BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mengeklaim kesiapan Indonesia dalam proses aksesi keanggotaan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) telah mencapai sekitar 80%.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah perlu membenahi regulasi karena dinilai krusial untuk menjadi anggota OECD. Salah satunya, Indonesia perlu memiliki pengaturan mengenai penyuapan terhadap pejabat publik asing (foreign bribery) sebagai instrumen antikorupsi.
"Sementara ini, secara keseluruhan kita sudah comply sekitar 80%. Tentu dari 80% itu, ada beberapa hal yang sifatnya krusial dan memerlukan kelengkapan perundang-undangan, salah satunya adalah foreign bribery," katanya, dikutip pada Selasa (10/11/2026).
Airlangga menjelaskan pengaturan mengenai foreign bribery menjadi salah satu persyaratan penting untuk bergabung sebagai anggota OECD. Rencananya, ketentuan tersebut akan dimasukkan dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang saat ini sedang dikaji untuk direvisi.
Adapun Konvensi Anti-Penyuapan OECD telah mewajibkan pihak yang terlibat untuk mengkriminalisasi penyuapan terhadap pejabat publik asing serta mendeteksi, menyelidiki, menuntut, dan menjatuhkan sanksi kepada para pelakunya.
"Kita belum punya itu [regulasi foreign bribery]. Nah, itu yang kami sekarang sedang persiapkan, tadi wakil KPK juga hadir untuk menyampaikan hal-hal yang perlu diperbaiki ataupun direvisi dalam UU Tipikor," ujar Airlangga.
Selain menyiapkan pengaturan mengenai foreign bribery, pemerintah juga akan merevisi 2 UU lainnya, yakni UU 16/1997 tentang Statistik dan UU 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Airlangga menilai ketentuan dalam kedua payung hukum tersebut terlampau lawas sehingga perlu diubah agar lebih relevan dengan kondisi terkini. Dia mengungkapkan bahwa rencana perubahan kedua UU tersebut turut mendapat dukungan dari parlemen.
"Jadi 3 hal itu yang tadi juga dibahas untuk menjadi prioritas untuk diselesaikan tahun depan," tuturnya.
Saat ini, Indonesia telah memasuki tahap technical review atau peninjauan teknis dalam rangka aksesi OECD sejak September 2025. Pemerintah menargetkan keseluruhan proses aksesi dapat diselesaikan pada 2028.
Selama sekitar 2 tahun ke depan, Indonesia akan terus menyempurnakan regulasi dan tata kelola nasional agar selaras dengan instrumen hukum OECD serta mampu memberikan manfaat konkret bagi masyarakat.
"Keberhasilan aksesi OECD pada akhirnya akan sangat ditentukan oleh kualitas implementasi dan tingkat partisipasi seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, kami terus mendorong keterlibatan aktif parlemen atau DPR dalam proses penyelarasan kebijakan sesuai rekomendasi OECD," ucap Airlangga. (rig)
