KEBIJAKAN PEMERINTAH

Cegah Pencucian Uang Berkedok Investasi, Bappebti Akses Data Penduduk

Redaksi DDTCNews | Sabtu, 24 Desember 2022 | 12:00 WIB
Cegah Pencucian Uang Berkedok Investasi, Bappebti Akses Data Penduduk

Petugas melakukan perekaman data biometrik mata saat pembuatan KTP elektronik bagi siswa di SMK Negeri 2 Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (3/11/2022). ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/wsj.

JAKARTA, DDTCNews - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) meneken kerja sama dengan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri.

Melalui kerja sama tersebut, Bappebti bisa memanfaatkan data kependudukan untuk melakukan pengawasan di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas.

"Hal ini sudah diatur melalui Permendagri 102/2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan," kata Plt Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko, Sabtu (24/12/2022).

Baca Juga:
Beri Insentif Pajak di IKN, Dua Peraturan Ini Bakal Terbit Berbarengan

Perjanjian kerja sama membuka ruang bagi Bappebti untuk mengakses nomor induk kependudukan, data kependudukan, dan kartu tanda penduduk elektronik dalam lingkup tugas Bappebti.

Kerja sama yang diteken ikut mengatur secara mendetail tentang layanan perizinan dan pengawasan terhadap pelaku usaha yang berada di bawah naungan Bappebti. Perjanjian ini juga mencakup pengawasan proses penerimaan nasabah dan/atau pelanggan oleh pelaku usaha yang berada di bawah naungan Bappebti.

"Hal ini bertujuan mencegah penyimpangan, seperti pencucian uang," kata Didid.

Baca Juga:
Insentif Pajak IKN, PMK dan Aturan Kepala OIKN Ditarget Terbit Bersama

Didid menambahkan kemajuan teknologi perlu dimanfaatkan untuk menjalankan fungsi pengawasan, baik yang bersifat operasional atau teknis. Tak cuma Bappebti, setiap pelaku usaha nantinya wajib memiliki dokumen perjanjian dengan Ditjen Dukcapil dalam rangka hak akses dan pemanfaatan data kependudukan.

"Melalui perjanjian ini, diharapkan data kependudukan bisa menunjang perkembangan layanan bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas," kata Didid.

Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh menambahkan data kependudukan nantinya bisa dimanfaatkan Bappebti untuk melakukan verifikasi. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 03 Desember 2023 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Beri Insentif Pajak di IKN, Dua Peraturan Ini Bakal Terbit Berbarengan

Sabtu, 02 Desember 2023 | 17:00 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Insentif Pajak IKN, PMK dan Aturan Kepala OIKN Ditarget Terbit Bersama

Jumat, 01 Desember 2023 | 15:45 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

PMK Insentif Pajak IKN Masih Proses Finalisasi

Minggu, 26 November 2023 | 09:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Penumpang Bawa Rp 100 Juta Keluar atau Masuk RI, DJBC: Wajib Lapor

BERITA PILIHAN
Selasa, 05 Desember 2023 | 09:31 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Sistem Inti Administrasi Pajak Baru, DJP Bakal Sediakan Fitur Deposit

Selasa, 05 Desember 2023 | 09:00 WIB LAYANAN KEPABEANAN

Beri Asistensi, DJBC Sebut Kinerja Ekspor-Impor UMKM Terus Tumbuh

Senin, 04 Desember 2023 | 18:17 WIB ADMINISTRASI KEPABEANAN

Daftar IMEI untuk HP Bisa Diwakilkan, Sertakan Dokumen Kedatangan

Senin, 04 Desember 2023 | 17:00 WIB LAYANAN KEPABEANAN

Data Sudah Terkirim ke CEIR, DJBC Pastikan IMEI Terdaftar Permanen

Senin, 04 Desember 2023 | 16:59 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPN atas Jasa Keagenan Pelayaran Internasional

Senin, 04 Desember 2023 | 16:36 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan PPN DTP Rumah dengan Harga Sampai Rp5 Miliar, Download di Sini!

Senin, 04 Desember 2023 | 16:30 WIB KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Vehicle Declaration dalam Kegiatan Ekspor-Impor?

Senin, 04 Desember 2023 | 16:15 WIB AGENDA KAMPUS

PSHK dan STH Indonesia Jentera Gelar Diskusi Soal Peninjauan Kembali

Senin, 04 Desember 2023 | 16:09 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tak Cuma untuk Layanan Pajak, Ini Pentingnya Validasi NPWP 16 Digit

Senin, 04 Desember 2023 | 16:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

NPWP Jadi Nonefektif karena Pendapatan di Bawah PTKP, DJP Jelaskan Ini