BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mengharuskan penggunaan bahasa Inggris di wilayah Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII).
Penggunaan bahasa Inggris di PFII menjadi salah satu kekhususan yang diatur dalam UU 6/2026. Merujuk pada Penjelasan Pasal 66 UU tersebut, bahasa Inggris digunakan antara lain dalam keputusan, kebijakan, kontrak, dan persidangan.
"Bahasa Inggris merupakan bahasa yang digunakan di PFII," bunyi Pasal 66 UU 6/2026, dikutip pada Selasa (10/11/2026).
Dengan demikian, calon pelaku usaha di PFII perlu memperhatikan ketentuan penggunaan bahasa Inggris. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, kegiatan usaha yang terbuka di PFII mencakup beragam sektor keuangan dan penunjangnya, termasuk jasa konsultan pajak.
Selain itu, bahasa Inggris turut digunakan dalam proses persidangan. Sebagai informasi, UU 6/2026 juga mengatur pembentukan Pengadilan PFII sebagai pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum.
Pengadilan tersebut antara lain berwenang mengadili perkara yang timbul dari pemberian fasilitas perpajakan di PFII.
Dengan demikian, proses persidangan terkait dengan perkara pemberian fasilitas perpajakan di PFII juga menggunakan bahasa Inggris. Untuk itu, UU 6/2026 juga mengharuskan hakim ad hoc di Pengadilan PFII fasih berbahasa Inggris.
Selain menetapkan penggunaan bahasa Inggris, pemerintah juga mengatur penggunaan valuta asing di PFII. Berdasarkan Pasal 69 UU 6/2026, kegiatan usaha di PFII dilakukan dengan valuta asing. Namun, transaksi operasional pendukung dan kegiatan sehari-hari dapat menggunakan rupiah.
Kekhususan tersebut diberikan untuk menarik lembaga keuangan internasional, dana investasi, lembaga pengelola kekayaan keluarga (family office), kantor pusat regional, pusat perbendaharaan (treasury center), dan penyedia jasa profesional.
Pengaturan tersebut juga dimaksudkan untuk menjadikan PFII sebagai pusat penyelesaian sengketa komersial berstandar internasional. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing Indonesia sebagai pusat keuangan internasional guna memperkuat kedaulatan ekonomi nasional. (rig)
