Simak, Ini Keterangan Resmi DJP Soal Insentif Pajak PMK 143/2020

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah telah merilis PMK 143/2020. Terkait dengan terbitnya beleid yang berlaku mulai 1 Oktober 2020 ini, Ditjen Pajak (DJP) merilis keterangan resmi.

Melalui Siaran Pers Nomor: SP-42/2020 yang dipublikasikan siang ini, Jumat (2/10/2020), DJP mengatakan jangka waktu pemanfaatan fasilitas pajak pertambahan nilai (PPN) dan PPh yang selama ini diatur dalam PMK 28/2020 diperpanjang. Perpanjangan waktu dimuat dalam PMK 143/2020.

“Telah diperpanjang hingga Desember 2020,” tulis DJP dalam siaran pers tersebut.

Perpanjangan hingga akhir tahun ini, sambung DJP, juga berlaku bagi fasilitas PPh bagi anggota masyarakat yang membantu upaya pemerintah memerangi wabah Covid-19 melalui produksi, sumbangan, penugasan, serta penyediaan harta yang telah diatur dalam PP 29/2020.

Berikut perincian fasilitas atau insentif yang masuk dalam PMK 143/2020. Sebagai informasi, dengan berlakunya PMK 143/2020 maka PMK 28/2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Fasilitas PPN yang berlaku hingga Desember 2020 adalah PPN tidak dipungut atau ditanggung pemerintah (DTP) kepada:

• Badan/instansi pemerintah, rumah sakit, dan pihak lain atas impor atau perolehan barang kena pajak, perolehan jasa kena pajak, dan pemanfaatan jasa kena pajak dari luar negeri;
• Industri farmasi produksi vaksin atau obat atas impor atau perolehan bahan baku vaksin atau obat untuk penanganan Covid-19; dan
• Wajib pajak yang memperoleh vaksin atau obat untuk penanganan Covid-19 dari industri farmasi sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya. Simak artikel ‘PMK Baru! Masa Pemberian PPN DTP Diperpanjang, Bahan Baku Vaksin Masuk’.

Fasilitas PPh yang diperpanjang hingga Desember 2020 adalah pembebasan dari pemungutan atau pemotongan PPh sebagai berikut:

• Pasal 22 dan Pasal 22 Impor, atas impor dan pembelian barang yang diperlukan untuk penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh badan/instansi pemerintah, rumah sakit, dan pihak lain yang ditunjuk;
• Pasal 22, atas penjualan barang yang dilakukan oleh pihak penjual yang bertransaksi dengan badan/instansi pemerintah, rumah sakit, dan pihak yang ditunjuk;
• Pasal 22 dan Pasal 22 Impor, atas impor atau pembelian bahan baku untuk memproduksi vaksin atau obat untuk penanganan Covid-19 oleh industri farmasi produksi vaksin atau obat;
• Pasal 21, atas penghasilan yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagai imbalan yang diberikan oleh badan/instansi pemerintah, rumah sakit, dan pihak lain yang ditunjuk atas jasa yang diperlukan untuk penanganan Covid-19; dan
• Pasal 23, atas penghasilan yang diterima wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebagai imbalan yang diberikan oleh badan/instansi pemerintah, rumah sakit, dan pihak lain atas jasa teknik, manajemen, atau jasa lain yang diperlukan untuk penanganan wabah Covid-19.

Selain fasilitas yang diberikan di atas, fasilitas PPh yang telah diatur dalam PP 29/2020 juga diperpanjang hingga 31 Desember 2020. Fasilitas yang diperpanjang yaitu:

• Tambahan pengurangan penghasilan neto bagi wajib pajak dalam negeri yang memproduksi alat kesehatan atau perbekalan kesehatan rumah tangga;
• Sumbangan yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto;
• Pengenaan tarif PPh 0% dan bersifat final atas tambahan penghasilan yang diterima tenaga kerja di bidang kesehatan; dan
• Pengenaan tarif PPh 0% dan bersifat final atas penghasilan berupa kompensasi atau penggantian atas penggunaan harta. Simak artikel ‘Diperpanjang, 4 Fasilitas PPh PP 29/2020 Berlaku Hingga Desember’. (kaw)