Trusted Indonesian Tax News Portal
|

Bila DJP Mengintip Data Kartu Kredit

0
0

JAKARTA, DDTCNews — Berita tentang rencana Ditjen Pajak mengintip data kartu kredit nasabah menjadi highlight di beberapa media cetak nasional yang terbit Kamis (26/5). Ketakutan para nasabah akan bocornya data pribadi rupanya didengar Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Selain itu, berita tentang buruknya kondisi perekonomian global juga tampil mencuri perhatian, di tengah keputusan lembaga pemeringkat utang, Fitch menyematkan label negara layak investasi untuk Indonesia. Apa signifikansi kenaikan peringkat ini? Berikut ringkasan berita selengkapnya:

  • Ditjen Pajak Intip Data Kartu Kredit

Ditjen Pajak kini bisa mengintip data kartu kredit nasabah. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2016 tanggal 22 Maret 2016 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi yang berkaitan dengan perpajakan.Lewat kebijakan ini, pemerintah berupaya menyisir potensi penerimaan pajak dari wajib pajak perorangan.

Baca Juga: Minim, Hanya 58 Unit Kerja DJP yang Capai Target 2018
  • Takut Data Bocor, RUU Perlindungan Data Pribadi Digodok

Di tengah gembar-gembor era keterbukaan informasi perpajakan yang didengungkan sejumlah kementerian/ lembaga, Kementerian Komunikasi dan Informatika justru dikabarkan tengah menyusun draf payung hukum tentang perlindungan data pribadi.

  • Indonesia Dilabeli Layak Investasi

Indonesia kembali mendapatkan label layak investasi dari lembaga pemeringkat utang ,Fitch. Hal ini merupakan pencapaian ditengah buruknya kondisi perekonomian global.Kendati begitu, pemerintah menyadari iklim investasi di Indonesia belum sepenuhnya baik. Dari sisi ease of doing business (EoDB), tanah air masih kalah dengan Vietnam dan Thailand.

  • Tarif Tebusan Tax amnesty Diubah Jadi Dua Tingkat

Dirjen Pajak Ken Dwijugiasetiadi mengatakan, skema tarif tebusan berubah menjadi hanya dua tahap, dari sebelumnya RUU tax amnesty mengatur terdapat tiga tahapan. Adapun skemanya diubah menjadi 2 tahap per tiga bulanan. Tiga bulan pertama, repatriasi 2%, deklarasi 4% dan tiga bulan berikutnya 3% untuk repatriasi dan 6% untuk deklarasi.

Baca Juga: Proses Pemutakhiran Core Tax System Terus Berjalan, Ini Kata DJP
  • BI Untung Besar

Kinerja keuangan Bank Indonesia (BI) pada 2015 untung besar. Berdasarkan laporan keuangan tahun 2015 yang telah diaudit, BI mencatat surplus Rp61,33 triliun. Surplus ini naik 47,82%dibandingkan surplus tahun 2014.

  • Kuartal I, PDB Singapura Naik 0,2%

Departemen Perdagangan dan Industri Singapura mengumumkan pertumbuhan ekonomi Singapura lebih tinggi dari prediksi awal. Pada periode Januari-Maret 2016, Produk Domestik Bruto (PDB) Singapura naik 0,2% dari kuartal sebelumnya. (Bsi)

Baca Juga: Skema DDP Dinilai Beri Kepastian Pemerintah dan Pelaku Usaha
  • Ditjen Pajak Intip Data Kartu Kredit

Ditjen Pajak kini bisa mengintip data kartu kredit nasabah. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2016 tanggal 22 Maret 2016 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi yang berkaitan dengan perpajakan.Lewat kebijakan ini, pemerintah berupaya menyisir potensi penerimaan pajak dari wajib pajak perorangan.

Baca Juga: Minim, Hanya 58 Unit Kerja DJP yang Capai Target 2018
  • Takut Data Bocor, RUU Perlindungan Data Pribadi Digodok

Di tengah gembar-gembor era keterbukaan informasi perpajakan yang didengungkan sejumlah kementerian/ lembaga, Kementerian Komunikasi dan Informatika justru dikabarkan tengah menyusun draf payung hukum tentang perlindungan data pribadi.

  • Indonesia Dilabeli Layak Investasi

Indonesia kembali mendapatkan label layak investasi dari lembaga pemeringkat utang ,Fitch. Hal ini merupakan pencapaian ditengah buruknya kondisi perekonomian global.Kendati begitu, pemerintah menyadari iklim investasi di Indonesia belum sepenuhnya baik. Dari sisi ease of doing business (EoDB), tanah air masih kalah dengan Vietnam dan Thailand.

  • Tarif Tebusan Tax amnesty Diubah Jadi Dua Tingkat

Dirjen Pajak Ken Dwijugiasetiadi mengatakan, skema tarif tebusan berubah menjadi hanya dua tahap, dari sebelumnya RUU tax amnesty mengatur terdapat tiga tahapan. Adapun skemanya diubah menjadi 2 tahap per tiga bulanan. Tiga bulan pertama, repatriasi 2%, deklarasi 4% dan tiga bulan berikutnya 3% untuk repatriasi dan 6% untuk deklarasi.

Baca Juga: Proses Pemutakhiran Core Tax System Terus Berjalan, Ini Kata DJP
  • BI Untung Besar

Kinerja keuangan Bank Indonesia (BI) pada 2015 untung besar. Berdasarkan laporan keuangan tahun 2015 yang telah diaudit, BI mencatat surplus Rp61,33 triliun. Surplus ini naik 47,82%dibandingkan surplus tahun 2014.

  • Kuartal I, PDB Singapura Naik 0,2%

Departemen Perdagangan dan Industri Singapura mengumumkan pertumbuhan ekonomi Singapura lebih tinggi dari prediksi awal. Pada periode Januari-Maret 2016, Produk Domestik Bruto (PDB) Singapura naik 0,2% dari kuartal sebelumnya. (Bsi)

Baca Juga: Skema DDP Dinilai Beri Kepastian Pemerintah dan Pelaku Usaha
Topik : berita pajak hari ini, berita ekonomi hari ini, penerimaan pajak
artikel terkait
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Jum'at, 26 Oktober 2018 | 15:43 WIB
PEKAN INKLUSI 2018
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Rabu, 24 Agustus 2016 | 10:48 WIB
RAKORNAS APIP
berita pilihan
Sabtu, 24 September 2016 | 12:03 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Jum'at, 23 Desember 2016 | 10:15 WIB
PENAGIHAN PAJAK
Senin, 29 Oktober 2018 | 09:54 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 09 Januari 2017 | 17:06 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 11 Agustus 2016 | 16:52 WIB
KANWIL DJP YOGYAKARTA
Kamis, 22 September 2016 | 12:01 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 16 Februari 2017 | 09:55 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 21 Maret 2017 | 09:07 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 10 Januari 2018 | 11:06 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Kamis, 07 Juni 2018 | 09:04 WIB
PENEGAKAN HUKUM