Fokus
Data & Alat
Rabu, 27 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 27 OKTOBER 2021 - 2 NOVEMBER 2021
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Kemenkeu Perinci Aturan Soal Pemeteraian Kemudian

A+
A-
4
A+
A-
4
Kemenkeu Perinci Aturan Soal Pemeteraian Kemudian

Ilustrasi. Petugas melayani pembeli meterai Rp10.000 di kantor pos. ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/foc.

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan memerinci ketentuan tentang pembayaran bea meterai melalui pemeteraian kemudian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 4/2021.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 4/2021, pemeteraian kemudian dilakukan atas dokumen terutang bea meterai tetapi tidak atau kurang dibayar serta atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

"Pihak yang wajib membayar bea meterai melalui pemeteraian kemudian .. merupakan pihak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU Bea Meterai," bunyi Pasal 20 PMK No. 4/2021, dikutip Jumat (29/1/2021).

Baca Juga: Hingga September 2021, Utang Pemerintah Sudah Rp6.711 Triliun

Bila dokumen yang bea meterainya dibayar melalui pemeteraian kemudian adalah dokumen yang seharusnya terutang bea meterai sejak 1 Januari 2021 tetapi tidak atau kurang dibayar, pihak yang terutang harus melunasi bea meterai sekaligus membayar sanksi administrasi sebesar 100% dari bea meterai yang terutang.

Bila dokumen yang bea meterainya dibayar melalui pemeteraian kemudian adalah dokumen yang seharusnya terutang bea meterai sebelum 1 Januari 2021 tetapi tidak atau kurang dibayar, sanksi administrasi yang dikenakan sebesar 200% dari bea meterai yang terutang.

Kemudian, apabila dokumen yang dilakukan pemeteraian kemudian adalah dokumen untuk alat bukti pengadilan maka bea meterai yang terutang atas dokumen tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Baca Juga: Pesan Sri Mulyani ke Lulusan STAN: Harus Siap Hadapi Guncangan

Untuk melunasi bea meterai terutang melalui pemeteraian kemudian, terdapat dua opsi pembayaran yaitu melalui meterai tempel atau melalui surat setoran pajak (SSP). Sanksi administrasi atas kekurangan pembayaran bea meterai dilakukan menggunakan formulir SSP atau kode billing dengan kode akun pajak 411611 dan kode jenis setoran 512.

Terdapat dua pihak yang dapat mengesahkan pemeteraian kemudian yaitu pejabat pos atau pejabat lain yang ditunjuk DJP. Lalu, pejabat harus memastikan keaslian meterai tempel, kebenaran SSP, kesesuaian nilai pembayaran dalam SSP, hingga kesesuaian kode akun pajak dan kode jenis setoran.

Bila ketentuan sudah terpenuhi, pejabat dapat membubuhkan cap pemeteraian kemudian atas dokumen yang bea meterainya dibayar atau atas SSP. (rig)

Baca Juga: Tren Penyelundupan Minuman Ringan Meningkat Usai Pajak Gula Diterapkan

Topik : pmk 4/2021, bea meterai, kemenkeu, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 26 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PERPAJAKAN

Ini Fokus Pengawasn Itjen Kemenkeu untuk DJP dan DJBC

Selasa, 26 Oktober 2021 | 09:15 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL

Sri Mulyani Proyeksikan Ekonomi Kuartal III/2021 Tumbuh 4,5%

Selasa, 26 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tarif PPh Badan Batal Diturunkan, Konsolidasi Fiskal Jadi Alasannya

Senin, 25 Oktober 2021 | 17:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Selidiki Tindak Pidana Perpajakan, DJP Gunakan Forensik Digital

berita pilihan

Rabu, 27 Oktober 2021 | 11:30 WIB
APBN 2021

Hingga September 2021, Utang Pemerintah Sudah Rp6.711 Triliun

Rabu, 27 Oktober 2021 | 11:08 WIB
PENGAWASAN PAJAK

DJP Terus Jalankan Pengawasan Pembayaran Masa dan Kepatuhan Material

Rabu, 27 Oktober 2021 | 11:07 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Pesan Sri Mulyani ke Lulusan STAN: Harus Siap Hadapi Guncangan

Rabu, 27 Oktober 2021 | 10:30 WIB
REPUBLIK CEKO

Harga Listrik dan Gas Melonjak, PPN Dibebaskan Selama 2 Bulan

Rabu, 27 Oktober 2021 | 09:51 WIB
BANTUAN SOSIAL

Ada Bansos Lagi! Bantuan Rp300 Ribu Per Bulan Cair Akhir Tahun Ini

Rabu, 27 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ini Strategi DJP dalam Awasi Kepatuhan Materiel Wajib Pajak

Rabu, 27 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 27 OKTOBER 2021 - 2 NOVEMBER 2021

Reli Penguatan Rupiah Terhadap Dolar AS Berlanjut

Rabu, 27 Oktober 2021 | 08:23 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Omzet Rp500 Juta Bebas Pajak Diharapkan Tidak Hanya Perkuat UMKM