Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Jum'at, 24 September 2021 | 12:40 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 23 September 2021 | 17:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Berlaku Mulai Hari Ini, PMK Pajak Pulsa Mudahkan Pengecer

A+
A-
5
A+
A-
5
Berlaku Mulai Hari Ini, PMK Pajak Pulsa Mudahkan Pengecer

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Mulai hari ini, Senin (1/2/2021), PMK 6/2021 yang memuat pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) penjualan pulsa, kartu perdana, token listrik, dan voucer resmi berlaku. Beberapa media nasional membahasnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penerbitan PMK 6/2021 bertujuan untuk memberi kepastian hukum dan penyederhanaan pengenaan PPN dan PPh atas pulsa, kartu perdana, token listrik, dan voucer.

“PPN dan PPh atas pulsa/kartu perdana, token listrik, dan voucer sudah berjalan selama ini sehingga ketentuan tersebut tidak mengatur jenis dan objek pajak baru,” tulis Sri Mulyani melalui akun media sosial miliknya.

Baca Juga: Begini Pandangan Fraksi di DPR Soal Penerapan GAAR

Pemungutan PPN pulsa dan kartu perdana dilakukan hanya sampai distributor tingkat kedua (server). Dengan demikian, distributor selanjutnya dan pengecer yang menjual kepada konsumen akhir tidak perlu memungut PPN lagi. Simak ‘Ketentuan Baru Pemungutan Pajak Pulsa Justru Mudahkan Pengecer’.

Pada ketentuan sebelumnya, PPN dipungut pada setiap rantai distribusi, dari operator telekomunikasi, distributor utama (tingkat pertama), distributor besar, distributor selanjutnya, hingga pedagang eceran. Pada praktiknya, distributor kecil dan pengecer mengalami kesulitan melaksanakan mekanisme pemungutan PPN sehingga menghadapi masalah pemenuhan kewajiban perpajakan.

Untuk token listrik, PPN hanya dikenakan atas jasa penjualan atau pembayaran yang berupa komisi atau selisih harga yang diterima agen penjual, bukan atas nilai token listriknya. Pada ketentuan sebelumnya, jasa penjualan terutang PPN tapi ada kesalahpahaman pengenaan PPN atas seluruh nilai token listrik yang dijual oleh agen penjual.

Baca Juga: Sri Mulyani Soroti Bengkaknya Simpanan Pemda di Bank

Pada voucer, PPN hanya dikenakan atas jasa penjualan atau pemasaran berupa komisi atau selisih harga yang diperoleh agen penjual, bukan atas nilai voucer. Hal ini dikarenakan voucer merupakan alat pembayaran atau setara dengan uang yang tidak terutang PPN. Pada ketentuan sebelumnya, jasa penjualan atas pemasaran terutang PPN tapi ada kesalahpahaman voucer terutang PPN.

Selanjutnya, dalam PMK 6/2021 ada pula pemungutan PPh Pasal 22 atas pembelian oleh distributor pulsa dan PPh Pasal 23 atas jasa penjualan atau pembayaran agen token listrik dan voucer. Hal tersebut merupakan pajak dimuka bagi distributor atau agen yang dapat dikreditkan dalam SPT Tahunan.

Selain mengenai PMK 6/2021, ada pula bahasan terkait dengan penunjukan 2 perusahaan sebagai pemungut PPN produk digital luar negeri yang dijual kepada pelanggan di Indonesia. Dengan penunjukan tersebut, saat ini, sudah ada 53 pelaku usaha pemungut PPN produk digital luar negeri.

Baca Juga: Dilakukan Serentak, DJP Sita Aset Penunggak Pajak Senilai Rp2 Miliar

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Tidak Pengaruhi Harga

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama mengatakan jauh sebelum PMK 6/2021 diterbitkan, pembelian pulsa oleh masyarakat sudah memuat PPN sebesar 10%.

“Orang kan membayangkan sekarang akan ada PPN 10%. Nah, kita jelaskan tadi PPN sudah ada sebelumnya. Jadi, kalau ada pedagang yang naikin [harga] ya ini enggak masuk akal," ujarnya.

Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Tren Penerimaan Pajak Mulai Dekati Level Prapandemi

Bila ada beberapa pengecer yang menaikkan harga jual pulsa, dia meyakini akan ada koreksi secara alamiah sesuai dengan mekanisme pasar. DJP, sambungnya, tidak memiliki kewenangan untuk mengatur harga. Namun, DJP akan tetap berkoordinasi dengan asosiasi sambil mengamati perkembangan harga pulsa di masyarakat. (DDTCNews)

  • Pengurangan Tax Gap

Managing Partner DDTC Darussalam berpendapat pengaturan pemungutan PPN dan PPh dalam PMK 6/2021 sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam mengurangi tax gap. Terlebih, dalam konteks saat ini, pemerintah telah memberikan berbagai relaksasi atau insentif fiskal.

“Oleh karena itu, strategi penerimaan pajak yang cukup jitu ialah mengurangi tax gap, yaitu menutup celah potensi penerimaan pajak yang seharusnya bisa diterima oleh pemerintah,” ujarnya

Baca Juga: Sita Serentak 18 Penunggak Pajak, Ada Rekening Bank Hingga Pesawat

Dalam praktik selama ini, sambung dia, sering terjadi kebingungan terkait dengan administrasi pemungutan PPN atas barang-barang tersebut. PMK 6/2021 diyakini akan meningkatkan efektivitas pemungutan. Selain itu, akan ada kepastian hukum dan kesederhanaan tata cara pemungutan PPN. (Kontan)

  • Kemudahan dan Kepastian

Partner of Tax Research & Training Services DDTC B. Bawono Kristiaji pun mengatakan ketentuan PPN terbaru atas penjualan pulsa yang diatur dalam PMK 6/2021 justru memberikan kemudahan dan kepastian hukum.

Selain PPN, PMK 6/2021 juga mengatur tentang pemungutan PPh Pasal 22 dengan tarif 0,5% atas penjualan pulsa. Ketentuan ini justru memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sekaligus menjamin kepatuhan.

Baca Juga: WP Badan Pakai PPh Final UMKM? Dirjen Pajak Sebut Ada Batas Waktunya

"Semua pemain pada semua jalur distribusi justru better off. Kalau dari sisi konsumen, saya melihat mekanisme pengkreditan PPh yang atas beban pajak yang dipungut itu menjadi pengurang beban pajak di akhir tahun sehingga tidak ada beban yang menambah harga jual," ujar Bawono. (DDTCNews)

  • Pemungut PPN Produk Digital

Dirjen pajak menunjuk eBay Marketplace GmbH dan Nordvpn S.A. sebagai pemungut PPN produk digital luar negeri yang dijual kepada pelanggan di Indonesia. Kedua perusahaan tersebut akan memungut PPN mulai hari ini, Senin (1/2/2021).

“Dengan penambahan 2 perusahaan sebagai pemungut PPN PMSE maka hingga hari ini terdapat 53 pelaku usaha pemungut PPN produk digital luar negeri,” ungkap Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama. Simak artikel ‘Lagi, Dirjen Pajak Tunjuk 2 Perusahaan Pemungut PPN Produk Digital’. (DDTCNews/Kontan/Bisnis Indonesia)

Baca Juga: Hingga Agustus 2021, Pembeli Mobil Serap Insentif Pajak Rp1,73 Triliun
  • Pemeteraian Kemudian

Kementerian Keuangan memerinci ketentuan tentang pembayaran bea meterai melalui pemeteraian kemudian sebagaimana diatur dalam PMK 4/2021. Pemeteraian kemudian dilakukan atas dokumen terutang bea meterai tetapi tidak atau kurang dibayar serta atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

"Pihak yang wajib membayar bea meterai melalui pemeteraian kemudian .. merupakan pihak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU Bea Meterai," bunyi Pasal 20 PMK No. 4/2021. Simak artikel ‘Kemenkeu Perinci Aturan Soal Pemeteraian Kemudian’. (DDTCNews)

  • Belanja Perpajakan

Tidak semua insentif yang diberikan oleh pemerintah pada masa pandemi Covid-19 masuk dalam belanja perpajakan. Plt Kepala Pusat Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Pande Putu Oka Kusumawardhani mengatakan ada insentif yang bertujuan untuk mendukung dunia usaha dari sisi cash flow dan tidak menimbulkan revenue forgone.

Baca Juga: Sri Mulyani Minta Belanja APBD untuk Perlindungan Sosial Dipacu

“Contoh angsuran PPh Pasal 25 yang diringankan 30% lalu 50%. Kemudian, ada pembebasan PPh Pasal 22 Impor untuk menjaga ketersediaan. Ini insentif memang sebagian tidak masuk ke kategori belanja perpajakan, sebagian lagi masuk," ujar Oka. Simak artikel ‘BKF: Nominal Belanja Perpajakan Antarnegara Tak Dapat Dibandingkan’. (DDTCNews) (kaw)

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, PMK 6/2021, pulsa, kartu perdana, token listrik, DJP, Sri Mulya

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Mochamad Nezar Gribaldy

Senin, 01 Februari 2021 | 23:11 WIB
masyarakat banyak yang salah persepsi mengenai PPN yang dikenakan atas pulsa maupun token listrik. mungkin pemerintah harus mensosialisasikan lagi mengenai pengenaan PPN ini

Mochamad Nezar Gribaldy

Senin, 01 Februari 2021 | 23:11 WIB
masyarakat banyak yang salah persepsi mengenai PPN yang dikenakan atas pulsa maupun token listrik. mungkin pemerintah harus mensosialisasikan lagi mengenai pengenaan PPN ini

Mochamad Nezar Gribaldy

Senin, 01 Februari 2021 | 23:11 WIB
masyarakat banyak yang salah persepsi mengenai PPN yang dikenakan atas pulsa maupun token listrik. mungkin pemerintah harus mensosialisasikan lagi mengenai pengenaan PPN ini
1

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 22 September 2021 | 08:09 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

DJP Mulai Terjunkan Pegawai ke Lapangan, Ini 2 Sasaran Prioritasnya

Selasa, 21 September 2021 | 18:06 WIB
LAYANAN PAJAK

DJP Minta Wajib Pajak Lapor Jika Temui Ini Saat Manfaatkan Layanan

Selasa, 21 September 2021 | 12:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Ketersediaan Data Jadi Kunci Optimalisasi Pajak Youtuber

Selasa, 21 September 2021 | 08:22 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

DJP Tegaskan Pemanfaatan Insentif Pajak Bukan Penentu Pemeriksaan

berita pilihan

Sabtu, 25 September 2021 | 07:00 WIB
KINERJA FISKAL

Penerimaan PPh Final Masih Alami Stagnansi, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa atas Bunga Pinjaman yang Tidak Dipungut PPh Pasal 26

Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK

Apa itu Daftar Sasaran Ekstensifikasi Pajak?

Jum'at, 24 September 2021 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Begini Lini Masa Pembaruan Sistem Core Tax 2021-2024

Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA

Ini Profil Perpajakan Negara yang Punya Air Terjun Tertinggi di Dunia

Jum'at, 24 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Buat Apa Sih Kita Bayar Pajak? Begini Kata Sri Mulyani

Jum'at, 24 September 2021 | 17:30 WIB
THAILAND

Lagi, Tenaga Medis Covid-19 Dapat Fasilitas Bebas Pajak Penghasilan

Jum'at, 24 September 2021 | 17:00 WIB
PAJAK INTERNASIONAL

Begini Tarif Pajak Penghasilan Individu di Berbagai Negara Saat Ini

Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Urgensi Edukasi dalam Membangun Moral Pajak

Jum'at, 24 September 2021 | 16:33 WIB
CONTAXTUAL

Apa Itu Pajak Penghasilan Final? Simak Penjelasannya di Video Ini