Ini Pandangan Ekonom Soal Program Tax Amnesty

JAKARTA, DDTCNews – Beberapa kalangan masyarakat menilai program pengampunan pajak yang sudah berakhir dengan penilaian yang bervariatif. Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai program tersebut berdasarkan sisi ekonomi.

Direktur Indef Enny Sri Hartati mengatakan kebijakan program pengampunan pajak lahir karena adanya perintah konstitusi. Menurutnya perintah konstitusi dijabarkan jelas dalam pasal 2 ayat 2 UU Pengampunan Pajak.

"Indikator yang harus kita jadikan indikator evaluasi adalah indikator yang juga harus konsisten. Dari tujuan diberlakukan program tax amnesty. Misal, soal likuiditas ada pengaruh positif, walau kecil. Artinya tidak signifikan secara kalkulasi ekonomi," ujarnya di Kantor Indef Jakarta, Kamis (6/4).

Ia menjelaskan nilai tukar rupiah terlihat membaik meskipun fluktuatif. Membaiknya nilai tukar tersebut juga bukan sepenuhnya karena program pengampunan pajak tapi juga disebabkan oleh neraca dagang Indonesia yang selama 2 tahun berturut-turut mengalami surplus dan aliran yang masuk pun tampak positif.

"Di sisi lain suku bunga antar bank ini justru meningkat. Artinya seharusnya dengan program tax amnesty mestinya kan menurunkan, ini malah menaikkan suku bunga. Hal ini kami indikasikan adanya crowding out dalam sistem perbankan kita," tuturnya.

Enny menjabarkan secara statistik dampaknya terhadap suku bunga antar bank justru naik, bahkan FDI walau hanya 15% namun masih positif. Namun dampaknya terhadap SBN trennya malah semakin positif dan ini kaitannya dengan mengapa suku bank malah naik. 

"Kalau tujuan utama, dalam penyusunan legal drafting, pasal dan ayat menunjukkan tingkat prioritas. Maka seharusnya pengalihan aset atau repat dicantumkan dalam ayat yang lebih pertama, menunjukkan bahwa hal itu prioritas," ucapnya.

Adapun tujuan kedua yang disebutkannya seperti penambahan wajib pajak baru seperti yang disebutkan Dirjen Pajak sebanyak 300 ribu wajib pajak, jika dibandingkan dengan potensi 45 juta wajib pajak maka potensinya sangat tidak signifikan dan terlalu jauh. Hal ini juga dinilainya sebagai tujuan kedua program pengampunan pajak yang gagal.

"Kalau tujuan pertama dan kedua gagal maka otomatis tujuan ketiga yakni peningkatakan ekonomi domestik juga akan gagal. Ini semua bukan ramalan namun berdasarkan data yang benar-benar memang terjadi. Ini data resmi yang dipublish oleh pemerintah setelah kita sandingkan antara tujuan dan hasilnya seperti yang kita lihat," pungkasnya. (Amu)