Review
Kamis, 21 Oktober 2021 | 07:00 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Fokus
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Daftar 133 Negara yang Sepakati Proposal Pajak Digitalisasi Ekonomi

A+
A-
2
A+
A-
2
Daftar 133 Negara yang Sepakati Proposal Pajak Digitalisasi Ekonomi

Ilustrasi.

PARIS, DDTCNews – Sebanyak 133 negara anggota OECD/G-20 Inclusive Framework sudah menyepakati proposal yang diusung sebagai solusi atas tantangan pajak akibat digitalisasi ekonomi.

Negara yang belum lama ini bergabung adalah Barbados. Pada 1 Juli 2021, Barbados akhirnya ikut bergabung dengan 132 negara lain yang telah lebih dahulu menyepakati proposal 2 pilar yang diusung Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

“Barbados telah bergabung dalam rencana dua pilar untuk mereformasi aturan perpajakan internasional dan memastikan bahwa perusahaan multinasional membayar pajaknya secara adil di mana saja mereka beroperasi,” tulis OECD dalam laman resminya, dikutip pada Selasa (24/8/2021).

Baca Juga: Soal Solusi 2 Pilar Atas Digitalisasi Ekonomi, Ini Kata Dirjen Pajak

Dalam Pilar 1: Unified Approach sebanyak 20%-30% kelebihan laba di atas 10% dari penghasilan (residual profit) perusahaan multinasional akan diberikan kepada yurisdiksi pasar dengan suatu formula alokasi. Kebijakan bersifat wajib untuk seluruh anggota.

Sementara Pilar 2: Global Anti-Base Erosion yang memuat skema pajak minimum global 15% bersifat common approach (tidak wajib). Namun, kebijakan tetap berlaku ketika negara lain yang berkaitan dengan bisnis perusahaan multinasional mengimplementasikannya. Simak Kamus ‘Apa Itu Pilar 1 dan Pilar 2 Proposal Pajak OECD?’.

Adapun 6 negara yang belum ikut bergabung dalam kesepakatan rencana dua pilar untuk menghadapi tantangan digitalisasi ekonomi ini adalah Estonia, Hungaria, Irlandia, Kenya, Nigeria, dan Sri Lanka. Simak pula artikel ‘6 Negara Belum Sepakat, Bagaimana Nasib Reformasi Pajak 2 Pilar?’.

Baca Juga: Pilar 1 Tercapai, 5 Negara Masih Boleh Kenakan Pajak Digital Sendiri

Berikut ini daftar 133 negara atau yurisdiksi yang sudah menyetujui proposal 2 pilar tersebut. (Penulisan negara atau yurisdiksi sesuai dengan daftar nama yang disampaikan pada laman resmi OECD, tidak dialihbahasakan)


Indonesia, sebagai salah satu negara yang tergabung dalam G20, juga sudah menyepakati proposal tersebut. Elemen kerangka kerja yang tersisa, termasuk rencana implementasi, akan finalisasi pada Oktober 2021. Simak Fokus ‘Selangkah Lagi Mencapai Konsensus Global Pajak Digital’. (vallen/kaw)

Baca Juga: Irlandia Sepakati Konsensus Global, Akankah Google Cs Betah?

Topik : digitalisasi ekonomi, konsensus global, pajak digital, ekonomi digital, OECD, BEPS

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Daffa Abyan

Kamis, 26 Agustus 2021 | 10:57 WIB
Semakin cepat konsensus pajak digital diterapkan dan disepakati dapat memberikan kepastian hukum dan revenue productivity sehingga basis yang jelas dalam mengenakan pajak
1

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 14 Oktober 2021 | 16:30 WIB
PRANCIS

Rencana Aksi BEPS Tak Mudah bagi Negara Berkembang, Ini Alasannya

Kamis, 14 Oktober 2021 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Desain Insentif Pajak Bakal Terdampak Pilar 2 OECD, Ini Penjelasan BKF

Kamis, 14 Oktober 2021 | 15:00 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Konsensus Pajak Global Selangkah Lagi, Dunia Tunggu Sikap Pakistan

Kamis, 14 Oktober 2021 | 13:30 WIB
EKONOMI DIGITAL

e-Commerce Bakal Kuasai Ekonomi Digital Indonesia, Sumbang Rp1.908 T

berita pilihan

Senin, 25 Oktober 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Mengajukan Pengukuhan PKP Bagi Pengusaha Kecil

Senin, 25 Oktober 2021 | 14:55 WIB
DIGITALISASI EKONOMI

Soal Solusi 2 Pilar Atas Digitalisasi Ekonomi, Ini Kata Dirjen Pajak

Senin, 25 Oktober 2021 | 14:15 WIB
AGENDA PAJAK

Ada Kuliah Umum Soal Pajak Syariah, Tertarik?

Senin, 25 Oktober 2021 | 14:00 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Pilar 1 Tercapai, 5 Negara Masih Boleh Kenakan Pajak Digital Sendiri

Senin, 25 Oktober 2021 | 13:47 WIB
APBN KITA

Soal Kenaikan Tarif Cukai Rokok 2022, Begini Penjelasan Pemerintah

Senin, 25 Oktober 2021 | 13:30 WIB
FILIPINA

Kegiatan Ekonomi Membaik, Setoran 'Pajak Dosa' Meningkat 19%

Senin, 25 Oktober 2021 | 13:22 WIB
UU HPP

Soal UU HPP, Dirjen Pajak: Pemerintah Lakukan Persiapan

Senin, 25 Oktober 2021 | 13:17 WIB
APBN KITA

Penerimaan PPh OP Masih Minus 0,3%, Begini Penjelasan Dirjen Pajak