BERITA TERKINI
STOCKHOLM, DDTCNews – Pemerintah Swedia memberi insentif pajak terkait jasa perbaikan atas barang-barang yang sudah tidak terpakai, seperti sepeda sampai dengan mesin cuci. Insentif ini diberikan guna mengurangi limbah atas barang-barang bekas.
Menteri Pasar Keuangan dan Urusan Konsumen Swedia Per Bolund menyatakan petinggi koalisi partai demokrat dan partai hijau di Swedia akan mengajukan proposal kepada parlemen pada Selasa (20/9), untuk memangkas tingkat PPN dari 25% menjadi 12% pada perbaikan sepeda, pakaian, sepatu dan lain-lain.
“Kami percaya bahwa secara substansial hal ini dapat menurunkan biaya dan mengubah perilaku ekonomi yang lebih rasional dalam memperbaiki barang-barang bekas," ujarnya.
Proposal ini juga memungkinkan masyarakat untuk mengklaim kembali setengah dari pajak penghasilan mereka atas biaya tenaga kerja dalam perbaikan peralatan seperti lemari es, oven, mesin pencuci piring dan mesin cuci.
Bolund menjadi penggagas adanya insentif baru tersebut. Dia memperkirakan pemangkasan tarif PPN akan mengurangi biaya perbaikan sekitar 50SEK (Rp76.720) dari harga awal sebesar 400SEK (Rp613.761), hal tesebut di rasa cukup untuk merangsang industri perbaikan di Swedia.
Dia berharap keringanan pajak pada perbaikan peralatan bekas akan memacu terciptanya layanan baru dalam industri perbaikan rumah, serta menyediakan pekerjaan yang sangat dibutuhkan bagi para pendatang baru yang tidak memiliki pendidikan formal.
Selain itu, insentif ini merupakan bagian dari fokus pemerintah dalam mengurangi emisi karbon. Seperti dikutip dari theguardian.com, sejak tahun 1990 Swedia telah mengurangi emisi tahunan karbon dioksidanya sebesar 23%, dan sudah menghasilkan lebih dari setengah listrik yang berasal dari sumber terbarukan.
"Saya percaya saat ini telah ada pergeseran pandangan di Swedia. Adanya peningkatan kesadaran bahwa kita perlu membuat suatu hal dapat bertahan lebih lama dengan mengurangi jumlah konsumsi yang berlebihan,” pungkasnya.
Sebagai informasi, proposal ini akan diajukan kepada parlemen sebagai bagian dari proposal anggaran pemerintah, dan jika disetujui dalam pemilihan bulan Desember mendatang, maka aturannya mulai berlaku pada 1 Januari 2017. (Amu)
