KPP PRATAMA BONTANG

Buka Kelas, Kantor Pajak Jelaskan Lagi Aturan PPN Kendaraan Bekas

Redaksi DDTCNews | Minggu, 11 September 2022 | 13:00 WIB
Buka Kelas, Kantor Pajak Jelaskan Lagi Aturan PPN Kendaraan Bekas

Ilustrasi.

BONTANG, DDTCNews – Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bontang mengadakan kelas pajak secara daring yang membahas mengenai PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas pada 11 Agustus 2022.

Fungsional Penyuluh KPP Pratama Bontang Nanang Maulana mengatakan ketentuan mengenai PPN atas kendaraan bermotor bekas diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 65/2022 yang terbit pada 30 Maret 2022.

PMK 65/2022 ini diterbitkan untuk menyederhanakan mekanisme dan menyesuaikan perubahan tarif PPN atas transaksi penyerahan kendaraan motor bekas,” katanya dikutip dari laman DJP, Minggu (11/9/2022).

Baca Juga:
Prancis Komitmen Dorong Pembahasan Pajak Kekayaan Global di G-7

Tak ketinggalan, dalam kelas pajak tersebut, Nanang juga memberikan contoh kasus terkait dengan penyerahan kendaraan bekas yang dikenakan PPN, termasuk tata cara pelaporan pajak menggunakan formulir SPT PPN 1111 DM.

Selain itu, ia juga menginformasikan kepada peserta kelas pajak mengenai saluran konsultasi KPP Pratama Bontang yang dapat diakses melalui laman sosial media pada akun @pajakbontang.

Sebagai informasi, pengusaha kena pajak (PKP) yang melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas wajib untuk memungut dan menyetorkan PPN dengan besaran tertentu, yaitu 10% dari tarif PPN dikali dengan harga jual.

Baca Juga:
BPK Sampaikan 14 Temuan pada LKPP 2023, Ada yang Terkait PPh dan PPN

Dalam hal ini, besaran tertentu yang dipakai untuk menghitung PPN atas kendaraan bekas mulai 1 April 2022, yaitu sebesar 1,1% dari harga jual atau menjadi 1,2% dari harga jual jika tarif PPN 12% resmi berlaku paling lambat mulai 1 Januari 2025.

Terakhir, PKP yang memungut PPN merupakan pedagang kendaraan bermotor bekas yang melakukan kegiatan usaha penyerahan kendaraan bermotor bekas, tidak termasuk penyerahan aktiva Pasal 16D UU PPN. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Sabtu, 25 Mei 2024 | 12:30 WIB PERATURAN PAJAK

Tarif PPh Pasal 22 Impor Ditentukan Berdasarkan Kepemilikan API

Sabtu, 25 Mei 2024 | 12:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pemotongan PPh 21 Lebih Bayar, Pemberi Kerja Wajib Kembalikan

Sabtu, 25 Mei 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Alur Pemotongan PPh Atas Hadiah Undian

Sabtu, 25 Mei 2024 | 10:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ada Kesalahan Bikin Bupot PPh Final Atas Hadiah Undian? Ini Solusinya

Sabtu, 25 Mei 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Harap Banyak Produsen Mobil Listrik Bangun Pabriknya di RI

Sabtu, 25 Mei 2024 | 08:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

DJBC: Permendag 8/2024 Pertegas Batasan Impor Barang Berupa Gawai

Sabtu, 25 Mei 2024 | 08:09 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Pemotongan PPh 21 Tak Dibuatkan Form 1721-A3, Tetap Diakui Hingga Mei