PPh Badan Tumbuh 28,2%, DJP Perkuat Pengawasan Wajib Pajak

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) menyatakan penerimaan PPh badan tumbuh 28,2%, ditopang oleh 2 faktor utama, yakni membaiknya perekonomian dan aktivitas usaha serta pengawasan wajib pajak yang semakin terukur.

Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan kinerja sejumlah sektor usaha menunjukkan perkembangan positif, seperti manufaktur, perdagangan, telekomunikasi, dan transportasi. Menurutnya, setoran pajak dari perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor tersebut juga tumbuh positif.

"PPh badan didukung perekonomian bagus. Industri-industri yang menjadi sektor pendukung, khususnya manufaktur, trading, kemudian telekomunikasi, angkutan, transportasi juga bagus," ujarnya kepada awak media, dikutip pada Minggu (15/11/2026).

Selain faktor aktivitas usaha, Bimo menyampaikan DJP kini terus memantau produktivitas kerja pegawai pajak, khususnya para account representative (AR).

Pemantauan tersebut antara lain dilakukan dengan melihat kinerja AR dalam mengawasi wajib pajak. Bimo menuturkan sistem DJP yang telah terintegrasi mampu menampilkan jumlah wajib pajak yang ditangani setiap AR, termasuk tindak lanjut pengawasan melalui pendekatan persuasif maupun langkah formal.

"Kemudian, kami meninjau dari wajib pajak yang di bawahnya [AR] berapa persen yang dijaga penerimaannya melalui persuasi, atau melalui langkah formal misalnya SP2DK. Selanjutnya, hasil eksekusi dari persuasi SP2DK seperti apa," kata Bimo.

Dengan demikian, DJP tidak hanya memantau jumlah kegiatan pengawasan yang dilakukan pegawainya, tetapi juga mengevaluasi hasil pengawasan tersebut serta kontribusinya terhadap penerimaan pajak.

Bimo juga memantau secara khusus beberapa unit kerja di lingkungan DJP, di antaranya Kanwil Wajib Pajak Besar, Kanwil DJP Jakarta Khusus, dan KPP Madya. Dia menilai aktivitas pengawasan dan kualitas pelaksanaan tugas dari jajaran kantor pajak tersebut meningkat sekitar 65%.

"Dengan subset [kelompok unit kerja] yang saya selalu fokus itu kan di Kanwil besar, Kanwil khusus, lalu KPP Madya. Itu kenaikan dari aktivitas mereka dan kualitas eksekusinya sekitar 65%. Itu dari sisi pengawasan untuk menjaga basis ya," ungkapnya.

Selain pengawasan, Bimo menyampaikan aktivitas penegakan hukum pajak (enforcement) meningkat 25%. Berdasarkan perkembangan tersebut, dia meyakini penerimaan pajak, khususnya PPh badan, dapat terjaga hingga akhir tahun.

"Dengan sistem coretax yang makin bagus dan didukung dengan SDM yang juga makin konsisten dan disiplin, mudah-mudahan ini bisa kami jaga terus sampai akhir tahun," tutup Bimo.

Secara keseluruhan, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1.796,8 triliun atau tumbuh 23,2% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Dari jumlah tersebut, penerimaan PPh badan mencapai Rp303,5 triliun atau tumbuh 28,2%.

Realisasi PPh badan ini setara dengan 69,6% dari target yang ditetapkan dalam APBN 2026 sebesar Rp434,42 triliun. Kinerja penerimaan PPh badan tersebut antara lain dipengaruhi oleh penurunan restitusi pajak.

Sebagai informasi, realisasi restitusi pajak hingga Oktober 2026 mencapai Rp208,68 triliun. Angka ini turun 38,71% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp340,52 triliun. (rig)