BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) meningkatkan koordinasi antarinstansi dalam melaksanakan pengawasan terhadap peredaran barang kena cukai (BKC) ilegal serta narkotika, psikotropika, dan prekursor (NPP).
Kasubdit Humas dan Penyuluhan DJBC Netty Hartawati mengatakan sinergi dengan para pemangku kepentingan bertujuan untuk memperketat pengawasan di wilayah perairan serta memberantas penyelundupan di berbagai daerah.
"Melalui kerja sama tersebut, Bea Cukai berharap pengawasan dapat berjalan lebih terarah dan respons terhadap berbagai pelanggaran semakin efektif," ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Rabu (11/11/2026).
Netty menyampaikan unit vertikal DJBC bekerja sama dengan sejumlah pihak guna meningkatkan efektivitas pengawasan kepabeanan dan cukai. Unit vertikal yang dimaksud meliputi Kanwil Bea dan Cukai Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, Kanwil Bea dan Cukai Sumatera Utara, serta Kantor Bea dan Cukai Makassar.
Dia mencontohkan Kanwil Bea dan Cukai Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah untuk membahas peluang kerja sama memberantas peredaran gelap NPP. Kerja sama dilakukan melalui pertukaran informasi dan langkah kolaboratif sesuai kewenangan instansi masing-masing.
"Bea Cukai memiliki peran strategis dalam mencegah masuknya narkotika melalui jalur kepabeanan, sedangkan BNNP menjalankan fungsi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika di wilayah Jawa Tengah," jelas Netty.
Sementara itu, Kanwil Bea dan Cukai Sumatera Utara berkoordinasi dengan Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) I dalam memperketat patroli di kawasan perairan dan melakukan pertukaran informasi intelijen maritim.
Netty menyampaikan langkah tersebut bertujuan mencegah sekaligus menindak aktivitas ilegal, terutama penyelundupan pakaian impor bekas (balpres), NPP, serta komoditas ilegal lainnya.
Terakhir, Kantor Bea dan Cukai Makassar menggelar rapat dengan Kementerian PPN/Bappenas guna membahas dukungan terhadap pelaksanaan program kerja pengawasan dan penindakan (PKPN) pemberantasan penyelundupan. Upaya itu diharapkan dapat menjadi satu strategi untuk mengoptimalkan penerimaan negara. (dik)
