BERITA TERKINI
Gedung Kementerian Keuangan. (foto: Kemenkeu)
JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan tengah mempertimbangkan untuk memberikan fasilitas pembebasan bea meterai atas dokumen trade confirmation atau bukti transaksi surat berharga negara (SBN).
Direktur Surat Utang Negara Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Deni Ridwan mengatakan Ditjen Pajak (DJP) saat ini tengah merancang peraturan pemerintah (RPP) mengenai pemberian fasilitas pembebasan bea meterai.
"Terkait trade confirmation atas transaksi SBN memang menjadi salah satu yang dipertimbangkan untuk mendapatkan fasilitas bea meterai," katanya, Rabu (6/10/2021).
Namun, Deni tidak menjelaskan secara detail mengenai perkembangan penyusunan RPP fasilitas bea meterai. Menurutnya, penjelasan lebih terperinci mengenai fasilitas tersebut akan disampaikan DJP sebagai pihak yang berwenang.
Untuk diketahui, Pasal 3 ayat (2) huruf e UU Bea Meterai menyebutkan dokumen transaksi surat berharga merupakan salah satu jenis dokumen yang bersifat perdata dan dikenai bea meterai. Beleid itu juga memerinci bukti atas transaksi pengalihan surat berharga atau trade confirmation menjadi salah satu objek bea meterai.
Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 134/2021 yang mengatur tentang meterai elektronik. Dengan PMK itu, pengenaan bea meterai elektronik sudah bisa dilakukan, termasuk pada dokumen trade confirmation (TC).
Rencana pengenaan bea meterai pada trade confirmation telah mengemuka sejak tahun lalu. Kala itu, menkeu menyebut bea meterai hanya dikenakan atas dokumen TC yang berisi keseluruhan transaksi pada pasar modal dalam satu hari, bukan setiap transaksi saham.
Di sisi lain, DJP menyatakan ada peluang pemerintah memberikan fasilitas pembebasan bea meterai, seperti yang disebutkan dalam Pasal 22 UU Bea Meterai.
Fasilitas itu misalnya dapat diberikan kepada dokumen yang menyatakan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang semata-mata bersifat keagamaan dan/atau sosial yang tidak bersifat komersial, serta dokumen yang digunakan untuk mendorong atau melaksanakan program pemerintah. (rig)
