BERITA TERKINI
Ilustrasi. Siswa SMK Model PGRI 1 Mejayan menyiapkan pengoperasian Mobil Listrik (Moblis) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) hasil buatannya di Mejayan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Jumat (3/7/2020). Sejumlah siswa di sekolah tersebut berhasil membuat mobil listrik yang dirancang untuk mendukung pelaku UMKM memasarkan produknya dan akan dipasarkan dengan harga Rp20 juta per unit. ANTARA FOTO/Siswowidodo/wsj.
JAKARTA, DDTCNews—Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk melonggarkan ketentuan batas minimum uang muka pembelian kredit/pembiayaan kendaraan bermotor (KKB/PKB) kendaraan bermotor berwawasan lingkungan menjadi 0% mulai 1 Oktober 2020.
Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan relaksasi diberikan untuk mendorong pembelian kendaraan bermotor yang ramah lingkungan. Saat ini, batas minimum uang muka (down payment/DP)untuk kendaraan bermotor ramah lingkungan berkisaran 5% hingga 10%.
"Ini adalah batasan minimum uang muka, dan tetap akan memperhatikan prudential-nya," katanya melalui konferensi video, Rabu (19/8/2020).
Perry menjelaskan keputusan penurunan batasan minimum uang muka kendaraan ramah lingkungan itu meliputi jenis kendaraan roda dua yang semula 10% menjadi 0%, kendaraan roda tiga atau lebih yang nonproduktif dari 10% menjadi 0%, dan kendaraan roda tiga atau lebih yang produktif dari 5% menjadi 0%.
Dia juga memastikan keputusan uang muka nol persen tersebut tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian karena hanya berlaku bagi bank-bank yang mempunyai rasio nonperforming loan di bawah 5%.
Di samping itu, Perry menjelaskan kebijakan uang muka nol persen tersebut merupakan bagian dari sinergi pemerintah Bersama BI dan Otoritas Jasa Keuangan dalam memulihkan perekonomian nasional.
“Pemerintah selama ini berusaha mendorong tidak hanya produksi, melainkan juga pemakaian kendaraan bermotor yang ramah lingkungan, seperti yang bertenaga listrik,” tuturnya.
Perry juga berharap kebijakan uang muka nol persen tersebut bisa mendorong perbaikan pada kinerja sektor otomotif yang pada akhirnya dapat memulihkan perekonomian nasional secara keseluruhan.
Presiden Joko Widodo sebelumnya telah meneken Peraturan Presiden No. 55/2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan.
Jokowi ingin kebijakannya mengenai kendaraan listrik mampu meningkatkan efisiensi energi dan menurunkan emisi gas rumah kaca. Tak hanya itu, pemerintah juga memberikan insentif fiskal dan nonfiskal untuk produsen kendaraan listrik.
Insentif fiskal yang diberikan antara lain seperti insentif bea masuk atas importasi kendaraan listrik, insentif pajak penjualan atas barang merah, insentif pembebasan atau pengurangan pajak pusat dan daerah. (rig)
