BERITA TERKINI
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Southeast Asia Development Symposium yang diadakan ADB, Rabu (21/10/2020).
JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan rencana belanja pemerintah dalam mendukung pengembangan teknologi informasi dan informatika (TIK) di tengah pandemi Covid-19.
Sri Mulyani menyebut pemerintah telah menganggarkan Rp29,6 triliun atau US$2 miliar untuk belanja TIK pada APBN 2021. Belanja itu, sambungnya, sejalan dengan upaya untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional dari tekanan pandemi sekaligus memperkuat reformasi.
“Kami tidak akan menyia-nyiakan krisis Covid-19 untuk mempercepat reformasi. Defisit fiskal tahun depan ditetapkan sebesar 5,7% dari PDB dengan tetap mengakomodasi banyak prioritas, termasuk investasi di bidang TIK," katanya dalam Southeast Asia Development Symposium yang diadakan ADB, Rabu (21/10/2020).
Sri Mulyani mengatakan belanja TIK itu akan berfokus pada akselerasi transformasi digital untuk penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus mewujudkan pelayanan publik yang efisien dan cepat di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan.
Pemerintah juga ingin mengoptimalkan infrastruktur dan layanan bersama serta mewujudkan inklusi masyarakat di wilayah prioritas pembangunan. Pemerintah juga mendorong kesetaraan dengan penyediaan akses internet pada sekitar 12.377 lokasi layanan publik.
Saat ini, lanjut dia, sekitar 12.000 desa di Indonesia belum terkoneksi internet. Pemerintah menargetkan 4.000 desa dan beberapa kabupaten agar dapat akses internet tahun depan untuk mewujudkan digitalisasi. Penyediaan infrastruktur di wilayah terpencil harus segera terealisasi.
Selain menggunakan APBN, Sri Mulyani menyebut pemerintah juga berupaya mewujudkan akses internet cepat menggunakan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), seperti pada proyek palapa ring.
Pembangunan jaringan serat optik sepanjang 35 kilometer itu tidak hanya untuk sarana komunikasi, tetapi juga untuk menunjang layanan kesehatan yang berkualitas
"Kebijakan kami untuk mengarahkan reformasi, termasuk digitalisasi, yang direfleksikan pada APBN 2021," ujarnya.
Sri Mulyani menambahkan pandemi Covid-19 telah menjadi tantangan berat dalam semua aktivitas masyarakat. Sayangnya, hanya 1 dari 5 pekerjaan yang dapat beralih ke teknologi.
Dengan kondisi itu, menurutnya, pemerintah terus mengupayakan masyarakat dapat turut memanfaatkan TIK dalam kegiatan ekonominya, terutama kelompok UMKM. Selain itu, fasilitas TIK juga dibutuhkan para pelajar yang tidak bisa bersekolah secara normal akibat pembatasan sosial. (kaw)
