BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews – Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan sanksi administrasi (PSA) hingga maksimal 2 kali. Batasan tersebut berlaku untuk satu surat ketetapan pajak (SKP) atau surat tagihan pajak (STP).
Kendati demikian, kesempatan untuk mengajukan kembali permohonan PSA atas STP atau SKP yang sama tidak diberikan tanpa batasan. Sesuai dengan ketentuan, wajib pajak dapat mengajukannya maksimal 3 bulan sejak tanggal surat keputusan atas permohonan pertama dikirim.
"...Permohonan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak tanggal surat keputusan dirjen pajak atas permohonan yang pertama dikirim, kecuali wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan wajib pajak," bunyi penggalan Pasal 24 ayat (2) PMK 118/2024, dikutip pada Senin (9/11/2026).
Dengan demikian, apabila permohonan pertama telah mendapatkan keputusan maka wajib pajak masih memiliki kesempatan untuk mengajukan permohonan kedua. Kesempatan ini juga berlaku apabila keputusan sebelumnya menyatakan permohonan wajib pajak ditolak.
Seperti halnya permohonan pertama, permohonan kedua juga harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Persyaratan yang dimaksud mengacu pada ketentuan Pasal 23 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) PMK 118/2024 s.t.d.d PMK 71/2026. Simak Ajukan Pengurangan Sanksi dalam SKP, Ini Syarat Umumnya
Hal yang perlu diperhatikan, patokan kesempatan tersebut dihitung berdasarkan permohonan PSA yang telah mendapat keputusan. Sementara itu, apabila permohonan PSA dikembalikan karena tidak memenuhi persyaratan formal maka tidak termasuk dalam hitungan 2 kali kesempatan.
Sebagai informasi, berdasarkan Pasal 29 ayat (1) PMK 118/2024, dirjen pajak harus menerbitkan keputusan atas permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi maksimal 6 bulan sejak tanggal permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi diterima.
Adapun keputusan tersebut dapat berupa: (i) mengabulkan seluruhnya; (ii) mengabulkan sebagian; atau (iii) menolak. Keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil penelitian sebagaimana diatur dalam PMK 118/2024 s.t.d.d PMK 71/2026 dan KEP-239/PJ/2026.
Di sisi lain, dirjen pajak juga dapat mengembalikan permohonan PSA. Pengembalian permohonan tersebut dilakukan apabila tidak memenuhi persyaratan formal. Dalam kondisi ini maka wajib pajak akan diberikan surat pengembalian bukan surat keputusan. Simak Syarat Permohonan PSA Tak Lengkap? DJP Bakal Kembalikan Permohonan (dik)
