PP 12/2023

Biaya Izin PBG di IKN Ditetapkan Rp0 untuk Jangka Waktu Tertentu

Muhamad Wildan | Minggu, 12 Maret 2023 | 06:00 WIB
Biaya Izin PBG di IKN Ditetapkan Rp0 untuk Jangka Waktu Tertentu

Ilustrasi. Foto udara proses pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Sabtu (25/2/2023). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/aww.

JAKARTA, DDTCNews - Biaya pemberian persetujuan bangunan gedung (PBG) di Ibu Kota Nusantara (IKN) ditetapkan sebesar Rp0 untuk jangka waktu tertentu seiring dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 12/2023.

PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, ataupun merawat bangunan gedung sesuai standar teknis bangunan gedung yang berlaku. PBG merupakan pengganti dari izin mendirikan bangunan (IMB).

"Jangka waktu tertentu…ditetapkan dengan peraturan kepala otorita," bunyi Pasal 11 ayat (4) Peraturan Pemerintah (PP) 12/2023, dikutip pada Minggu (12/3/2023).

Baca Juga:
WP Luar Negeri Dapat Hadiah Perlombaan, Begini Perlakuan Pajaknya

Selain berwenang menerbitkan PBG, Otorita IKN juga berwenang menerbitkan sertifikat laik fungsi (SLF). SLF adalah sertifikat yang diberikan untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum bangunan gedung dimanfaatkan.

Jangka waktu berlakunya SLF bangunan gedung di IKN ialah selama 20 tahun dan bisa diperpanjang sesuai dengan kelaikan fungsi bangunan gedung. Perpanjangan dilakukan berdasarkan evaluasi sesuai dengan ketentuan di bidang bangunan gedung.

"Pemberian PBG dan SLF ... dilakukan oleh Otorita IKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi Pasal 11 ayat (7) PP 12/2023.

Baca Juga:
BPKP Klaim Beri Kontribusi ke Keuangan Negara hingga Rp310 Triliun

Untuk diketahui, kewenangan Otorita IKN untuk memungut pungutan khusus IKN atas PBG telah diatur dalam PP 17/2022. Jenis pungutan yang ada di IKN mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai retribusi daerah.

Dengan demikian, pemungutan pungutan IKN atas PBG harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pemungutan retribusi PBG seperti diatur dalam UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) beserta aturan turunannya. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 24 Mei 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

WP Luar Negeri Dapat Hadiah Perlombaan, Begini Perlakuan Pajaknya

Jumat, 24 Mei 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

BPKP Klaim Beri Kontribusi ke Keuangan Negara hingga Rp310 Triliun

Jumat, 24 Mei 2024 | 11:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Sebut Pemerintah Baru akan Mewarisi APBN yang Kredibel

BERITA PILIHAN
Jumat, 24 Mei 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

WP Luar Negeri Dapat Hadiah Perlombaan, Begini Perlakuan Pajaknya

Jumat, 24 Mei 2024 | 14:44 WIB KABUPATEN MAJALENGKA

Pemkab Tetapkan 6 Tarif PBB-P2 Sesuai NJOP

Jumat, 24 Mei 2024 | 14:20 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Laporan Keuangan Koperasi, Ada Tahunan dan Periodik

Jumat, 24 Mei 2024 | 13:43 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Peraturan Baru Administrasi PPN Hasil Tembakau, Download di Sini!

Jumat, 24 Mei 2024 | 13:00 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Penggantian dalam Dasar Pengenaan Pajak PPN?

Jumat, 24 Mei 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

BPKP Klaim Beri Kontribusi ke Keuangan Negara hingga Rp310 Triliun

Jumat, 24 Mei 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Penghitungan PPh Pasal 21 untuk Mantan Pegawai atas Jasa Produksi

Jumat, 24 Mei 2024 | 11:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Sebut Pemerintah Baru akan Mewarisi APBN yang Kredibel