BERITA TERKINI
.jpg&w=3840&q=75)
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa (kanan) menyampaikan paparan saat rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2020). Raker tersebut membahas asumsi dasar Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/hp.
JAKARTA, DDTCNews – Komisi XI DPR RI menyepakati asumsi makro yang akan digunakan dalam menyusun RAPBN 2021 yang diusulkan pemerintah setelah melalui proses pembahasan selama lebih dari sembilan jam.
Rapat kerja yang dipimpin oleh Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto itu menyepakati asumsi ekonomi makro, target pembangunan, serta indikator pembangunan. Rapat juga menyepakati sejumlah indikator baru yang selama ini belum pernah tertuang dalam APBN.
"Setuju semua kan ya indikatornya?" tanya Dito meminta persetujuan para anggota Komisi XI RI, Senin (22/6/2020) malam. Para anggota Komisi XI DPR RI pun kompak menjawab, "Setuju."
DPR dan pemerintah dalam rapat itu menyepakati perubahan penggunaan surat perbendaharaan negara (SPN) 3 bulan menjadi surat berharga negara (SBN) 10 tahun untuk asumsi makro 2021. Suku bunga SBN bertenor 10 tahun yang disepakati yakni 6,29% hingga 8,29%.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan perubahan tersebut karena menilai SBN 10 tahun lebih relevan dalam penghitungan APBN dibanding SPN 3 bulan. Simak artikel ‘Sri Mulyani Usul ke DPR untuk Ganti Acuan Suku Bunga di Asumsi Makro’.
Selain itu, DPR dan pemerintah juga bersepakat menambah poin pada indikator pembangunan dalam RAPBN 2021, yakni nilai tukar petani (NTP) dan nilai tukar nelayan (NTN). Indeks kedua indikator itu dipatok sama, sebesar 102 hingga 104.
Usulan mengenai NTP dan NTN datang dari DPR, yang dimulai oleh Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menyetujui ide itu karena indeks NTP dan NTN selama ini pun telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
"Di buku RPJMN kami sudah menentukan NTP dan NTN tetapi tidak kami masukkan di target pembangunan," ujar
Keputusan asumsi dasar untuk RAPBN 2021 itu disepakati antara DPR dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Kepala BPS Suhariyanto, Gubernur BI Perry Warjiyo, dan Kepala DK OJK Wimboh Santoso.
Rincian asumsi makro ekonomi terdiri dari pertumbuhan ekonomi dalam rentang 4,5% hingga 5,5%, inflasi 2% hingga 4%, nilai tukar rupiah Rp13.700 hingga Rp14.900 per dolar AS, serta suku bunga SBN 10 tahun 6,29% hingga 8,29%.
Target pembangunan yang disepakati yakni tingkat pengangguran terbuka 7,7% hingga 9,1%, tingkat kemiskinan 9,2% hingga 9,7%, dan rasio gini 0,377 hingga 0,379. Adapun indikator pembangunan yang disepakati yakni indeks pembangunan manusia (IPM) 72,78 hingga 72,95 serta indeks NTP dan NTN masing-masing 102 hingga 104. (kaw)
