BERITA TERKINI
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan pengaturan alokasi DAU/DBHÂ dalam rapat kerja bersama Komite IV DPD RI, Selasa (19/1/2021). (tangkapan layar Youtube)
JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta pemerintah daerah melakukan penggunaan sebagian (earmarking) dana alokasi umum atau dana bagi hasil (DAU/DBH) untuk mendukung program vaksinasi Covid-19 di daerah.
Sri Mulyani mengatakan pemda dapat membantu program vaksinasi tersebut walaupun sebagian besar anggarannya berasal dari pemerintah pusat. Pemda, sambungnya, harus melakukan earmarking DAU/DBH untuk vaksinasi minimum 4% tahun ini.
"Artinya secara nasional akan mencapai sekitar Rp15 triliun dari APBD yang diharapkan pemerintah daerah ikut menggunakannya di dalam rangka menyukseskan vaksinasi," katanya dalam rapat kerja bersama Komite IV DPD RI, Selasa (19/1/2021).
Sri Mulyani mengatakan anggaran program vaksinasi Covid-19 diperkirakan mencapai Rp73 triliun hingga Rp74 triliun. Namun, kebutuhan pendanaan vaksinasi juga tergantung pada sejumlah faktor, seperti bervariasinya harga vaksin.
Menurutnya, perlu kerja keras bersama antara pemerintah pusat dan pemda untuk menyelesaikan vaksinasi pada semua masyarakat demi mencapai kekebalan komunal atau herd immunity. Dalam hal ini, pemda bisa memberi dukungan berupa pendanaan melalui APBD.
Sri Mulyani telah menuangkan perintah earmarking 4% DAU/DBH untuk vaksinasi tersebut dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 30/KM.07/2020. Dalam earmarking itu, pemda juga diminta mempertimbangkan populasi yang membutuhkan vaksinasi dan kemampuan keuangannya.
Selain itu, dia juga mengharapkan pemda memberikan dukungan fasilitas penyimpanan dan distribusi karena menyangkut keamanan wilayah. Sri Mulyani beralasan pelaksanaan program vaksinasi Covid-19 termasuk prosedur yang sangat rumit.
Setelah vaksinasi selesai, dia meminta pemda juga tetap ikut memantau dan menanggulangi dampak kesehatan masyarakat.
Indonesia, sambungnya, termasuk beruntung karena segera memesan vaksin Covid-19 ke berbagai produsen. Soal pendanaannya pun pemerintah sudah siap. Sementara banyak negara lain harus menghadapi kesulitan karena memiliki keterbatasan.
"Kita beruntung sudah bisa men-secure jumlah vaksin yang dibutuhkan untuk Indonesia bisa mendapatkan apa yang disebut herd immunity," ujar Sri Mulyani. (kaw)
