KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Bakal Kasih Insentif PPN DTP 11 Persen untuk Tiket Pesawat

Aurora K. M. Simanjuntak
Senin, 06 April 2026 | 15.45 WIB
Pemerintah Bakal Kasih Insentif PPN DTP 11 Persen untuk Tiket Pesawat
<p>Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua dari kiri).</p>

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah akan memberlakukan insentif PPN ditanggung pemerintah (DTP) atas penyerahan tiket pesawat untuk penerbangan dalam negeri selama 2 bulan ke depan.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan insentif PPN DTP bertujuan untuk menjaga agar harga tiket pesawat tidak melonjak tajam akibat kenaikan harga bahan bakar avtur. Pada awal April 2026, harga avtur sudah naik menjadi Rp23.551 per liter.

"PPN ditanggung pemerintah itu 11% untuk tiket angkutan udara niaga berjadwal di dalam negeri kelas ekonomi," katanya di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (6/4/2026).

Dengan diberlakukannya insentif PPN DTP tersebut, Airlangga memproyeksikan kenaikan harga tiket pesawat domestik bisa dijaga hanya melonjak 9% - 13% dari harga normal.

Pemerintah pun telah menyiapkan pagu belanja perpajakan senilai Rp2,6 triliun untuk pemberian PPN DTP tiket pesawat selama 2 bulan. Dia menuturkan payung hukum yang mengatur pemberian PPN DTP ini akan diterbitkan dalam waktu dekat.

"Jumlah subsidi yang diberikan oleh pemerintah itu sekitar Rp1,3 triliun per bulannya. Jadi, kalau kami persiapkan untuk 2 bulan maka nominalnya Rp2,6 triliun. Ini agar harga tiket naiknya maksimal 9-13%," ucap Airlangga.

Di sisi lain, pemerintah juga memutuskan untuk menaikkan fuel surcharge di tengah kenaikan biaya bahan bakar pesawat. Adapun fuel surcharge untuk pesawat propeller dan jet sama-sama naik sebesar 38%.

Awalnya, fuel surcharge untuk pesawat jet hanya naik 10% dan propeller naik 25%. Namun, setelah harga avtur naik, biaya fuel surchare untuk kedua jenis pesawat tersebut kini sama-sama dinaikkan menjadi 38%.

"Kebijakan fuel surcharge dan PPN DTP ini akan diberlakukan sesuai dengan program kemarin, yaitu paket ekonomi yang berlaku dalam waktu 2 bulan juga. Kami juga akan terus evaluasi berapa lama geopolitik ataupun perang di Timur Tengah berlangsung," ujar Airlangga. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Ingin selalu terdepan dengan kabar perpajakan terkini?Ikuti DDTCNews WhatsApp Channel & dapatkan berita pilihan di genggaman Anda.
Ikuti sekarang
News Whatsapp Channel
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.