TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftar Reklame Baru di DKI Jakarta Secara Online

Redaksi DDTCNews | Senin, 10 Januari 2022 | 16:00 WIB
Cara Daftar Reklame Baru di DKI Jakarta Secara Online

GUNA memperkenalkan suatu produk atau jasa, perusahaan dapat menggunakan berbagai media atau sarana. Salah satu media yang sering kali menjadi pilihan untuk mengenalkan produk atau jasa yang ditawarkan adalah papan reklame.

Untuk menyelenggarakan jasa reklame, tentunya terdapat kewajiban yang harus dipenuhi di antaranya izin dengan persyaratan konstruksi reklame yang harus sesuai standar. Selain itu, pendiri reklame juga harus mendaftarkan diri untuk pajak reklame tersebut.

Pendaftaran pajak reklame di DKI Jakarta terbagi atas dua bagian yaitu pendaftaran pajak reklame baru atau reklame perpanjangan atau daftar ulang. Nah, DDTCNews kali ini akan menjelaskan mengenai cara daftar pajak reklame baru di DKI Jakarta secara daring.

Baca Juga:
Digitalisasi Sistem Pajak, Filipina Minta Dukungan World Bank dan ADB

Mula-mula, siapkan terlebih beberapa dokumen persyaratan. Untuk diperhatikan, terdapat perbedaan syarat dokumen antara reklame papan dan sejenisnya dengan panjang kurang dari 6 meter dan reklame papan dan sejenisnya dengan panjang lebih dari 6 meter hingga 24 meter.

Untuk reklame dengan panjang kurang dari 6 meter dokumen, dokumen yang perlu disiapkan di antaranya: gambar desain produk/pesan reklame yang disajikan, fotokopi identitas diri (KTP/SIM) atau yang dikuasakan, gambar/peta lokasi penempatan titik reklame.

Selanjutnya, surat kuasa bermaterai (apabila dikuasakan/diwakilkan), surat pernyataan reklame belum terpasang (bermaterai), surat pernyataan tidak keberatan reklame dipasang dari pemilik lokasi tempat reklame dipasang, dan fotokopi pajak bumi dan bangunan (PBB).

Baca Juga:
Cara Buat Kode Billing atas Pemotongan PPh Final UMKM

Untuk reklame dengan panjang lebih dari 6 meter sampai 24 meter, dokumen yang perlu disiapkan di antaranya foto terbaru rencana lokasi penempatan reklame, gambar desain produk/pesan reklame yang akan disajikan, fotokopi identitas diri (KTP/SIM) atau yang dikuasakan, gambar/peta lokasi penempatan titik reklame.

Dokumen lain yang perlu dipersiapkan yaitu kelayakan konstruksi reklame, surat pernyataan reklame belum terpasang (bermaterai), surat pernyataan tidak keberatan reklame dipasang dari pemilik lokasi pemasangan, fotokopi pajak bumi dan bangunan (PBB).

Apabila semua dokumen-dokumen tersebut telah dilengkapi, Anda dapat mulai mendaftarkan pajak reklame secara daring. Silakan kunjungi pajakonline.jakarta.go.id. Apabila Anda belum memiliki akun, pilih Daftar untuk melakukan proses pendaftaran akun.

Baca Juga:
Jelang Implementasi Coretax, DJP Bakal Uji Coba dengan Beberapa WP

Setelah berhasil masuk, pilih menu Pelayanan. Lalu, akan tampil halaman berupa formulir pertanyaan yang perlu diisikan sesuai dengan kartu identitas anda, yaitu sesuai dengan yang tertera dalam KTP atau NPWP pemilik reklame.

Selanjutnya, isi data Objek Pajak, terkait alamat reklame berada. Pada pertanyaan Jenis Pajak, pilih Pajak Reklame. Pada pertanyaan Jenis Pelayanan, isi dengan Pendaftaran Objek Pajak Baru. Lalu pada Sub Pelayanan, pilih salah satu Reklame Papan/Billboard/Videotron dan lainnya sesuai jenis reklame anda.

Apabila semua pertanyaan telah terisi dengan benar, beri tanda centang pada kotak setuju di bagian syarat dan ketentuan. Kemudian, unggah dokumen-dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan jenis reklame anda.

Dalam hal ini, Anda juga perlu mengunggah dokumen SPOP reklame yang dapat diunduh dan diisi dari laman bapenda.jakarta.go.id. Apabila semua proses sudah dilalui, anda klik Simpan. Selesai. Semoga bermanfaat. (rizki/rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 23 April 2024 | 17:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Buat Kode Billing atas Pemotongan PPh Final UMKM

Selasa, 23 April 2024 | 17:15 WIB REFORMASI PAJAK

Jelang Implementasi Coretax, DJP Bakal Uji Coba dengan Beberapa WP

Selasa, 23 April 2024 | 17:00 WIB PROVINSI JAWA TENGAH

Tak Ada Lagi Pemutihan Denda, WP Diminta Patuh Bayar Pajak Kendaraan

BERITA PILIHAN
Selasa, 23 April 2024 | 17:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Buat Kode Billing atas Pemotongan PPh Final UMKM

Selasa, 23 April 2024 | 17:15 WIB REFORMASI PAJAK

Jelang Implementasi Coretax, DJP Bakal Uji Coba dengan Beberapa WP

Selasa, 23 April 2024 | 17:00 WIB PROVINSI JAWA TENGAH

Tak Ada Lagi Pemutihan Denda, WP Diminta Patuh Bayar Pajak Kendaraan

Selasa, 23 April 2024 | 16:55 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Penyelesaian BKC yang Dirampas, Dikuasai, dan Jadi Milik Negara

Selasa, 23 April 2024 | 16:00 WIB HARI BUKU SEDUNIA

World Book Day, Ini 3 Ketentuan Fasilitas Perpajakan untuk Buku

Selasa, 23 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Apresiasi 57 WP Prominen, Kanwil Jakarta Khusus Gelar Tax Gathering

Selasa, 23 April 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Barang Bawaan dari Luar Negeri yang Perlu Diperiksa via Jalur Merah

Selasa, 23 April 2024 | 14:49 WIB PAJAK PENGHASILAN

Ingat, PTKP Disesuaikan Keadaan Sebenarnya Tiap Awal Tahun Pajak