Jumlahnya Besar, DJP Agar Bikin Aturan Khusus Restitusi PPN Batu Bara

JAKARTA, DDTCNews - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diminta untuk membuat ketentuan khusus mengenai restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) penyerahan hasil tambang batu bara.

Menurut Sekretaris Umum Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I) Musindra Wijaya, restitusi yang timbul akibat ditetapkannya batu bara sebagai barang kena pajak (BKP) perlu dibatasi.

"Kita tahu dengan jadi BKP di tambang tadi tentu kalau pengusaha itu eksportir maka PPN-nya tidak dibayar dan parahnya ada restitusi," ujar Musindra pada Gelar Wicara UU Cipta Kerja Klaster Kemudahan Berusaha Bidang Perpajakan, Rabu (16/12/2020).

Merujuk pada Pasal 112 UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja yang merevisi ketentuan pada UU PPN, hasil pertambangan batu bara sudah tidak termasuk sebagai jenis barang yang tidak dikenai PPN.

"Jenis barang yang tidak dikenai PPN adalah barang tertentu dalam kelompok barang ... barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, tidak termasuk hasil pertambangan batu bara," bunyi Pasal 4A ayat (2) huruf a UU PPN yang telah diubah melalui Pasal 112 UU Cipta Kerja.

Dirjen Pajak Suryo Utomo menerangkan tugas negara tidak hanya menjaga penerimaan negara dari sisi pajak, melainkan juga dari sisi penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Menurut Suryo, keseimbangan dari kedua jenis penerimaan tersebut perlu dipertimbangkan.

Selain faktor keseimbangan pajak dan PNBP, ketentuan baru yang menetapkan batu bara sebagai BKP juga berfungsi untuk menciptakan perlakuan yang sama. "Ini untuk kepastian hukum agar tidak ada perbedaan antara satu orang dan orang lain yang menghasilkan batu bara," ujar Suryo.

Sebelumnya, Kasubdit PPN Perdagangan, Jasa & Pajak Tidak Langsung Lainnya DJP Bonarsius Sipayung menerangkan dalam implementasinya, untuk kontrak karya yang menganut prevailing law ketentuan yang baru mengenai batu bara akan berlaku secara otomatis.

Untuk kontrak karya yang menganut nailed down law, ketentuan yang berlaku tetap mengikuti kontrak karya. (Bsi)