KOTA TANGERANG

Buat Warga Tangerang! Diskon dan Pemutihan Pajak PBB Dimulai

Redaksi DDTCNews | Senin, 01 Juni 2020 | 09:53 WIB
Buat Warga Tangerang! Diskon dan Pemutihan Pajak PBB Dimulai

Foto: Pemkot Tangerang

TANGERANG, DDTCNews—Pemkot Tangerang menyediakan insentif berupa pembebasan, diskon pembayaran pajak daerah, termasuk penghapusan sanksi denda untuk sejumlah pajak daerah hingga Agustus 2020.

Hal itu disampaikan Kepala BPKD Kota Tangerang Karsidi dalam keterangan resminya yang dikutip Senin (1/6/2020). Menurutnya, pembebasan kewajiban pajak berlaku mulai 1 Mei hingga 31 Agustus 2020 untuk masa pajak bulan April, Mei dan Juni.

Kebijakan tersebut, lanjut Karsidi, diberikan kepada pengusaha hotel nonbintang, losmen, kos-kosan dan tempat hiburan dan juga masyarakat umum yang akan melakukan pembayaran PBB-P2 dan BPHTB.

Baca Juga:
Pemkab Karawang Atur Ulang Ketentuan Pajak Daerah, Begini Perinciannya

Meski begitu, keringanan kewajiban pajak tersebut juga tetap mengharuskan para wajib pajak untuk tetap melaporkan omzetnya setiap bulan. Omzet harus dilaporkan paling lambat 20 hari sejak berakhirnya masa pajak.

"Pemberian insentif berupa pembebasan, pengurangan, jatuh tempo dan penghapusan sanksi berupa denda serta penundaan pembayaran pajak daerah sesuai dengan Perwal Nomor 32 tahun 2020," ungkapnya.

Pembebasan sanksi berupa denda dan penundaan pajak ditujukan kepada objek pajak yang di antaranya hotel berbintang, restoran, parkir, air bawah tanah dan reklame.

Baca Juga:
Persetujuan Fasilitas Kepabeanan di IKN Diberikan dalam Waktu 5 Jam

Kepala Bapenda Kota Tangerang Said Endrawiyanto menambahkan wajib pajak memperoleh pemberian insentif mulai dari pembebasan, pengurangan, jatuh tempo dan pembebasan sanksi administrasi pajak daerah.

“Insentif pajak berupa pengurangan pembayaran BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) sebesar 15% dari BPHTB yang terhutang dan pembebasan sanksi administrasi berlaku untuk PBB-P2 (pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan),” ujarnya.

Relaksasi pajak daerah untuk BPHTB dan PBB-P2 tersebut berlaku sampai dengan satu bulan setelah masa tanggap darurat penanganan Covid-19 dinyatakan selesai. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

01 Juni 2020 | 10:12 WIB

apakah pajak final atas pencairan BPJS Tenaga kerja bagi orang yg terkena PHK dapat diberikan keringanan atau insentif menjadi O%.

01 Juni 2020 | 10:12 WIB

apakah pajak final atas pencairan BPJS Tenaga kerja bagi orang yg terkena PHK dapat diberikan keringanan atau insentif menjadi O%.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Senin, 20 Mei 2024 | 11:30 WIB PERDAGANGAN KARBON

Luhut Ungkap RI Bisa Dapat Pendapatan Jumbo dari Perdagangan Karbon

Senin, 20 Mei 2024 | 11:30 WIB KABUPATEN KARAWANG

Pemkab Karawang Atur Ulang Ketentuan Pajak Daerah, Begini Perinciannya

Senin, 20 Mei 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

4 Komoditas Tanaman Pangan yang Dikenai PPN Besaran Tertentu

Senin, 20 Mei 2024 | 08:53 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Karpet Merah Investor di IKN, Aturan Insentif Pajak Resmi Terbit

Minggu, 19 Mei 2024 | 20:20 WIB UNIVERSITAS SEBELAS MARET (UNS)

Silaturahmi Alumni FEB (KAFEB) UNS, Darussalam Berbagi Pengalaman

Minggu, 19 Mei 2024 | 18:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Baru Daftar NPWP Orang Pribadi, WP Tak Perlu Lakukan Pemadanan NIK

Minggu, 19 Mei 2024 | 17:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ajukan Pemanfaatan PPh Final 0 Persen di IKN, Begini Ketentuannya