PMK 143/2020

PMK Baru! Masa Pemberian PPN DTP Diperpanjang, Bahan Baku Vaksin Masuk

Redaksi DDTCNews | Jumat, 02 Oktober 2020 | 07:00 WIB
PMK Baru! Masa Pemberian PPN DTP Diperpanjang, Bahan Baku Vaksin Masuk

Ilustrasi. Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Kepala Divisi Produksi Farmasi Hikmat Alitamsar (kiri) meninjau fasilitas produksi gedung 43 yang nantinya akan digunakan untuk memproduksi vaksin COVID-19, di kantor Bio Farma, Bandung, Jawa Barat, Selasa (11/8/2020). ANTARA FOTO/dok PT Bio Farma/DR/wpa/hp.

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah resmi memperpanjang periode pemberian insentif pajak atas barang dan jasa untuk penanganan pandemi Covid-19 yang selama ini diatur dalam PMK 28/2020.

Pemberian insentif hingga masa pajak Desember 2020 ini diatur dalam PMK 143/2020 yang mulai berlaku sejak 1 Oktober 2020. Pemerintah menyatakan kebijakan perlindungan kesehatan dan keselamatan jiwa masyarakat serta perlindungan sektor usaha masih dibutuhkan.

“Untuk merespons dampak penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), masih diperlukan fasilitas pajak untuk mendukung ketersediaan barang dan jasa guna penanganan pandemi,” demikian bunyi penggalan salah satu pertimbangan dalam PMK tersebut, dikutip pada Jumat (2/10/2020).

Baca Juga:
Aturan Insentif PPN Rumah Ditanggung Pemerintah 2024, Download di Sini

Sama seperti PMK sebelumnya, insentif pajak pertambahan nilai PPN diberikan kepada pihak tertentu (badan/instansi pemerintah, rumah sakit, atau pihak lain) atas impor atau perolehan barang kena pajak (BKP), perolehan jasa kena pajak (JKP), dan/atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean yang diperlukan dalam penanganan Covid-19.

BKP yang dimaksud mencakup obat-obatan, vaksin, peralatan laboratorium, peralatan pendeteksi, peralatan pelindung diri, peralatan untuk perawatan pasien, dan peralatan pendukung lainnya. Sementara JKP-nya meliputi jasa konstruksi, jasa konsultasi, teknik, dan manajemen, jasa persewaan, serta jasa pendukung lainnya.

PPN atas impor BKP oleh pihak tertentu tidak dipungut. PPN atas penyerahan BKP dan JKP, termasuk pemberian cuma-cuma, oleh pengusaha kena pajak (PKP) kepada pihak tertentu ditanggung pemerintah (DTP). PPN DTP juga diberikan atas pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean oleh pihak tertentu.

Baca Juga:
Penuhi Kriteria Investasi, Impor Mobil Listrik CBU Bebas Bea Masuk

Impor BKP oleh pihak tertentu yang digunakan untuk kegiatan pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean tidak dikenai PPN. Ketentuan berlaku sepanjang pihak tertentu memiliki Surat Keterangan Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean (SKJLN) sebelum melakukan impor.

Insentif PPN DTP bagi pihak lain diberikan jika perolehan atau pemanfaatan BKP/JKP selanjutnya akan diserahkan kepada badan dan/atau instansi pemerintah dan/atau rumah sakit untuk keperluan penanganan Covid tanpa mendapat imbalan/kompensasi. Perolehan atau pemanfaatan BKP/JKP itu juga tidak dipergunakan untuk pemakaian sendiri.

Dalam PMK PMK 143/2020, ada penambahan 2 cakupan penerima insentif PPN. Pertama, industri farmasi produksi vaksin dan/atau obat atas impor atau perolehan bahan baku vaksin dan/atau obat untuk penanganan Covid-19. Kedua, wajib pajak yang memperoleh vaksin dan/atau obat untuk penanganan Covid-19 dari industri farmasi produksi vaksin dan/atau obat.

Baca Juga:
Serah Terima Rumah pada Semester I, PPN Ditanggung Pemerintah 100%

Insentif PPN DTP diberikan atas pertama, impor bahan baku untuk produksi vaksin dan/atau obat penanganan Covid-19 oleh industri farmasi. Kedua, penyerahan bahan baku oleh PKP kepada industri farmasi produksi vaksin dan/atau obat. Ketiga, penyerahan vaksin dan/atau obat penanganan Covid-19 oleh industri farmasi.

Insentif PPN DTP atas bahan baku vaksin dan/atau obat diberikan setelah industri farmasi yang dimaksud memperoleh rekomendasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Surat rekomendasi itu paling sedikit memuat 4 keterangan. Pertama, identitas industri farmasi produksi vaksin dan/atau obat.

Kedua, indentitas PKP yang menyerahkan atau pihak pemasok yang berada di luar daerah pabean. Ketiga, nama dan jumlah barang. Keempat, pernyataan perolehan bahan baku yang akan diimpor atau diperoleh merupakan bahan baku untuk produksi vaksin dan/atau obat penanganan Covid-19.

“Surat rekomendasi … berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2020,” demikian bunyi penggalan Pasal 2 ayat (10) PMK 143/2020. Dengan berlakunya PMK 143/2020, PMK 28/2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

02 Oktober 2020 | 15:33 WIB

Pemberian insentif sudah sesuai dengan sasaran dan urgensi yang ada pada saat ini, semoga membantu dalam hal pemulihan kesehatan Indonesia dari pandemi ini.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 21 Februari 2024 | 16:45 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Insentif PPN Rumah Ditanggung Pemerintah 2024, Download di Sini

Rabu, 21 Februari 2024 | 16:30 WIB PERATURAN MENTERI INVESTASI 6/2023

Penuhi Kriteria Investasi, Impor Mobil Listrik CBU Bebas Bea Masuk

BERITA PILIHAN
Rabu, 21 Februari 2024 | 18:10 WIB LAYANAN PAJAK

Update! M-Pajak Versi 1.3.0 Dirilis DJP, Ini Beberapa Layanannya

Rabu, 21 Februari 2024 | 17:07 WIB KEPATUHAN PAJAK

DJP: Koreksi Transfer Pricing Harus Berangkat dari TPDoc Wajib Pajak

Rabu, 21 Februari 2024 | 16:45 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Insentif PPN Rumah Ditanggung Pemerintah 2024, Download di Sini

Rabu, 21 Februari 2024 | 16:30 WIB PERATURAN MENTERI INVESTASI 6/2023

Penuhi Kriteria Investasi, Impor Mobil Listrik CBU Bebas Bea Masuk

Rabu, 21 Februari 2024 | 15:50 WIB KEBIJAKAN MONETER

Jaga Rupiah dan Inflasi, BI Rate Tetap di Level 6 Persen

Rabu, 21 Februari 2024 | 15:30 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu Pajak Air Permukaan dalam UU HKPD?

Rabu, 21 Februari 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jenis-Jenis Insentif Perpajakan untuk Kendaraan Listrik

Rabu, 21 Februari 2024 | 14:35 WIB STATISTIK CUKAI

Mengenal Skema Pengenaan Cukai Rokok Elektrik di Dunia, Begini Datanya

Rabu, 21 Februari 2024 | 14:19 WIB KEANGGOTAAN OECD

OECD Buka Diskusi Aksesi dengan Indonesia, Begini Kata Pemerintah

Rabu, 21 Februari 2024 | 14:00 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Masih Ada 185.662 Rumah Belum Dialiri Listrik, Ini Strategi Pemerintah