BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan menargetkan total pengadaan pinjaman tunai pada kuartal II/2021 mencapai Rp323,4 triliun.
Penambahan utang sejumlah Rp323,4 triliun tersebut direncanakan bersumber dari surat utang negara (SUN) senilai Rp194,6 triliun, surat berharga syariah negara (SBSN) Rp108,4 triliun, dan pinjaman sejumlah Rp20,4 triliun.
"Pengadaan pinjaman tunai dari World Bank, AIIB, KfW, dan JICA. Sumber pemberi pinjaman dapat berubah sesuai dengan progres negosiasi dan penyiapan dokumentasi," tulis DJPPR pada Debt Portfolio Review Kuartal I/2021, dikutip Selasa (18/5/2021).
DJPPR akan mengutamakan penerbitan SUN dan SBSN melalui lelang. Private placement nantinya akan dilakukan dengan tujuan khusus. Selain itu, DJPPR siap mengantisipasi beberapa risiko ekonomi makro dan risiko pembiayaan utang yang berpotensi berdampak pada pembiayaan anggaran.
Dari sisi ekonomi makro, pemulihan ekonomi AS yang cepat berpotensi meningkatkan yield surat berharga AS. Hal ini akan mendorong penguatan dolar AS dan memberikan tekanan kepada sektor keuangan emerging market.
Dari sisi pembiayaan utang, kenaikan US Treasury dan perbaikan ekonomi AS berpotensi mendorong capital outflow dan memperlemah kurs rupiah. Di tengah risiko tersebut, target penerbitan utang 2021 dinilai masih bisa dipenuhi meski berpotensi meningkatkan cost of borrowing.
Guna memitigasi hal tersebut, DJPPR berkomitmen untuk melakukan liability management melalui debt switch dan buyback, memaksimalkan penerbitan SBN pada kuartal III/2021 dan kuartal IV/2021, mengoptimalkan dukungan Bank Indonesia (BI) sebagai standby buyer, dan terus berkoordinasi dengan pemberi pinjaman.
Tambahan informasi, total utang yang ditarik pada kuartal I/2021 mencapai Rp414,98 triliun atau 24,3% dari target utang bruto 2021. Sementara itu, realisasi utang neto tercatat Rp334,77 triliun atau 27,7% dari target utang neto sebesar Rp1.207,6 triliun. (rig)
