BERITA TERKINI
Dirjen Pajak Suryo Utomo dalam Media Briefing, Rabu (30/1/2020). (tangkapan layar Zoom)
JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) akan segera menindaklanjuti hambatan yang muncul dalam proses pemenuhan informasi dan/atau bukti atau keterangan (IBK) oleh perbankan.
Dirjen Pajak Suryo Utomo mengungkapkan DJP sedang berupaya untuk mengevaluasi masalah pemenuhan permintaan IBK oleh perbankan yang masih minim. Menurut dia, masalah dalam proses pemenuhan IBK ini tidak dilatarbelakangi aspek ketidakpatuhan.
“Secara prinsip mereka [perbankan] merespons meski mereka terkadang terlambat dalam merespons," ujar Suryo, Rabu (30/9/2020).
Menurut Suryo, keterlambatan perbankan dalam memenuhi IBK lebih disebabkan oleh banyaknya data yang diminta oleh DJP. Oleh karena itu, lanjutnya, perbankan perlu waktu untuk memenuhi permintaan IBK dari DJP tersebut.
Seperti diberitakan sebelumnya, dari sekitar 70.000 surat baru permintaan IBK pada semester I/2020, hanya 4,3% yang sudah direspons oleh perbankan. Simak artikel ‘Hanya 4,3% Permintaan Data dari Ditjen Pajak yang Dipenuhi Perbankan’.
Suryo menerangkan untuk permintaan data, informasi, dan keterangan secara otomatis dari DJP kepada perbankan saat ini berjalan lancar. Hanya permintaan informasi khusus untuk hal-hal tertentu – seperti untuk pemeriksaan, penagihan, dan penegakan hukum – yang cenderung terlambat.
Untuk mengatasi permasalahan ini, Suryo mengatakan DJP sedang berupaya agar pemenuhan permintaan IBK dari DJP kepada perbankan bisa dilaksanakan secara elektronik. "Itu akan lebih bagus," ujar Suryo.
Pemenuhan permintaan IBK merupakan implementasi dari UU No. 9/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Lembaga keuangan termasuk bank memegang peranan penting dalam menentukan sukses tidaknya implementasi pertukaran informasi keuangan secara otomatis (automatic exchange of information/AEoI) di Indonesia.
Dalam pertemuan antara DJP dan asosiasi lambaga jasa keuangan (LJK) sebelumnya, perbankan mengeluhkan informasi IBK yang diminta oleh DJP cenderung tersebar pada cabang-cabang perbankan di seluruh Indonesia.
Oleh karena itu, perbankan memerlukan waktu untuk melakukan konsolidasi dan penelitian agar jawaban akurat. Perbankan mengusulkan kepada DJP untuk menyediakan sistem online dan terintegrasi untuk mengakomodasi kewajiban pemenuhan permintaan IBK. (kaw)
