SEOUL, DDTCNews - Pemerintah Korea Selatan didesak memberikan insentif pajak bagi produsen kendaraan listrik lokal yang makin tertekan oleh persaingan dengan produsen asal China.
Desakan tersebut menguat seiring dengan penurunan pangsa pasar mobil listrik buatan Korea Selatan hingga berada di bawah 50%. Anggota parlemen dari partai berkuasa maupun oposisi menilai industri otomotif lokal membutuhkan dukungan fiskal agar mampu bersaing dengan kendaraan listrik China yang menawarkan harga lebih kompetitif.
"Ketika industri semikonduktor kita mengalami kesulitan pada masa lalu, pemerintah berperan sebagai pemantik. Dukungan perlu diberikan, seperti kredit pajak kendaraan listrik, ketika industri menghadapi persaingan dengan negara lain atau membutuhkan peran pemerintah sebagai pemantik," ujar Anggota Parlemen dari Partai Kekuatan Rakyat Bae Joon-young, dikutip pada Sabtu (7/11/2026).
Berdasarkan data Korea Automobile and Mobility Association serta Korea Automobile Importers and Distributors Association, pendaftaran baru mobil listrik penumpang buatan China mencapai 112.417 unit sepanjang Januari-September 2026. Jumlah tersebut meningkat 2,2 kali lipat dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.
Pangsa pasar mobil listrik China di Korea Selatan pun naik 8,4 poin persentase menjadi 43,5%. Sebaliknya, pangsa pasar mobil listrik domestik turun 6,2 poin persentase menjadi 48,7%, atau untuk pertama kalinya berada di bawah 50%.
Pelaku industri otomotif menilai produsen kendaraan listrik China memiliki keunggulan daya saing harga berkat dukungan pemerintah yang besar. Dukungan tersebut menjangkau seluruh rantai pasok, mulai dari kendaraan jadi, material, komponen, hingga baterai.
Kondisi tersebut membuat produsen Korea Selatan makin sulit bersaing, terutama karena dukungan pemerintah terhadap industri kendaraan listrik domestik dinilai belum memadai. Padahal, industri otomotif memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional melalui basis produksi dan penyerapan tenaga kerja.
Guna memperkuat daya saing industri kendaraan listrik, anggota parlemen mendorong agar kendaraan listrik dimasukkan ke dalam skema kredit pajak produksi domestik (domestic production tax credit).
Insentif tersebut merupakan salah satu janji kampanye Presiden Lee Jae-myung. Melalui skema ini, perusahaan yang memproduksi dan menjual barang strategis di dalam negeri akan memperoleh kredit pajak berdasarkan volume produksinya.
Pemerintah Korea Selatan sebenarnya telah memasukkan rencana pembentukan insentif tersebut dalam RUU Pajak 2026 yang diumumkan pada 3 Agustus 2026. Namun, kendaraan listrik tidak termasuk dalam daftar barang yang berhak memperoleh fasilitas tersebut.
Kebijakan kredit pajak produksi domestik itu bahkan dijuluki sebagai Inflation Reduction Act (IRA) Amerika Serikat versi Korea Selatan.
Selain Bae, anggota parlemen dari Partai Demokrat Korea Yoon Hu-duk juga mendesak agar kendaraan listrik dimasukkan dalam daftar penerima insentif.
"Mobil listrik buatan China dengan cepat mengambil alih pasar, baik di dalam negeri maupun luar negeri, sehingga kendaraan listrik domestik menghadapi krisis serius," ujarnya.
Anggota parlemen lainnya, Moon Jin-seok, menilai RUU Pajak yang diajukan pemerintah masih memiliki sejumlah kekurangan. Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi membuat produsen otomotif domestik makin kesulitan menghadapi produsen China yang memiliki keunggulan harga.
Berdasarkan sistem informasi legislasi Majelis Nasional, terdapat 24 rancangan amendemen atas Restriction of Special Taxation Act yang diajukan sejak Majelis Nasional ke-22 mulai bertugas. Rancangan tersebut mengusulkan agar kendaraan listrik dan kendaraan generasi berikutnya dimasukkan dalam daftar barang yang berhak memperoleh kredit pajak produksi domestik.
Sebanyak 11 rancangan di antaranya diajukan oleh anggota Komite Keuangan dan Ekonomi Parlemen yang menangani kebijakan perpajakan. Bahkan, setelah pemerintah mengumumkan revisi kebijakan pajak yang belum memasukkan kendaraan listrik sebagai penerima fasilitas, 7 anggota parlemen dari kedua kubu politik mengajukan rancangan aturan untuk memperluas cakupan insentif tersebut.
Di tengah desakan tersebut, Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Keuangan dan Ekonomi Korea Selatan Lee Hyoung-il belum lama ini menyatakan pemerintah akan menyiapkan rencana penguatan daya saing industri kendaraan listrik. Lee juga telah bertemu dengan Executive Chair Hyundai Motor Group Euisun Chung untuk bertukar pandangan mengenai perluasan cakupan kredit pajak produksi lokal bagi kendaraan listrik.
Dalam pertemuan dengan perwakilan industri otomotif, Lee menyebut pemerintah akan terlibat aktif dalam pembahasan insentif kredit pajak produksi kendaraan listrik di parlemen.
"Pemerintah akan berpartisipasi aktif dalam pembahasan di Majelis Nasional mengenai dukungan melalui kredit pajak produksi kendaraan listrik dan membahas persoalan ini secara mendalam," ujarnya dilansir en.sedaily.com. (dik)
