 JULI 2022
Selasa, 28 Juni 2022 | 19:00 WIB
STATISTIK CUKAI DUNIA
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Dana Pemda di Bank Tembus Rp157 Triliun, Sri Mulyani Bilang Begini

A+
A-
0
A+
A-
0
Dana Pemda di Bank Tembus Rp157 Triliun, Sri Mulyani Bilang Begini

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/POOL/rwa.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali menyoroti data dana simpanan pemerintah daerah (pemda) di perbankan yang mencapai Rp157,97 triliun pada akhir Januari 2022.

Sri Mulyani mengatakan pemda perlu mengurangi dana simpanan di bank dan membelanjakannya guna mendorong pemulihan ekonomi daerah. Adapun dana simpanan tersebut tercatat naik 18% dari periode yang sama tahun lalu.

"Dibandingkan dengan tahun lalu yang Rp133,5 triliun, ini kenaikan yang cukup signifikan," katanya dikutip pada Kamis (24/2/2022).

Baca Juga: Thailand Bakal Bebaskan Pajak Impor Kursi Mobil Anak, Ini Alasannya

Sri Mulyani menjelaskan pemda memang kerap menempatkan dana di bank sebagai cadangan untuk memenuhi kebutuhan belanja operasional daerah. Meski demikian, besaran dana simpanan juga harus memperhatikan kebutuhan belanja operasional dalam periode waktu tertentu.

Dia mencatat beberapa daerah diketahui memiliki dana di bank yang lebih rendah dari kebutuhan belanja operasional hingga 3 bulan ke depan. Misal, Jawa Timur yang mengalami kekurangan hingga Rp12,59 triliun.

Di sisi lain, lanjut menkeu, terdapat pula daerah yang memiliki dana di bank melebihi kebutuhan belanja operasional dalam 3 bulan. Misal, Aceh yang melebihi dana Rp297,03 miliar dan Kalimantan Timur sejumlah Rp188,38 miliar.

Baca Juga: DJP & Bank BUMN Teken Perjanjian Soal Interoperabilitas Data dan KSWP

"Ini berarti mereka miliki dana yang terlalu besar, yang seharusnya bisa dipakai untuk memulihkan ekonomi di daerah," ujarnya.

Sri Mulyani lantas meminta pemda melakukan percepatan belanja untuk pelayanan publik di daerah. Menurutnya, langkah optimalisasi tersebut di antaranya dapat dilakukan melalui percepatan proses pengadaan barang/jasa dan realisasi pembayarannya. (rig)

Baca Juga: PMK Baru! Kemenkeu Revisi Peraturan Pemungutan Bea Keluar
Topik : menkeu sri mulyani, dana simpanan, pemda, perbankan, belanja daerah, ekonomi, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 26 Juni 2022 | 10:00 WIB
HUNGARIA

Parlemen Hungaria Tolak Ketentuan Perpajakan dalam Pilar 2 OECD

Minggu, 26 Juni 2022 | 08:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP: Harta yang Belum Dibaliknamakan Tetap Perlu Diungkap dalam PPS

berita pilihan

Rabu, 29 Juni 2022 | 12:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

PPATK Selesaikan Analisis Pidana Pencucian Uang, Kasus Pajak Dominan

Rabu, 29 Juni 2022 | 12:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Contoh Pemberian Hibah Antar-Perusahaan yang Dikenai Pajak Penghasilan

Rabu, 29 Juni 2022 | 11:39 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

CHA TUN Pajak: Pengadilan Pajak Independen Meski di Bawah Kemenkeu

Rabu, 29 Juni 2022 | 11:01 WIB
DATA PPS HARI INI

PPS Sisa Sehari! Harta yang Diungkap Wajib Pajak Capai Rp452,9 Triliun

Rabu, 29 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Ajak Masyarakat Ungkap Harta, Denny Cagur: Mumpung Ada PPS

Rabu, 29 Juni 2022 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP & Bank BUMN Teken Perjanjian Soal Interoperabilitas Data dan KSWP

Rabu, 29 Juni 2022 | 10:00 WIB
PMK 106/2022

PMK Baru! Kemenkeu Revisi Peraturan Pemungutan Bea Keluar

Rabu, 29 Juni 2022 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Beli Pertalite Pakai QR Code, Uji Coba di 4 Wilayah Jawa Barat Ini

Rabu, 29 Juni 2022 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI - 5 JULI 2022

Rupiah Kembali Melemah Terhadap Dolar AS dan Mayoritas Negara Mitra