Review
Jum'at, 23 Juli 2021 | 09:15 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 15 Juli 2021 | 15:09 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 10:30 WIB
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS DJP NEILMALDRIN NOOR:
Rabu, 14 Juli 2021 | 09:20 WIB
PERSPEKTIF
Fokus
Data & Alat
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Rabu, 07 Juli 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 7 JULI 2021-13 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Biaya Vaksinasi Mandiri, Apakah Boleh Jadi Pengurang Pajak?

A+
A-
6
A+
A-
6
Biaya Vaksinasi Mandiri, Apakah Boleh Jadi Pengurang Pajak?

Pertanyaan:
Perkenalkan, nama saya Aulia. Saya adalah staf pajak suatu perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan. Perusahaan kami berencana untuk mengikuti program vaksinasi gotong-royong atau mandiri untuk para karyawan.

Yang ingin saya tanyakan, apakah biaya vaksinasi tersebut dapat menjadi pengurang penghasilan bruto bagi perusahaan kami?

Aulia, Jakarta.

Jawaban:
TERIMA kasih Ibu Aulia atas pertanyaannya. Untuk dapat menjawab pertanyaan Ibu, pertama-tama kita dapat merujuk pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU PPh).

Pada dasarnya, penentuan boleh atau tidaknya suatu biaya menjadi pengurang penghasilan bruto diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 9 UU PPh. Adapun Pasal 6 UU PPh mengatur tentang biaya yang boleh menjadi pengurang penghasilan bruto. Sementara Pasal 9 UU PPh mengatur tentang biaya yang tidak boleh menjadi pengurang penghasilan bruto.

Terkait dengan biaya vaksin untuk seluruh karyawan, dalam UU PPh, biaya tersebut merupakan natura atau kenikmatan karena diberikan bukan dalam bentuk uang. Hal ini diatur dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf d UU PPh sebagai berikut:

“Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang diterima bukan dalam bentuk uang. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura seperti beras, gula, dan sebagainya, dan imbalan dalam bentuk kenikmatan, seperti penggunaan mobil, rumah, dan fasilitas pengobatan....”

Selanjutnya, pembebanan natura atau kenikmatan sebagai pengurang penghasilan bruto diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh yang berbunyi:

“Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:
....

  1. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;”

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh di atas, dapat disimpulkan biaya vaksinasi tidak diperbolehkan menjadi menjadi pengurang penghasilan bruto karena termasuk dalam golongan natura dan kenikmatan yang diatur definisinya dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf d UU PPh.

Saat ini, memang terdapat usulan dari para pelaku usaha kepada pemerintah agar biaya vaksinasi yang ditanggung perusahaan dapat dibebankan secara fiskal (deductible expense) serta tidak menjadi penghasilan bagi karyawan (nontaxable income). Semoga ada kabar baik bagi pelaku usaha terkait usulan tersebut.

Demikian jawaban kami. Semoga membantu.

(Disclaimer)
Topik : konsultasi pajak, konsultasi, vaksinasi mandiri, vaksinasi gotong-royong, pengurang pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

widyadisty tiara

Kamis, 03 Juni 2021 | 17:36 WIB
semoga segera ada kebijakan tentang vaksin yang dibebankan sebagai biaya fiskal

Geovanny Vanesa Paath

Rabu, 02 Juni 2021 | 22:13 WIB
Semoga pemerintah bisa membuat kebijakan agar vaksin dapat dibebankan sebagai biaya secara fiskal. Kebijakan ini dapat menstimulus lebih banyak perusahaan untuk melakukan vaksinasi terhadap karyawan-karyawannya, sehingga dapat turut pula membantu pemulihan negara ini dari pandemi Covid-19.
1

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 17 Maret 2021 | 11:50 WIB
KONSULTASI PAJAK

Kena SP2DK Karena SPT Tidak Benar, Harus Pembetulan dan Revisi Lapkeu?

Rabu, 10 Maret 2021 | 12:08 WIB
KONSULTASI PAJAK

Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak Sesuai UU Cipta Kerja

Rabu, 03 Maret 2021 | 15:50 WIB
KONSULTASI PAJAK

Sudah Bayar DP Rumah, Bisakah Dapat Insentif PPN DTP PMK 21/2021?

Rabu, 24 Februari 2021 | 16:39 WIB
KONSULTASI PAJAK

Prosedur Pengurangan Tarif PPh Badan Wajib Pajak Perseroan Terbuka

berita pilihan

Selasa, 27 Juli 2021 | 19:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Mendag Lutfi Sebut Carbon Border Tax Bakal Ganggu Perdagangan Dunia

Selasa, 27 Juli 2021 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Awasi Kinerja Keuangan Daerah, Kemendagri Bikin Aplikasi Khusus

Selasa, 27 Juli 2021 | 18:13 WIB
PELAYANAN PAJAK

DJP: 3 Layanan Elektronik Ini Tidak Dapat Diakses Sementara

Selasa, 27 Juli 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN BEA MASUK

Ekspor Produk Kayu Ini Bebas Bea Masuk Antidumping ke India

Selasa, 27 Juli 2021 | 17:54 WIB
CHINA

China Tolak Rencana Pengenaan Carbon Border Tax

Selasa, 27 Juli 2021 | 16:36 WIB
KOTA BALIKPAPAN

Mulai Bulan Depan, Penagihan Pajak Digencarkan

Selasa, 27 Juli 2021 | 16:30 WIB
KANWIL DJP BALI

Kemplang Pajak Lewat Bitcoin, Pengusaha Dihukum 2,5 Tahun Penjara

Selasa, 27 Juli 2021 | 16:00 WIB
KABUPATEN MALANG

Apresiasi Pembayar Pajak, Pemkot Adakan Acara Bagi-Bagi Hadiah