Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Senin, 27 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 27 September 2021 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Senin, 27 September 2021 | 19:23 WIB
AGENDA PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Blueprint OECD Pillar 1 Kompleks, Bagaimana Implementasinya?

A+
A-
4
A+
A-
4
Blueprint OECD Pillar 1 Kompleks, Bagaimana Implementasinya?

PROPOSAL Pilar 1 yang diusung oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) bertujuan untuk menghadirkan sistem perpajakan internasional yang lebih adil melalui realokasi pemajakan kepada yurisdiksi pasar.

Skema tersebut merupakan salah satu solusi atas konsep pemajakan yang saat ini masih mengacu pada physical presence, bukan economic presence. OECD pun mengusung nexus baru di mana perusahaan multinasional bisa dikenai pajak meski tidak memiliki physical presence di negara terkait. Lantas, bagaimana basis hukum dan teknis implementasinya?

Berdasarkan proposal Pilar 1, skema terbaik untuk mengimplementasikan Pilar 1 adalah dengan menyusun konvensi multilateral baru (Chapter 10.2.2). Artinya, dibutuhkan suatu instrumen hukum internasional publik baru, yaitu konvensi multilateral yang konsisten dengan Pilar 1 dan hukum domestik sehingga tidak berbenturan dengan tax treaty yang berlaku saat ini (klausul permanent establishment).

Baca Juga: Gerus Daya Saing, Negara Ini Tolak Tarif Pajak Minimum

Berbeda dengan multilateral instrument (MLI), konvensi multilateral Pilar 1 tidak ditujukan untuk merubah suatu definisi dalam tax treaty, tetapi untuk menciptakan perjanjian stand alone yang akan mengatur hak pemajakan baru berdasarkan ketentuan Pilar 1.

Namun, realita menyusun konvensi multilateral yang konsisten dengan Pilar 1 dan hukum domestik tidak semudah membalikkan telapak tangan.

Jinyan Li (2021) dalam publikasinya berjudul The Legal Challenges of Creating a Global Tax Regime with the OECD Pillar One Blueprint membenarkan hal tersebut. Dalam jurnalnya, Li membahas beberapa kendala basis hukum dan teknis yang mungkin akan dihadapi.

Baca Juga: Ini Pemenang Lomba Resensi Jurnal DDTC Berhadiah Rp25 Juta

Pertama, limitasi instrumen hukum internasional publik. Konvensi multilateral Pilar 1 tidak dapat berlaku dengan sendirinya (self-executing). Dengan kata lain, konvensi tersebut hanya dapat dianggap sebagai sumber hukum di suatu negara setelah melalui proses ratifikasi atau pengesahan.

Kedua, kekhawatiran domestik untuk mengadopsi Pillar 1. Tak dapat dimungkiri, penerimaan pajak di yurisdiksi pasar meningkat lantaran hak pemajakan akan didasarkan pada hasil penjualan di yurisdiksi pasar. Dengan demikian, negara tempat mayoritas multinational headquarters berada (seperti AS) harus ‘merelakan’ sebagian hak pemajakannya kepada yurisdiksi pasar.

Ketiga, kompleksitas hukum. Menggabungkan ketentuan Pillar 1 ke dalam ketentuan domestik suatu negara dengan sistem hukum pajak yang kompleks ataupun sederhana memiliki tantangannya sendiri, meskipun dengan alasan yang berbeda. Li memberikan contoh konkret dengan membandingkan antara sistem pajak Kanada dan China.

Baca Juga: Konsep Khusus Pengenaan PPN untuk Barang Bekas

Kanada merupakan contoh negara dengan sistem pajak yang kompleks dan memiliki ketentuan transfer pricing (Section 247 dan Section 233.8) yang berbeda dengan prinsip internasional karena tidak mengacu pada OECD Transfer Pricing Guidelines dan tidak mengikuti rekomendasi BEPS Action Plan 13 terkait dengan kewajiban menyusun master file dan local file.

Apabila mengadopsi Pillar 1, ketentuan pajak penghasilan (PPh) Kanada setidaknya akan diamandemen di beberapa area, seperti memperluas definisi atas pengujian “menjalankan kegiatan usaha di Kanada” dalam subsection 2(3), mengubah penentuan laba dan laba kena pajak dalam section 3 dan 115, mengubah ketentuan transfer pricing terkait penggunaan metode formulary allocation dalam section 247, dan sebagainya.

Sebaliknya, China memiliki sistem pajak lebih sederhana dan secara umum telah sejalan dengan aturan perpajakan internasional. China juga tidak memerlukan suatu instrumen hukum khusus (e.g. ratifikasi) untuk menjadikan konvensi internasional sebagai sumber hukum di negaranya.

Baca Juga: Proposal OECD Bakal Gerus Penerimaan Pajak Hingga 20%

Untuk itu, konvensi multilateral Pilar 1 akan berjalan berdampingan dengan hukum pajak domestik China tanpa memerlukan perubahan yang signifikan, kecuali apabila terdapat ketentuan yang saling bertentangan satu sama lain.

Keempat, tujuan yang kurang jelas. Proposal Pilar 1 menyebutkan tujuan dari proposal ini adalah “to ensure fairness and equity in our tax systems and fortify the international tax framework ...; it can also help put government finances back on a sustainable footing.”

Li menilai cita-cita tersebut merupakan aspirasi belaka dan tidak bersifat operasional karena solusi yang ditawarkan oleh Pillar 1 tersebut dinilai tidak ditujukan untuk mencapai keadilan distributif.

Baca Juga: Pemeriksaan Pajak Tanpa Tatap Muka, Mungkinkah?

Kelima, ambivalensi terhadap Arm’s Length Principle (ALP). Li menilai OECD tidak konsisten dalam mengusung pendekatan alokasi proposal Pilar 1 yang secara prinsip serupa dengan metode global formulary apportionment. Terlebih, OECD sendiri sebelumnya tidak merekomendasikan metode tersebut karena dinilai tidak sejalan dengan ALP.

Dalam jurnal ini penulis berkesimpulan bahwa proposal Pilar 1 memerlukan basis hukum yang jelas dalam implementasinya. Hambatan hukum di tingkat nasional dikhawatirkan akan menentukan nasib pencapaian konsensus global atas proposal Pillar 1.

Terlepas dari dukungan Indonesia terhadap solusi yang ditawarkan oleh proposal Pilar 1, diharapkan pemerintah mempertimbangkan secara matang penentuan basis hukum yang tepat dalam menerapkan Pilar 1.

Baca Juga: Masalah Interpretasi dalam Penerapan Principal Purpose Test

Jangan sampai urgensi untuk mencapai konsensus global tersebut justru kontraproduktif dengan rencana pemerintah dalam meminimalisasi distorsi akibat kesenjangan antara transformasi teknologi dengan rezim perpajakan saat ini.

Meski proposal Pilar 1 dianggap amat kompleks untuk diterapkan dan masih membutuhkan banyak simplifikasi, bukan berarti proposal Pilar 1 mustahil untuk diterapkan. Seperti yang dikatakan oleh Albert Einsten, “if at first an idea is not absurd, then there is no hope for it.”

*Artikel ini merupakan artikel yang diikutsertakan dalam Lomba Resensi Jurnal untuk memeriahkan HUT ke-14 DDTC. Simak artikel lainnya di sini.

Baca Juga: Meninjau Kepastian Pajak melalui Program ICAP

Topik : resensi, resensi jurnal, lomba resensi jurnal, OECD Pilar 1, kebijakan pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 29 Juli 2021 | 09:00 WIB
RESENSI JURNAL

Meninjau Penentuan Bentuk Usaha Tetap pada Perusahaan Digital

Rabu, 28 Juli 2021 | 13:00 WIB
RESENSI JURNAL

Menilik Kebijakan Insentif Pajak China dalam Hadapi Pandemi Covid-19

Rabu, 28 Juli 2021 | 09:00 WIB
RESENSI JURNAL

Pajak atau CSR, Perusahaan Pilih Apa?

Selasa, 27 Juli 2021 | 19:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Mendag Lutfi Sebut Carbon Border Tax Bakal Ganggu Perdagangan Dunia

berita pilihan

Senin, 27 September 2021 | 19:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penyaluran Insentif Diklaim Lebih Baik, DJP Janji Dengarkan Pengusaha

Senin, 27 September 2021 | 19:23 WIB
AGENDA PAJAK

Ada Forum Gratis Bahas Kebijakan Pajak Karbon, Tertarik?

Senin, 27 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Kunjungan (Visit) Pegawai Pajak?

Senin, 27 September 2021 | 18:17 WIB
KINERJA FISKAL

Anggaran TIK Kemenkeu Naik, Downtime Layanan Seharusnya Teratasi

Senin, 27 September 2021 | 18:03 WIB
BANTUAN SOSIAL

Dekati Batas Akhir, Nyaris 5 Juta Pekerja Sudah Terima Subsidi Gaji

Senin, 27 September 2021 | 18:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA

Penerimaan Negara Bukan Pajak Tumbuh 20%, Begini Perinciannya

Senin, 27 September 2021 | 17:47 WIB
KINERJA PEMERINTAH

Indeks Efektivitas Pemerintah Naik, KSP: Tak Boleh Ada Lagi Pungli

Senin, 27 September 2021 | 17:30 WIB
SE-49/PJ/2021

Ditjen Pajak Terbitkan Surat Edaran Soal Prosedur Persetujuan Bersama

Senin, 27 September 2021 | 17:11 WIB
INGGRIS

Perusahaan Minyak Ini Memohon Perpanjangan Deadline Tunggakan PPN

Senin, 27 September 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pulihkan Pariwisata, Sri Mulyani: Insentif Diberikan, Termasuk Pajak