Fokus
Data & Alat
Selasa, 24 Mei 2022 | 20:00 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Dampak Corona, Pembiayaan Utang Pemerintah Naik Empat Kali Lipat

A+
A-
1
A+
A-
1
Dampak Corona, Pembiayaan Utang Pemerintah Naik Empat Kali Lipat

Ilustrasi. (foto: getty)

JAKARTA, DDTCNews—Pemerintah mematok target total pembiayaan utang pemerintah tahun ini mencapai Rp1.440 triliun atau naik empat kali lipat dari target yang dipatok pada APBN 2020 sebesar Rp352 triliun.

Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI secara virtual. Menurutnya pembiayaan yang besar tersebut untuk mendanai defisit anggaran yang melebar karena pandemi virus Corona, termasuk membayar utang jatuh tempo.

“Ini pembiayaan yang kami rencanakan akibat defisit meningkat,” katanya, Senin (4/5/2020).

Baca Juga: Permudah Pegawai Lapor Harta Kekayaan, Dua Aplikasi Ini Diintegrasikan

Kebutuhan pembiayaan utang itu akan digunakan untuk membiayai defisit APBN senilai Rp853 triliun, investasi termasuk program pemulihan ekonomi nasional Rp154 triliun, dan utang jatuh tempo sebesar Rp433 triliun.

Sumber pembiayaan, lanjut Menkeu, akan berasal dari pinjaman sebesar Rp151 triliun dan surat berharga negara (SBN) sebesar Rp1.289 triliun. Dia juga memastikan penerbitan SBN akan dilakukan secara hati-hati, terutama dari imbal hasil.

Untuk diketahui, imbal hasil surat utang pemerintah saat masa pandemi Corona cenderung tinggi. Di AS, imbal hasil surat utang pemerintah kini mencapai 8% dari biasanya di kisaran 5,5%.

Baca Juga: Aset Eks BLBI Rp492 Miliar Dihibahkan, Sri Mulyani: Supaya Berguna

“[Pandemi virus Corona] ini juga yang menyebabkan tekanan luar biasa kepada seluruh SBN, saham dan SUN,” ujarnya.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi penerbitan SBN hingga Maret 2020 sudah mencapai Rp221,4 triliun, sehingga sisa SBN yang akan diterbitkan hingga akhir tahun 2020 mencapai Rp856,8 triliun.

Penerbitan SBN akan dilakukan melalui lelang di pasar domestik, penerbitan SBN ritel, penjualan surat utang secara bilateral atau private placement, serta penerbitan SBN valuta asing (valas).

Baca Juga: Bertemu Pengusaha, Sri Mulyani Promosikan Supertax Deduction

Rencananya, penerbitan SBN, baik SUN maupun SBSN, dilakukan setiap dua bulan dengan rata-rata senilai Rp35 triliun-Rp45 triliun. Nilai itu jauh lebih besar dibandingkan dengan rata-ratan penerbitan SBN pada 2019 sekitar Rp22 triliun.

“Jika target lelang tidak tercapai, Bank Indonesia akan berfungsi sebagai pembeli last resort,” tuturnya.

Per Maret 2020, utang pemerintah tercatat senilai Rp5.192,56 triliun atau 32,12% terhadap PDB. Utang pemerintah tersebut terdiri dari penerbitan SBN sebesar Rp4.292,73 triliun dan pinjaman Rp899,83 triliun. (rig)

Baca Juga: Punya Kontribusi Luar Biasa, Sri Mulyani Dapat Penghargaan dari IFF

Topik : efek virus corona, pembiayaan utang pemerintah, posisi utang pemerintah, menteri keuangan sri mulyan

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 17 Agustus 2021 | 12:00 WIB
RAPBN 2021 DAN NOTA KEUANGAN

Belanja Pemerintah Bakal Direm Mulai Tahun Depan, Ini Kata Sri Mulyani

Senin, 16 Agustus 2021 | 19:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Biayai Defisit APBN, Bank Indonesia Masih Akan Beli SBN pada 2022

Kamis, 22 Juli 2021 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Subsidi Gaji Disiapkan, Sri Mulyani Bakal Alokasikan Rp8,8 Triliun

berita pilihan

Jum'at, 27 Mei 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tanda Pengenal Wajib Pajak Pakai NIK, NPWP Bakal Dihapus Bertahap

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:54 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPN Perbedaan Waktu Pengakuan Transaksi Pembelian

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Omzet Rp500 Juta Tak Kena Pajak, DJP: Bukan untuk UMKM WP Badan

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Surat Tanggapan dalam Proses Gugatan Pajak?

Jum'at, 27 Mei 2022 | 16:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Sudah Ikut PPS, Gubernur Ajak Warganya Juga Ungkapkan Hartanya

Jum'at, 27 Mei 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Leburkan Kegiatan Pemeriksaan & Pengawasan, Ternyata Ini Tujuannya

Jum'at, 27 Mei 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK

Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak di e-Faktur 3.2

Jum'at, 27 Mei 2022 | 14:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Restitusi Pajak Diprediksi Meningkat, DJP: Berkat Tingginya Impor