TIPS NPWP

Cara Mudah Menonaktifkan NPWP

Ringkang Gumiwang | Senin, 10 Februari 2020 | 15:51 WIB
Cara Mudah Menonaktifkan NPWP

“Di dunia ini, hanya dua yang tidak bisa Anda hindari, yaitu pajak dan kematian. Jadi, kenapa Anda takut?”

BEGITULAH pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, setengah mengutip pernyataan Bapak Bangsa Amerika Serikat Benjamin Franklin. Tidak bisa dimungkiri, pajak memang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Mulai dari baju yang kita pakai, kendaraan, hingga gaji, semuanya kena pajak.

Namun, kewajiban warga negara tentu tidak hanya soal membayar pajak. Warga—terutama yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)—juga wajib melaporkan pajak atau surat pemberitahuan (SPT) tahunannya secara berkala.

Baca Juga:
Pesan Veranda Eks JKT48 ke Penggemar: Jangan Telat Lapor SPT Tahunan

Mengingat sifatnya yang wajib, wajib pajak orang pribadi yang tidak melaporkan SPT akan dikenakan sanksi denda. Nilai dendanya lumayan, yakni Rp100.000 per tahun pajak atau setara dengan 3-4 gelas bubble tea atau Boba yang Anda beli di pinggir jalan.

Meski demikian, negara, dalam hal ini Ditjen Pajak, juga membuka pintu bagi warga negara yang tidak ingin lagi dibebani kewajiban lapor pajak tersebut. Salah satu caranya adalah dengan menonaktifkan NPWP atau menjadi wajib pajak non-efektif (NE).

Menonaktifkan NPWP ini berbeda dengan menghapuskan NPWP. Jika menonaktifkan, NPWP bisa aktif kembali dengan NPWP lama. Ibaratnya, NPWP mati suri atau sementara. Namun, jika menghapuskan NPWP, NPWP akan mati permanen, sehingga untuk aktif kembali NPWP harus dibuat lagi.

Baca Juga:
Lupa Password File Pdf pada EFIN yang Dikirim DJP, Harus Bagaimana?

Menurut ketentuan, wajib pajak NE adalah status saat wajib pajak dikecualikan dari pengawasan administrasi rutin dan kewajiban lapor SPT. Artinya, wajib pajak yang biasanya kena pajak penghasilan tidak perlu lagi melaporkan SPT.

Penetapan wajib pajak sebagai wajib pajak NE dapat dilakukan berdasarkan permohonan wajib pajak atau secara jabatan oleh Ditjen Pajak (DJP). Penetapan status tersebut hanya bisa dilakukan Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Tentu, tidak semua wajib pajak bisa menonaktifkan NPWP.

Ada empat kondisi yang bisa membuat DJP memperbolehkan wajib pajak untuk menjadi wajib pajak NE. Pertama, wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, tetapi secara nyata tidak lagi menjalankan kegiatan usaha atau tidak lagi melakukan pekerjaan bebas

Baca Juga:
DJP Jaksel II Buka Pojok Pajak di Inacraft dan Pusat Perbelanjaan

Kedua, wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha/pekerjaan bebas dan penghasilannya di bawah penghasilan tidak kena pajak. Ketiga, wajib pajak orang pribadi yang tinggal atau di luar negeri lebih dari 183 hari dalam 12 bulan dan tidak bermaksud meninggalkan Indonesia selamanya.

Keempat, wajib pajak yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif, tetapi belum dilakukan penghapusan NPWP, di antaranya seperti wajib pajak perempuan kawin yang ikut ke dalam NPWP suami.

Selain empat itu, masih ada lagi, yakni wajib pajak yang tidak lagi membayar pajak, wajib pajak yang tidak diketahui atau ditemukan lagi alamatnya, atau orang pribadi yang memiliki NPWP tapi sebagai anggota tanggungan dengan kode cabang 001, 999, 998 dan seterusnya.

Baca Juga:
Ajukan Lupa EFIN Lewat Email Tapi Balasannya Lama? DJP Jelaskan Ini

Prosedur
LANTAS, bagaimana prosedur yang harus dilalui untuk menjadi wajib pajak NE? Pertama, Anda harus mengisi formulir permohonan penetapan wajib pajak non efektif, baik melalui aplikasi e-registration di laman www.pajak.go.id atau mengisi secara langsung di KPP.

Kedua, Anda juga menyiapkan dokumen yang dipersyaratkan, yakni yang menunjukkan wajib pajak memenuhi kriteria sebagai wajib pajak NE. Batas waktu penyertaan berkas atau dokumen adalah 14 hari. Jika seluruh berkas diterima lengkap, KPP akan menerbitkan bukti penerimaan secara elektronik.

Setelah itu, KPP akan melakukan penelitian administrasi perpajakan. Apabila permohonan disetujui, KPP akan menyampaikan pemberitahuan ke wajib pajak bersangkutan. Setelah itu, Kantor Pusat DJP akan memberikan kode ‘NE’ pada profil atau data wajib pajak bersangkutan.

Untuk diingat, wajib pajak NE juga bisa kembali mengaktifkan NPWP dengan mengajukan permohonan ke KPP, termasuk melampirkan data yang menunjukkan wajib pajak bersangkutan tidak lagi masuk kriteria wajib pajak NE. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

01 April 2020 | 01:05 WIB

saya istri yang memiliki npwp tetapi suami tidak. tahun 2019 saya masih lapor spt secara online. tetapi karena di tahun 2019 saya tidak bekerja lagi mulai januari, apakah saya bisa mengajukan npwp non efektif di bulan April 2020 ini? tolong dibantu info dan terima kasih #MariBicara

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 01 Maret 2024 | 13:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Lupa Password File Pdf pada EFIN yang Dikirim DJP, Harus Bagaimana?

Kamis, 29 Februari 2024 | 18:30 WIB KANWIL DJP JAKARTA SELATAN II

DJP Jaksel II Buka Pojok Pajak di Inacraft dan Pusat Perbelanjaan

Kamis, 29 Februari 2024 | 14:00 WIB LAYANAN PAJAK

Ajukan Lupa EFIN Lewat Email Tapi Balasannya Lama? DJP Jelaskan Ini

BERITA PILIHAN
Sabtu, 02 Maret 2024 | 15:00 WIB BEA CUKAI TEGAL

Bawa Rokok Ilegal, Truk Terobos Exit Tol dan Tersangkut di Terowongan

Sabtu, 02 Maret 2024 | 14:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Muncul Eror ETAX-40001 di e-Faktur, Bisa Coba Ganti Koneksi Internet

Sabtu, 02 Maret 2024 | 13:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Perubahan Struktur Penerimaan Perpajakan RI pada Awal Reformasi Pajak

Sabtu, 02 Maret 2024 | 12:30 WIB KABUPATEN MOJOKERTO

Catat! Rumah Makan di Daerah Ini Bakal Dipasangi Alat Pencatat Pajak

Sabtu, 02 Maret 2024 | 10:30 WIB KINERJA PERDAGANGAN

Pemerintah Waspadai Surplus Neraca Perdagangan yang Terus Mengecil

Sabtu, 02 Maret 2024 | 10:15 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

UMKM Tak Bisa Lagi Pakai PPh Final 0,5 Persen, Masih Ada Insentif Lain

Sabtu, 02 Maret 2024 | 10:00 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

ASN Pindah ke IKN, 47 Tower Rumah Susun Disiapkan

Sabtu, 02 Maret 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Indonesia Dorong AS Otorisasi Pembaharuan Fasilitas GSP