Fokus
Data & Alat
Rabu, 12 Mei 2021 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 -25 MEI 2021
Rabu, 05 Mei 2021 | 14:32 WIB
STATISTIK TARIF PAJAK
Rabu, 05 Mei 2021 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 5 MEI - 11 MEI 2021
Selasa, 04 Mei 2021 | 16:30 WIB
KMK 25/2021
Komunitas
Sabtu, 15 Mei 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Rabu, 12 Mei 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Senin, 10 Mei 2021 | 17:30 WIB
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
Senin, 10 Mei 2021 | 10:18 WIB
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Reportase
Perpajakan.id

BP Tapera Ingin Dapat Perlakuan Pajak Seperti Dana Pensiun

A+
A-
0
A+
A-
0
BP Tapera Ingin Dapat Perlakuan Pajak Seperti Dana Pensiun

Acara penandatanganan berita acara serah terima (BAST) pengalihan dana Taperum PNS, Senin (15/12/2020). (Foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengungkapkan sedang berupaya agar BP Tapera mendapatkan perlakukan pajak yang sama dengan dana pensiun demi meningkatkan imbal hasil dana Tapera dan manfaat bagi masyarakat.

Deputi Komisioner Bidang Pemupukan Dana Tapera Gatut Subadio mengatakan dengan pengecualian pengenaan pajak penghasilan (PPh), maka dana Tapera yang terkumpul akan semakin besar.

Dengan demikian, akan semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bisa mendapatkan pembiayaan rumah murah melalui dana Tapera.

Baca Juga: Skema Dana Pensiun PNS Bakal Diubah, Ini Penjelasan BKN

"Kami sedang berpikir untuk mendapatkan pengecualian pajak atas instrumen seperti deposito dan obligasi termasuk sukuk sebagaimana [yang berlaku pada] dana pensiun," ujar Gatut, Rabu (16/12/2020).

Seperti diketahui, Pasal 4 ayat (3) huruf g UU PPh mengatur penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun bisa dikecualikan dari objek PPh.

Adapun yang dikecualikan dari objek pajak dalam hal ini adalah penghasilan dari modal yang ditanamkan di bidang-bidang tertentu berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK).

Baca Juga: Cairkan Dana Taperum, BP Tapera: Tak Perlu ke Kantor

Meski demikian, Gatut mengatakan rencana untuk mendapatkan pengecualian PPh atas aktivitas investasi masih terkendala akibat konstruksi investasi dan proses investasi dana Tapera yang tergolong rumit.

"Struktur investasinya bersifat fund on fund. Selain itu untuk mendapatkan pengecualian pajak seperti dana pensiun perlu penetapan UU. Jadi masih banyak PR," ujar Gatut.

Ia mengatakan penyusunan kebijakan terkait dengan pengecualian pengenaan pajak ini masih memerlukan waktu. BP Tapera masih bekerja untuk mempersiapkan operasionalisasi BP Tapera terlebih dahulu. "Dalam perjalanannya nanti kami akan coba urus masalah pajak," ujar Gatut.

Baca Juga: Dana Pensiun PNS Dikembalikan, Ini Dokumen yang Harus Disiapkan

Merujuk Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No. 25/2020 tentang Penyelenggaraan Tapera, simpanan peserta akan terbagi dalam 3 bentuk, yakni dana pemupukan, dana pemanfaatan, dan dana cadangan dengan komposisi persentase yang ditetapkan oleh BP Tapera.

Gatut menerangkan dana pemupukan akan diinvestasikan melalui mekanisme kontrak investasi kolektif (KIK), sedangkan dana pemanfaatan dan dana cadangan akan diinvestasikan dalam bentuk kontrak pengelolaan dana (KPD).

"KIK dana pemupukan akan berinvestasi pada instrumen obligasi/MTN dan deposito, sedangkan KPD pemupukan berinvestasi pada efek dan deposito. Terakhir, KPD dana cadangan akan berinvestasi pada deposito," ujar Gatut. (Bsi)

Baca Juga: Redesain Dana Pensiun, Kemenkeu: Kami Terbuka Terhadap Masukan

Topik : pajak dana tabungan perumahan, dana tapera, dana pensiun
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
berita pilihan
Minggu, 16 Mei 2021 | 15:01 WIB
THAILAND
Minggu, 16 Mei 2021 | 14:01 WIB
KABUPATEN SRAGEN
Minggu, 16 Mei 2021 | 13:01 WIB
PAJAK KENDARAAN
Minggu, 16 Mei 2021 | 12:01 WIB
PENINDAKAN HUKUM
Minggu, 16 Mei 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 16 Mei 2021 | 10:01 WIB
INSENTIF PAJAK DAERAH
Minggu, 16 Mei 2021 | 09:01 WIB
KOTA DEPOK
Minggu, 16 Mei 2021 | 08:01 WIB
EDUKASI PAJAK
Minggu, 16 Mei 2021 | 07:01 WIB
HASIL AUDIT BPKP
Minggu, 16 Mei 2021 | 06:01 WIB
ROKOK ILEGAL