SELEKSI HAKIM AGUNG

Calon Tidak Lolos Seleksi, Jumlah Hakim Agung Pajak Gagal Bertambah

Muhamad Wildan | Kamis, 23 November 2023 | 18:03 WIB
Calon Tidak Lolos Seleksi, Jumlah Hakim Agung Pajak Gagal Bertambah

Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir.

JAKARTA, DDTCNews - Komisi III DPR tidak memberikan persetujuan terhadap calon hakim agung (CHA) tata usaha negara (TUN) khusus pajak yang telah diseleksi dan diajukan oleh Komisi Yudisial (KY).

Dari total 8 CHA yang diajukan KY, 7 CHA dinyatakan lolos fit and proper test dan mendapatkan persetujuan dari Komisi III DPR guna dibahas lebih lanjut dalam rapat paripurna. Satu-satunya CHA yang tidak lolos adalah CHA TUN Khusus Pajak Ruwaidah Afiyati.

"Dengan telah diputuskannya nama CHA 2023 maka selesai sudah seluruh rangkaian uji kelayakan dan kepatutan CHA dan calon hakim ad hoc HAM pada 2023 yang telah kita laksanakan," ujar Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir, Kamis (23/11/2023).

Baca Juga:
RPP Insentif PPh untuk Penempatan DHE SDA Tinggal Diteken Jokowi

Komisi III memberikan persetujuan terhadap 6 CHA kamar pidana antara lain Achmad Setyo Pudjoharsoyo, Ainal Mardhiah, Noor Edi Yono, Sigid Triyono, Sutarjo, dan Yanto. Adapun 1 CHA kamar perdata yang disetujui Komisi III adalah Agus Subroto.

Saat pembacaan pandangan oleh setiap fraksi, seluruh fraksi di Komisi III DPR kompak memberikan persetujuan terhadap 7 nama CHA tersebut.

"Sesuai dengan rapat konsultasi pengganti rapat Bamus DPR, hasil persetujuan ini akan dilaporkan dalam rapat paripurna pada 5 Desember 2023 untuk diproses sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku," tutur Adies.

Baca Juga:
Ganti Password Akun DJP Online, Pastikan Ingat Kode EFIN

Dengan tidak lolosnya Ruwaidah dalam fit and proper test, kebutuhan Mahkamah Agung (MA) untuk mengisi 1 kursi hakim agung TUN khusus pajak kembali tidak dapat dipenuhi.

Saat ini, satu-satunya hakim agung TUN khusus pajak di MA adalah Cerah Bangun. Sebelum menjadi hakim, Cerah adalah direktur di lingkungan Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 29 Februari 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

RPP Insentif PPh untuk Penempatan DHE SDA Tinggal Diteken Jokowi

Kamis, 29 Februari 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ganti Password Akun DJP Online, Pastikan Ingat Kode EFIN

Kamis, 29 Februari 2024 | 09:30 WIB PELAPORAN SPT TAHUNAN

Soal Bukti Potong, DJP Kirim Email Blast ke Ratusan Ribu Pemberi Kerja

Rabu, 28 Februari 2024 | 18:42 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pajak Minimum Global Berlaku, Korporasi Multinasional Wajib Lapor GIR

BERITA PILIHAN
Kamis, 29 Februari 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

RPP Insentif PPh untuk Penempatan DHE SDA Tinggal Diteken Jokowi

Kamis, 29 Februari 2024 | 14:00 WIB LAYANAN PAJAK

Ajukan Lupa EFIN Lewat Email Tapi Balasannya Lama? DJP Jelaskan Ini

Kamis, 29 Februari 2024 | 13:50 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Terima Surat Tagihan Pajak (STP)? Sebelum Bayar, Buat Ini Dulu

Kamis, 29 Februari 2024 | 13:30 WIB KOTA TANGERANG

Begini Ketentuan Tarif Pajak Daerah di Kota Tangerang

Kamis, 29 Februari 2024 | 13:15 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Dorong Pemanfaatan BMN Hulu Migas untuk Dongkrak Penerimaan

Kamis, 29 Februari 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ganti Password Akun DJP Online, Pastikan Ingat Kode EFIN

Kamis, 29 Februari 2024 | 12:00 WIB KEANGGOTAAN OECD

Didukung 33 Negara, RI Targetkan Jadi Anggota OECD dalam Tiga Tahun

Kamis, 29 Februari 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Sejarah Pajak Bujangan

Kamis, 29 Februari 2024 | 10:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Bercerita, Sekarang Susah Cari Impor Beras

Kamis, 29 Februari 2024 | 10:11 WIB PENERIMAAN PAJAK

Sempat Kontraksi, DJP Siapkan Strategi Ini untuk Optimalkan Penerimaan