Review
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Desember 2021 | 12:38 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 30 November 2021 | 08:13 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Minggu, 28 November 2021 | 10:07 WIB
Kepala KPP Pratama Gianyar Moch. Luqman Hakim
Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Komunitas
Selasa, 30 November 2021 | 11:40 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Minggu, 28 November 2021 | 19:45 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 26 November 2021 | 16:17 WIB
AGENDA PAJAK - DDTC ACADEMY
Jum'at, 26 November 2021 | 16:13 WIB
UNIVERSITAS PARAHYANGAN
Reportase
Perpajakan.id

Calon Kanselir Jerman Ini Kampanyekan Pajak Kekayaan

A+
A-
0
A+
A-
0
Calon Kanselir Jerman Ini Kampanyekan Pajak Kekayaan

Olaf Scholz. (foto: BMF/Thomas Koehler/photothek.net)

BERLIN, DDTCNews - Olaf Scholz menjadi calon kanselir Jerman yang paling diunggulkan untuk memenangi pemilu pada bulan depan.

Pakar politik Free University of Berlin Gero Neugebauer mengatakan Scholz diunggulkan lantaran satu-satunya kandidat yang sedang menjabat dalam pemerintahan saat ini. Rencananya, pemilu akan digelar pada akhir September 2021.

"Kekuatan Scholz saat ini terutama merupakan hasil dari kelemahan para pesaingnya," katanya, dikutip pada Rabu (25/8/2021).

Baca Juga: Diskon Tarif PPN Listrik Diperpanjang Sampai Akhir 2021

Posisi Scholz sebagai menteri keuangan menjadi kunci agenda politik, khususnya kebijakan fiskal, dapat tersampaikan dengan baik kepada publik. Dia memaparkan dua kunci janji politik pada aspek kebijakan fiskal yang tidak dimiliki kandidat lain.

Pertama, janji untuk meningkatkan upah minimum dari €9,5 per jam menjadi €12 per jam. Komitmen tersebut akan dieksekusi pada tahun pertama pemerintahan. Kedua, janji politik untuk menerapkan pajak kekayaan.

Scholz menilai penerapan pajak kekayaan sebesar 1% kepada kelompok masyarakat paling kaya di Jerman sangatlah penting. Pajak kekayaan menjadi bagian dari program pemulihan ekonomi dan anggaran negara akibat pandemi Covid-19.

Baca Juga: Apa Itu Satgas Patroli Laut?

Rangkaian rencana kebijakan yang dijabarkan saat masih menjabat posisi menteri keuangan menjadi keunggulan yang tidak dimiliki para pesaing. Hasil survei juga membuktikan Olaf Scholz unggul sebesar 41%.

Angka tersebut jauh mengungguli kandidat lain seperti calon penerus Kanselir Angela Merkel dari kelompok kanan Armin Laschet dengan angka 16% dan calon dari Partai Hijau Annalena Baerbock dengan suara sebesar 12%.

Selain itu, lanjut Neugebauer, pemilih Jerman juga cenderung konservatif dalam urusan kebijakan fiskal. Hal tersebut berlaku bahkan untuk masyarakat dengan orientasi sosial dan politik yang liberal.

Baca Juga: Pengusaha Keluhkan Tak Bisa Klaim Insentif, Industri Terancam Mandek

"Jajak pendapat menunjukkan pilihan favorit untuk posisi kanselir bahkan di antara pemilih FDP yang liberal secara sosial, tetapi konservatif secara fiskal," ujarnya seperti dilansir The Guardian. (rig)

Topik : jerman, menteri keuangan Olaf Scholz, pajak kekayaan, pemilu kanselir, pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 03 Desember 2021 | 11:30 WIB
KABUPATEN PATI

Asyik! Pemda Bagi-Bagi Hadiah untuk Pembayar Pajak Tepat Waktu

Jum'at, 03 Desember 2021 | 11:00 WIB
KANWIL DJP JAWA BARAT III

Kemplang Pajak Hingga Rp10 Miliar, Rumah Tersangka Disita DJP

Jum'at, 03 Desember 2021 | 09:52 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Mulai Tahun Depan, DJP Bakal Wajibkan WP UMKM untuk Laporkan Omzet

Jum'at, 03 Desember 2021 | 09:21 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

BI Ingin Insentif PPN Rumah DTP Diperpanjang Hingga 2022

berita pilihan

Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:30 WIB
ITALIA

Diskon Tarif PPN Listrik Diperpanjang Sampai Akhir 2021

Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN

Apa Itu Satgas Patroli Laut?

Jum'at, 03 Desember 2021 | 18:30 WIB
PAKISTAN

Pengusaha Keluhkan Tak Bisa Klaim Insentif, Industri Terancam Mandek

Jum'at, 03 Desember 2021 | 18:26 WIB
PMK 171/2021

PMK Baru, Sri Mulyani Atur Pelaksanaan Sistem SAKTI

Jum'at, 03 Desember 2021 | 18:00 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Jokowi Ingin Pandemi Jadi Momentum untuk Transformasi Ekonomi

Jum'at, 03 Desember 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penyusunan Aturan Pelaksana UU HPP Dikebut, DJP: PPS Paling Urgen

Jum'at, 03 Desember 2021 | 17:24 WIB
KPP PRATAMA BEKASI BARAT

Tunggakan Rp701 Juta Tak Dilunasi, Rekening Wajib Pajak Disita DJP

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajaki Orang Kaya, DJP Perlu Antisipasi Passive Income

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:39 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Sudah Ada Kantor Pajak yang Catatkan Penerimaan Lebih dari 100%

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:30 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Kencangkan Pengawasan, Petugas Pajak Aktif Kunjungan Sampaikan SP2DK