BERITA TERKINI
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. (foto: Kemenko Perekonomian)
JAKARTA, DDTCNews – Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan dukungannya terhadap usulan Kementerian Perindustrian mengenai adanya relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) atas pembelian mobil baru.
Airlangga mengatakan relaksasi PPnBM akan memulihkan sektor otomotif dari tekanan pandemi Covid-19, sekaligus menarik investasi pada sektor tersebut. Selain itu, Kemenko Perekonomian juga akan mengajukan revisi PP No. 73/2019 yang mengatur PPnBM pada kendaraan bermotor.
"Pulihnya produksi dan penjualan industri otomotif akan membawa dampak yang luas bagi sektor industri lainnya," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (11/2/2021).
Relaksasi PPnBM, lanjutnya, dapat berdampak terhadap peningkatan daya beli masyarakat terhadap produk otomotif. Menurutnya, pemberian stimulus tersebut juga diterapkan di beberapa negara untuk mendorong pemulihan di tengah pandemi Covid-19.
Misal, Malaysia yang memberikan diskon pajak penjualan sebesar 100% untuk mobil yang dirakit di dalam negeri dan diskon 50% untuk mobil yang dirakit di luar negeri. Selain itu, China, Jerman, serta Prancis membuat kebijakan subsidi untuk kendaraan mobil listrik sejak 2020.
Airlangga mengatakan pemerintah berencana merelaksasi tarif PPnBM secara bertahap. Relaksasi itu diusulkan hanya untuk tahun ini dengan skenario tarif PPnBM 0% pada Maret-Mei, tarif PPnBM 50% pada Juni-Agustus, dan tarif PPnBM 25% pada September-November.
Dengan skenario relaksasi secara bertahap, ia memperkirakan produksi kendaraan akan meningkat hingga 81.752 unit. Kebijakan tersebut berpotensi menyumbang penerimaan negara hingga senilai Rp1,4 triliun.
"Kebijakan tersebut juga akan berpengaruh pada pendapatan negara yang diproyeksi terjadi surplus penerimaan senilai Rp1,62 triliun," ujar Airlangga.
Pemulihan sektor otomotif pun akan berdampak terhadap sektor lainnya yaitu industri pendukung sektor otomotif yang diklaim telah menyerap 1,5 juta tenaga kerja dengan kontribusi PDB mencapai Rp700 triliun. (rig)
