Konsekuensi Bila PSBB Terus Berlanjut, Ini Kata Ketua Satgas PEN

JAKARTA, DDTCNews—Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi menilai kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang terus menerus diperpanjang bisa sangat berdampak pada kondisi fiskal negara.

Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Budi Gunadi Sadikin mengatakan ruang fiskal negara saat ini berpotensi tidak mampu lagi menopang perekonomian apabila kegiatan ekonomi masyarakat tidak segera dibuka.

Untuk itu, pembukaan kegiatan ekonomi harus dilakukan secara bertahap dan menggunakan prinsip ‘gas dan rem’ sesuai dengan kondisi penyebaran virus Corona atau Covid-19 di setiap wilayah.

"Kalau terus-menerus lockdown, enggak akan tahan ruang fiskal kita. Perlu kita sama-sama membangkitkan rasa aman dengan meningkatkan disiplin protokol kesehatan," katanya dalam konferensi video, Rabu (29/7/2020).

Budi menambahkan pemerintah menganggarkan Rp695,2 triliun untuk menangani masalah kesehatan sekaligus memulihkan ekonomi hingga akhir tahun ini. Saat ini, ruang fiskal masih sangat lebar.

Dia juga meminta pelaku usaha segera memanfaatkan berbagai insentif fiskal seperti PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), PPh final UMKM DTP, pembebasan PPh Pasal 22 impor, diskon angsuran PPh Pasal 25, dan restitusi pajak PPN dipercepat.

“Kami masih punya room yang cukup banyak untuk bisa memberikan stimulus fiskal, untuk mengganjal perlambatan ekonomi," ujarnya.

Budi tidak menjelaskan secara detail apakah stimulus berlanjut pada tahun depan. Dia hanya menegaskan arah kebijakan fiskal 2021 tetap akan memuat agenda pemulihan perekonomian dari tekanan pandemi.

Di sisi lain, pemerintah masih berupaya mencari vaksin virus Corona. Budi berharap vaksin bisa ditemukan tahun ini sehingga program vaksinasi bisa langsung terlaksana tahun depan, dan ekonomi bisa pulih sepenuhnya.

"Kami sudah mempersiapkan, sudah mengajukan, dan kami sudah anggarkan ruang fiskal yang cukup untuk bisa mengganjal aktivitas ekonomi di tahun depan," ujar Budi. (rig)