BERITA TERKINI
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/nz
JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan berencana meluncurkan program peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak sebagai kebijakan pajak yang diusulkan dalam RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kebijakan ini diperlukan untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan kewajiban pajaknya yang selama ini masih belum dipenuhi secara sukarela.
"Kami beri kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan dan kewajiban pajaknya sehingga kita memiliki basis pajak yang kredibel, kuat, dan enforceable," ujar Sri Mulyani dalam rapat bersama Komisi XI DPR, Senin (28/6/2021).
Dalam program peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak tersebut, pemerintah menawarkan dua opsi. Pertama, pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh peserta program tax amnesty.
Kedua, wajib pajak juga diberi kesempatan untuk membayar PPh berdasarkan pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh orang pribadi pada tahun pajak 2019.
"[Kebijakan] ini juga untuk melengkapi berbagai [program] tadi mulai dari sunset policy, reinvesting policy, dan tax amnesty," ujar Sri Mulyani.
Sekadar informasi, sunset policy adalah program peningkatan kepatuhan dan penerimaan pajak melalui penghapusan sanksi administrasi yang dilaksanakan pada 2008. Program ini tercatat mampu menciptakan 5,63 juta wajib pajak baru dan menambah penerimaan negara hingga Rp7,46 triliun.
Program reinventing policy adalah program pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi yang dilaksanakan pada tahun 2015. Kontribusi wajib pajak peserta reinventing policy terhadap penerimaan pajak pada kala itu mencapai Rp11,8 triliun.
Lalu, tax amnesty yang diselenggarakan pada 2016 hingga 2017 adalah program pengampunan pajak melalui pengungkapan harta dan pembayaran uang tebusan. Pemerintah memperoleh uang tebusan Rp114,54 triliun dan jumlah harta yang diungkapkan mencapai Rp4.884,26 triliun.
Pemerintah mengeklaim program tax amnesty tersebut berhasil meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut pemerintah, kepatuhan wajib pajak peserta tax amnesty jauh lebih tinggi ketimbang wajib pajak bukan peserta tax amnesty. (rig)
